narapolitik.com – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengajak mahasiswa untuk lebih memahami politik dan mengembangkan pola pikir kritis dalam kehidupan berdemokrasi.

Ajakan tersebut disampaikan dalam seminar DPD Goes to Campus bertajuk “Mengenal Lebih Dekat DPD RI: Rumah Perjuangan Daerah dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” yang berlangsung di Ruang Bima Suci, Airlangga Convention Center (ACC), Kampus C UNAIR, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi mahasiswa untuk memahami peran lembaga negara sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam mengawal demokrasi dan kebijakan publik.

Melalui forum tersebut, mahasiswa diharapkan tidak memandang politik sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Sebaliknya, politik perlu dipahami sebagai bagian dari kehidupan bernegara yang membutuhkan partisipasi masyarakat, pemikiran rasional, dan gagasan konstruktif.

Kampus Jadi Ruang Menguji Gagasan

Wakil Rektor Bidang Ekosistem Entrepreneurial dan Pengembangan Bisnis UNAIR, Prof. Dr. Koko Srimulyo, menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membuka ruang pertukaran gagasan secara terbuka dan akademis.

Menurut Koko, berpikir kritis tidak cukup hanya dengan menemukan kekurangan atau kesalahan. Kemampuan tersebut juga mencakup kecakapan mengajukan pertanyaan yang tepat, memeriksa informasi, memahami persoalan dari berbagai sudut pandang, serta menyusun argumentasi berdasarkan data yang akurat.

“Berpikir kritis itu bukan sekadar mencari apa yang salah, melainkan mampu mengajukan pertanyaan yang tepat, memeriksa informasi secara cermat, memahami persoalan dari berbagai perspektif, serta membangun argumentasi berbasis data yang akurat,” tegas Prof Koko.

Ia juga mendorong mahasiswa agar aktif memanfaatkan forum diskusi untuk memperluas pemahaman dan menguji berbagai pandangan.

“Jangan hanya datang untuk mendengarkan. Gunakan kesempatan ini untuk memahami, bertanya, dan menguji gagasan dari sudut pandang yang lebih luas,” lanjutnya.

Koko menilai mahasiswa memiliki potensi untuk mengambil peran penting dalam berbagai bidang pengabdian pada masa depan, baik di pemerintahan, lembaga legislatif, maupun sektor profesional.

Baginya, kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada institusi negara. Masyarakat yang mampu memahami persoalan publik dan berpartisipasi secara bertanggung jawab juga menjadi faktor penting dalam menjaga kehidupan demokratis.

Lia Istifhama Tekankan Politik Berbasis Integritas

Dalam seminar tersebut, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, yang juga merupakan alumni UNAIR, menjelaskan pentingnya meritokrasi dalam kehidupan politik.

Ia menilai keberadaan DPD RI membuka ruang bagi putra-putri daerah untuk berkontribusi dalam kepemimpinan nasional dengan mengedepankan kapasitas dan kemampuan, tanpa harus terikat pada struktur partai politik.

Lia mengingatkan bahwa politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Karena itu, generasi muda perlu mengambil peran dengan membawa gagasan yang membangun, bukan justru memperuncing perbedaan.

“Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita hidup di negara demokrasi di mana aktivitas politik akan selalu ada. Kuncinya adalah bagaimana generasi muda mau mencintai dan terlibat dalam politik dengan gagasan yang bersifat konstruktif, bukan destruktif,” jelas Dr Lia.

Ia kemudian memperkenalkan empat pilar berpolitik yang dirumuskannya melalui konsep politics as an art, yakni Strategy, Equity, Nation, dan Integrity.

Keempat prinsip tersebut menekankan pentingnya strategi yang matang, keadilan dalam pelaksanaan otonomi daerah, orientasi jangka panjang untuk kepentingan bangsa, serta integritas dalam menjalankan tanggung jawab publik.

“Kita membutuhkan strategi yang matang, keadilan otonomi daerah, serta orientasi jangka panjang demi keberlanjutan bangsa. Yang tak kalah penting adalah integritas, kita butuh pembuktian kerja nyata, bukan sekadar retorika,” tegas Dr Lia.

Mahasiswa Didorong Kawal Aspirasi Daerah

Lia juga mengajak mahasiswa UNAIR untuk tidak ragu menyampaikan pemikiran kritis mengenai persoalan daerah. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dibutuhkan untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Aspirasi dan masukan kritis dari kalangan mahasiswa sangat kami butuhkan untuk mengawal kebijakan otonomi daerah serta perimbangan keuangan yang berkeadilan,” tegasnya.

Dorongan tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam politik tidak harus dimulai melalui keanggotaan partai atau keinginan menduduki jabatan publik.

Partisipasi dapat dimulai dengan mempelajari kebijakan, menguji informasi yang beredar, mengikuti diskusi publik, serta menyampaikan kritik berdasarkan data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di tengah dinamika demokrasi Indonesia, literasi politik menjadi bekal penting bagi generasi muda agar tidak mudah menerima informasi tanpa pemeriksaan dan mampu membedakan kritik berbasis fakta dari sekadar opini.

Kolaborasi UNAIR dan DPD RI melalui seminar ini menjadi salah satu ruang untuk memperkenalkan fungsi lembaga perwakilan daerah sekaligus mendorong mahasiswa mengambil bagian dalam kehidupan demokrasi secara lebih sadar, kritis, dan bertanggung jawab.

Sumber: UNAIR News, 16 Oktober 2026.