
narapolitik.com – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan yang disampaikan pada Kamis, 12 November 2026, tersebut mengakhiri perjalanan Gibran di pemerintahan Prabowo Subianto sebelum masa jabatan 2024–2029 berakhir.
Pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu terjadi di tengah meningkatnya polemik mengenai persyaratan pendidikan, dokumen akademik, serta desakan sejumlah anggota DPR untuk memproses pemakzulan dirinya.
Keputusan tersebut menjadi salah satu perkembangan politik paling penting dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, Gibran menjadi Wakil Presiden pertama di era reformasi yang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa jabatannya.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo dan MPR
Gibran mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026, untuk menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Setelah pertemuan dengan Presiden, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, untuk menyerahkan surat yang sama kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat pengunduran diri tersebut. Dalam keterangannya, Muzani menyampaikan bahwa Gibran secara langsung menyerahkan surat yang menyatakan keinginannya untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan:
“Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.”
Muzani menjelaskan bahwa pimpinan MPR segera menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri tersebut.
MPR kemudian menjadwalkan rapat paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden pada 2 Desember 2026. Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Prabowo Hormati Keputusan Gibran
Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima keputusan pengunduran diri Gibran. Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Prabowo menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama mendampingi pemerintahannya.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa Gibran telah berkonsultasi dengannya dalam beberapa hari sebelum keputusan tersebut disampaikan secara resmi.
Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan:
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil.”
Prabowo menilai Gibran telah menunjukkan sikap negarawan dengan mengambil keputusan yang menurutnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Ia juga mengungkapkan kontribusi Gibran selama dua tahun pemerintahan, termasuk kunjungan ke 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta peninjauan 303 titik proyek pemerintah.
Namun, keputusan tersebut tidak serta-merta menghilangkan polemik mengenai latar belakang pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian publik dan lembaga peradilan.
Polemik Ijazah dan Persyaratan Pendidikan Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang kembali menjadi perhatian menjelang pengunduran diri Gibran adalah polemik mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Wakil Presiden.
Persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
Karena Gibran menempuh pendidikan menengah di luar negeri, dokumen pendidikannya menjadi bagian dari perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan tersebut.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam keterangan resminya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Pemilu.
Hakim Konstitusi Adies Kadir menyatakan:
“Sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon.”
Dengan demikian, putusan tersebut tidak dapat diartikan sebagai putusan yang menyatakan Gibran terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah. MK juga menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Polemik ini kemudian semakin berkembang dan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi situasi politik di sekitar jabatan Wakil Presiden.
120 Anggota DPR Dorong Proses Pemakzulan
Persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran juga berkembang ke ranah politik parlemen.
Associated Press (AP) melaporkan bahwa sebanyak 120 anggota DPR dari delapan partai politik telah mengajukan petisi kepada pimpinan DPR pada Rabu, 11 November 2026.
Petisi tersebut membuka proses politik yang berpotensi mengarah pada pemakzulan Wakil Presiden.
Desakan tersebut tidak terlepas dari kritik terhadap proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024, terutama setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan tersebut mengubah ketentuan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden dengan memberikan pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah hasil pemilihan.
Keputusan MK kala itu menuai kritik karena dipimpin oleh Anwar Usman, yang saat itu merupakan paman Gibran. Situasi tersebut memunculkan tudingan konflik kepentingan dan praktik politik dinasti.
Meski demikian, kritik politik dan petisi pemakzulan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan Gibran.
Yusril: Pengunduran Diri Tidak Memerlukan Persetujuan MPR
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan mengenai konsekuensi konstitusional pengunduran diri Gibran.
Menurut Yusril, surat pengunduran diri yang secara tegas menyatakan keinginan berhenti atas permintaan sendiri tidak memerlukan persetujuan MPR.
Ia menjelaskan bahwa tugas MPR adalah menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Yusril menyatakan:
“Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat2 calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR”
Penjelasan tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
foto : thestraittimes









