
narapolitik.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi memengaruhi sentimen pelaku pasar, tetapi tidak secara langsung mengganggu fundamental perekonomian nasional.
Menurut Airlangga, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena kondisi psikologis dan persepsi pelaku pasar turut memengaruhi aktivitas perekonomian, termasuk kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Hal itu disampaikan Airlangga saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Airlangga menyayangkan terjadinya dugaan penyadapan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berfokus menjaga stabilitas dan fundamental ekonomi nasional.
Ia juga menilai langkah tegas aparat kepolisian dalam menangani perkara tersebut menjadi hal positif untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah pihak selama periode 2025–2026.
Pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan meliputi Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa prosedur hukum yang semestinya, termasuk tanpa surat permohonan penyidik maupun dokumen laporan polisi yang menjadi dasar tindakan penegakan hukum.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan komunikasi pejabat negara sekaligus kepercayaan terhadap tata kelola kelembagaan.
Di tengah perkembangan perkara tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga kondisi fundamental ekonomi agar tetap stabil. Kepercayaan investor, kepastian hukum, serta stabilitas kebijakan menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan iklim investasi nasional.
Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat memastikan penanganan kasus berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus menjaga persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia.











