Tito Kejar 18,8 Juta KK, Bansos Digital Mulai Diuji

narapolitik.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih akurat dan tepat sasaran.

Permintaan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Rapat berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Percepatan registrasi menjadi perhatian pemerintah karena sistem Perlinsos Digital diproyeksikan menjadi salah satu fondasi integrasi layanan pemerintahan berbasis digital.

Tito menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar birokrasi pemerintahan pusat maupun daerah semakin sederhana melalui digitalisasi.

“Presiden sudah memerintahkan untuk dilakukan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia, SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, e-government, atau GovTech, Government Technology. Yang intinya kita pemerintahan pusat dan daerah itu dibuat digitalisasi, sehingga layanan publik menjadi lebih baik, dibandingkan dengan manual,” ujar Tito.

18,8 Juta KK Sudah Terdaftar

Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah terregistrasi.

Sementara itu, jumlah agen Perlinsos yang terdaftar telah mencapai lebih dari 1,05 juta orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 502 ribu agen tercatat aktif membantu proses pendataan masyarakat.

Angka tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan registrasi, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki telepon pintar atau mengalami kesulitan menggunakan aplikasi secara mandiri.

Tito menilai keterlibatan agen sangat penting agar proses pendataan tidak hanya bergantung pada kemampuan masyarakat mengakses teknologi digital.

“Ada masyarakat yang sudah teregistrasi, yang terdaftar, yang wajahnya di-recognized gitu ya untuk mengetahui apakah layak atau tidak layak, sudah kami laporkan 18,8 juta KK. Dan kemudian, agen yang sudah terdaftar, itu lebih dari 1 juta orang,” ungkap Tito.

Data Tanah dan Kendaraan Ikut Dicocokkan

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penerapan Perlinsos Digital adalah integrasi data kependudukan dengan berbagai layanan publik.

Sistem ini memanfaatkan data Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang terhubung dengan data biometrik melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Ke depan, integrasi juga diarahkan untuk menghubungkan berbagai layanan, mulai dari kesehatan, pendidikan, kendaraan bermotor hingga pertanahan.

Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat mengakses berbagai layanan menggunakan satu identitas digital atau single sign-on.

“Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik yang dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, kemudian layanan kendaraan bermotor misalnya, semua, ATR/BPN, sertifikat [tanah], sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara,” kata Tito.

Khusus untuk penyaluran bantuan sosial, integrasi data memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas warga dengan informasi kepemilikan aset, seperti tanah dan kendaraan bermotor.

Pencocokan tersebut diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan, baik dalam bentuk tunai maupun nontunai.

Tito menjelaskan, sistem tersebut nantinya dapat membantu pemerintah mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kelayakan menerima bantuan.

“Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa (dikategorikan), bantuan dalam bentuk tunai, atau layak bantuan untuk non-tunai, atau layak mendapatkan dua-duanya. Atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan,” jelasnya.

Aceh dan Bali Lampaui 50 Persen Registrasi

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi dua provinsi yang mencatatkan capaian registrasi Perlinsos Digital di atas 50 persen.

Aceh berada di posisi dengan capaian registrasi sebesar 51,25 persen, disusul Bali dengan 50,73 persen.

Tito meminta pemerintah daerah lainnya segera mengambil langkah percepatan agar proses pendataan dapat menjangkau lebih banyak keluarga.

Ia menyarankan pembentukan satuan tugas (Satgas) Perlinsos Digital di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dengan melibatkan dinas sosial serta Dinas Dukcapil.

Menurut Tito, kepala dinas sosial dapat bertindak sebagai ketua tim, sekretaris daerah sebagai pengawas, sedangkan kepala daerah menjadi penanggung jawab.

“Saran saya ketuanya adalah Kepala Dinas Sosial tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten/kota. Didampingi yang lain yang harus masuk adalah Dinas Dukcapil, harus masuk situ. Kemudian bisa nanti pengawasnya adalah Sekda, penanggung jawabnya adalah kepala daerah,” tandasnya.

Perlinsos Digital untuk Tekan Kemiskinan dan Stunting

Pemerintah berharap digitalisasi perlindungan sosial tidak hanya meningkatkan akurasi penyaluran bansos, tetapi juga membantu pemerintah daerah memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Data yang terintegrasi dapat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan dan menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi.

Upaya tersebut juga diharapkan mendukung pencapaian target pembangunan, termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengurangan stunting.

“Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah,” tambah Tito.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Albertus Rachmad Wibowo, serta sejumlah kepala daerah dan perwakilannya.

Dengan percepatan registrasi ini, pemerintah berharap sistem perlindungan sosial semakin terintegrasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas data, perlindungan informasi pribadi, dan ketepatan penetapan penerima manfaat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Related Posts

Dasco Masuk Bursa, Seberapa Besar Peluangnya?

narapolitik.com – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam peta politik nasional. Kini, perhatian publik tertuju pada siapa sosok yang akan dipilih Presiden…

Bamsoet Bicara Sosok Wapres Pengganti Gibran

narapolitik.com – Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet menyampaikan harapannya terhadap sosok Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia berharap figur yang nantinya terpilih mampu menjadi mitra strategis…

Leave a Reply

You Missed

Dasco Masuk Bursa, Seberapa Besar Peluangnya?

  • By mintz
  • November 16, 2026
  • 0
  • 10 views
Dasco Masuk Bursa, Seberapa Besar Peluangnya?

Bamsoet Bicara Sosok Wapres Pengganti Gibran

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 8 views
Bamsoet Bicara Sosok Wapres Pengganti Gibran

Syahganda: Prabowo Bersihkan Oligarki dan Aset Ilegal

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 5 views
Syahganda: Prabowo Bersihkan Oligarki dan Aset Ilegal

PAN Tak Ajukan Kader Jadi Pengganti Gibran, Ini Kata Zulhas

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 8 views
PAN Tak Ajukan Kader Jadi Pengganti Gibran, Ini Kata Zulhas

IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

Prabowo Segera Pilih Wapres Baru! Ini Aturan dan Peluang Pengganti Gibran

  • By mintz
  • November 14, 2026
  • 0
  • 7 views
Prabowo Segera Pilih Wapres Baru! Ini Aturan dan Peluang Pengganti Gibran