Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang ditujukan untuk mendapatkan sosok pemimpin berkompeten dan memberikan pemerataan pembangunan malah tidak sesuai semangat reformasi.

Direktur Eksekutif Institut Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia Fauka Noor Farid mengatakan pelaksanaan Pilkada yang ada sekarang justru lebih banyak merugikan masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan, Pilkada untuk memilih Gubernur, Wali Kota, dan Bupati justru diselewengkan untuk menciptakan politik dinasti bagi satu kelompok saja.

“Hari ini ayahnya besok anaknya, atau istrinya. Banyak ada celah dalam pelaksanaan Pilkada ini yang justru menciptakan politik dinasti,” kata Fauka, lewat keterangan, Jumat (19/7/2024).

Bukan tanpa sebab, ketika Pilkada berlangsung maka pihak yang paling diuntungkan adalah pemangku jabatan sebelumnya yang mengetahui seluk beluk pemerintahan.

Sedari proses perizinan melakukan kampanye pada aset pemerintah daerah yang dimudahkan, domplengan popularitas agar dikenal masyarakat, hingga pengaruh relasi kuasa.

“Hal yang lebih buruknya pilihan yang dipaksakan ke masyarakat itu sosok tidak kompeten. Karena bisa maju di Pilkada lewat kekuatan politik dinasti, bukan karena dia cakap,” ujarnya Eks Anggota Tim Mawar Kopassus itu.

Selain dinasti politik, Fauka menuturkan pelaksanaan Pilkada juga lebih berisiko membuka peluang korupsi karena para kandidat harus mempunyai dana yang tidak sedikit untuk mengikuti kontestasi.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berupaya mencari cara mengembalikan modal lewat korupsi ketika sudah menjabat.

“Belum lagi risiko kontrak politik kalau ada cukong yang mendanai kampanye kepala daerah. Kepala daerah terpilih seperti itu hanya mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan cukong,” tuturnya.

Pelaksanaan Pilkada juga dirasa membebani anggaran belanja negara (APBN) yang harusnya dapat digunakan untuk membangun daerah menjadi terbuang tanpa hasil.

“Tidak ada acuan kepala daerah untuk menjalankan program. Lain bila kepala daerah ditentukan pemerintah pusat. Dapat dijaring sosok-sosok yang tepat dan memiliki program kerja pasti,” lanjut dia.

Atas hal tersebut Pilkada dan otonomi daerah dianggap perlu dievaluasi dimana kewenangan menetapkan pemimpin dan kebijakan bisa diambil pemerintah pusat lewat satu mekanisme.

“Ini bukan soal kembali ke Orde Baru, tapi soal kepentingan lebih besar yang mau kita capai. Pilkada dan otonomi daerah ini justru menghambat pemerataan dan program pemerintah,” sambung dia.

sumber