
narapolitik.com – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam peta politik nasional. Kini, perhatian publik tertuju pada siapa sosok yang akan dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia hingga akhir masa jabatan 2029.
Sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai kandidat potensial. Salah satu yang menarik perhatian adalah Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra.
Nama Dasco bukan tanpa alasan masuk dalam spekulasi politik tersebut. Ia merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo dan memiliki posisi strategis dalam komunikasi politik, hubungan antarkekuatan partai, serta dinamika parlemen.
Namun, apakah Dasco benar-benar berpeluang menjadi Wakil Presiden menggantikan Gibran?
Dasco dan Kedekatannya dengan Prabowo
Dalam konfigurasi politik pemerintahan Prabowo, Dasco memiliki posisi yang cukup istimewa. Sebagai Ketua Harian Gerindra dan Wakil Ketua DPR, ia berada di persimpangan antara kepentingan partai, parlemen, dan pemerintahan.
Pengalaman Dasco dalam mengelola komunikasi politik lintas partai menjadi salah satu modal penting.
Prabowo membutuhkan sosok wakil presiden yang bukan hanya mampu menjalankan fungsi pendamping kepala negara, tetapi juga dapat membantu menjaga stabilitas pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, Dasco memiliki sejumlah keunggulan.
Pertama, loyalitas politiknya terhadap Prabowo telah teruji dalam perjalanan panjang Partai Gerindra.
Kedua, Dasco memahami dinamika parlemen dan memiliki jaringan politik yang luas.
Ketiga, pengangkatannya berpotensi memperkuat kendali politik Gerindra terhadap pemerintahan sekaligus mempererat hubungan antara eksekutif dan legislatif.
Meski demikian, terdapat persoalan yang tidak bisa diabaikan. Jika Dasco masuk kabinet sebagai wakil presiden, Gerindra harus menata ulang posisi strategisnya di DPR dan kepemimpinan partai.
Dasco Pernah Membantah Isu Pengganti Gibran
Menariknya, spekulasi mengenai Dasco sebagai pengganti Gibran sebenarnya sudah muncul sebelum pengunduran diri tersebut resmi diproses.
Dalam pemberitaan Investortrust pada 10 November 2026, Dasco dilaporkan membantah kabar bahwa dirinya sedang dipersiapkan untuk menggantikan Gibran.
Ia bahkan menyebut kabar tersebut sebagai hoaks dan menilai isu itu berupaya mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain yang sedang berkembang.
Sikap tersebut menjadi catatan penting. Sebab, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menunjukkan bahwa Prabowo telah mempertimbangkan Dasco sebagai calon wakil presiden.
Dengan demikian, nama Dasco masih harus ditempatkan sebagai spekulasi politik, bukan kandidat resmi.
Siapa Saja Pesaing Dasco?
Selain Dasco, terdapat beberapa nama yang berpotensi masuk dalam perhitungan Presiden Prabowo.
1. Sugiono
Mantan Menteri Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini memiliki kedekatan politik dengan Prabowo. Sugiono juga mempunyai pengalaman diplomasi dan hubungan internasional.
Jika Prabowo menginginkan figur dari lingkaran inti Gerindra yang memiliki pengalaman pemerintahan, Sugiono bisa menjadi alternatif.
2. Puan Maharani
Ketua DPR RI ini memiliki kekuatan politik yang berbeda. Puan merupakan tokoh penting PDI Perjuangan dan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Memilih Puan dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat komunikasi antara Prabowo dan PDIP. Namun, keputusan tersebut juga harus mempertimbangkan dinamika internal partai serta hubungan politik kedua tokoh.
3. Sufmi Dasco Ahmad
Dibandingkan kandidat lainnya, Dasco memiliki keunggulan dalam urusan konsolidasi politik dan komunikasi parlemen.
Ia bisa menjadi pilihan apabila Prabowo lebih mengutamakan stabilitas pemerintahan, loyalitas partai, dan penguatan koordinasi politik.
Nama-nama tersebut juga muncul dalam pembahasan kandidat pengganti Gibran yang dilaporkan ABC News pada 12 November 2026.
Seberapa Besar Peluang Dasco?
Jika dilihat dari kepentingan politik Prabowo, Dasco mempunyai modal yang cukup kuat. Namun, peluangnya tidak otomatis menjadi yang terbesar.
Ada beberapa faktor yang menentukan.
Pertama, kebutuhan Prabowo terhadap keseimbangan kekuatan politik. Wakil presiden baru bisa saja dipilih untuk memperkuat Gerindra, tetapi bisa juga berasal dari luar Gerindra sebagai bagian dari kompromi politik nasional.
Kedua, posisi Dasco di parlemen. Melepas salah satu figur penting Gerindra di DPR untuk menduduki jabatan wakil presiden tentu membutuhkan perhitungan tersendiri.
Ketiga, pertimbangan elektabilitas dan penerimaan publik. Presiden mungkin lebih memilih figur yang memiliki legitimasi politik lebih luas atau dapat menjembatani kelompok politik berbeda.
Keempat, hubungan Prabowo dengan kekuatan politik di luar Gerindra, termasuk PDI Perjuangan dan kelompok pendukung pemerintahan lainnya.
Apabila Prabowo ingin mempertahankan kendali politik Gerindra sekaligus memastikan stabilitas parlemen, Dasco merupakan pilihan yang masuk akal. Sebaliknya, jika prioritasnya adalah memperluas dukungan politik, kandidat dari luar lingkaran inti Gerindra bisa lebih menarik.
Prediksi: Dasco Berpeluang, tetapi Belum Tentu Terpilih
Secara analisis politik, Dasco dapat dikategorikan sebagai kandidat potensial dengan modal kedekatan kepada Prabowo, pengalaman parlemen, dan posisi strategis di Gerindra.
Namun, terdapat perbedaan antara seseorang yang memiliki kapasitas politik untuk menjadi wakil presiden dengan seseorang yang benar-benar akan dipilih Presiden.
Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih. Artinya, partai politik dan elite koalisi dapat memberikan masukan, tetapi keputusan mengenai dua nama yang diajukan berada di tangan Presiden.
MPR kemudian memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih pengganti Gibran.
Dengan mekanisme tersebut, Dasco masih harus melewati satu tahapan politik paling menentukan: masuk dalam dua nama yang diajukan Prabowo.
Untuk sementara, peluang Dasco lebih tepat disebut terbuka dan cukup diperhitungkan, namun pertarungan sesungguhnya adalah siapa yang paling dibutuhkan Prabowo untuk menjaga stabilitas kekuasaan hingga 2029.
oleh : Norman Indrajaya | pemerhati politik.








