Akbar Faizal: Kapolri ‘Kedua’ Juga Digara​p, Gelar Tikar!

narapolitik,com – Politikus sekaligus mantan anggota DPR RI, Akbar Faizal, melontarkan pernyataan singkat yang langsung menarik perhatian di tengah perkembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Melalui akun X @akbarfaizal68, Sabtu (7/11/2026), Akbar menulis:

“Akhirnya Kapolri ‘kedua’ juga digarap. Gelar tikar!”

Unggahan yang dipublikasikan pukul 10.08 WIB itu muncul ketika kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo memasuki babak baru.

Hingga tangkapan layar tersebut diambil, unggahan Akbar tercatat telah memperoleh sekitar 242,5 ribu tayangan, 366 komentar, 590 repost, dan 2,9 ribu tanda suka.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai siapa sosok yang dimaksud Akbar dengan istilah Kapolri ‘kedua’.

Akbar tidak menyebutkan nama maupun memberikan penjelasan lebih lanjut dalam unggahan tersebut. Karena itu, identitas sosok yang dimaksud belum dapat dipastikan hanya berdasarkan cuitan tersebut.

Kasus Penyadapan Prabowo Jadi Sorotan

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026).

Selain Listyo, dua perwira tinggi Polri yang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Penyidik menduga operasi penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang semestinya.

Salah satu nomor yang diduga menjadi sasaran penyadapan adalah nomor telepon Presiden Prabowo.

Empat Jenderal Terseret dalam Perkara

Perkembangan terbaru pada Jumat (6/11/2026), Bareskrim mengungkap penambahan satu tersangka dalam kasus tersebut.

Dengan demikian, jumlah jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka menjadi empat orang.

Sosok keempat adalah Irjen Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri.

Penambahan tersangka ini memperlihatkan bahwa penyidikan tidak berhenti pada nama-nama yang pertama kali diumumkan.

Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk sosok yang diduga memberikan perintah dalam operasi penyadapan tersebut.

Polri Telusuri Pemberi Perintah

Pada Sabtu (7/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik akan menelusuri pihak yang diduga memerintahkan operasi penyadapan ilegal.

“Semua akan kita telusuri,” kata Asep Safrudin, dikutip dari detikNews, Sabtu (7/11/2026).

Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting karena penyidikan kini tidak hanya berfokus pada pihak yang diduga menjalankan operasi, tetapi juga kemungkinan adanya rantai komando di belakangnya.

Asep sendiri ditunjuk memimpin tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut perkara tersebut.

Siapa Kapolri ‘Kedua’ yang Dimaksud Akbar Faizal?

Unggahan Akbar Faizal menjadi menarik karena muncul tepat ketika penyidik memperluas pengusutan kasus penyadapan.

Namun, istilah Kapolri ‘kedua’ yang digunakan Akbar masih menyisakan tanda tanya. Tidak ada nama yang disebutkan secara eksplisit dalam unggahan tersebut.

Apakah pernyataan itu merujuk pada perkembangan pemeriksaan terhadap figur lain di lingkungan kepolisian, atau mengisyaratkan adanya perkembangan baru dalam pengusutan kasus penyadapan?

Sejauh ini, belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi tafsir tersebut.

Yang jelas, kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo kini memasuki fase penting. Publik menunggu sejauh mana penyidik mampu mengungkap pihak yang diduga menjadi pengendali operasi, termasuk kemungkinan adanya aktor lain di balik perkara tersebut.

Jika rantai komando berhasil diungkap, penyidikan ini berpotensi membuka gambaran lebih lengkap mengenai bagaimana operasi penyadapan berlangsung dan siapa saja yang mengetahui atau terlibat di dalamnya.

Related Posts

IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

narapolitik.com – Dinamika politik nasional pasca pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu sorotan dalam diskusi podcast Institute for Policy Studies (IPS). Diskusi tersebut tidak hanya membahas…

Golkar Sumut Percepat Konsolidasi, Andar Amin Siapkan Mesin Partai Menuju Pemilu 2029

narapolitik.com – Partai Golkar Sumatera Utara terus memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut terlihat dari rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar sejumlah DPD Golkar di Sumatera…

Leave a Reply

You Missed

Dasco Masuk Bursa, Seberapa Besar Peluangnya?

  • By mintz
  • November 16, 2026
  • 0
  • 10 views
Dasco Masuk Bursa, Seberapa Besar Peluangnya?

Bamsoet Bicara Sosok Wapres Pengganti Gibran

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 8 views
Bamsoet Bicara Sosok Wapres Pengganti Gibran

Syahganda: Prabowo Bersihkan Oligarki dan Aset Ilegal

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 5 views
Syahganda: Prabowo Bersihkan Oligarki dan Aset Ilegal

PAN Tak Ajukan Kader Jadi Pengganti Gibran, Ini Kata Zulhas

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 8 views
PAN Tak Ajukan Kader Jadi Pengganti Gibran, Ini Kata Zulhas

IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

Prabowo Segera Pilih Wapres Baru! Ini Aturan dan Peluang Pengganti Gibran

  • By mintz
  • November 14, 2026
  • 0
  • 7 views
Prabowo Segera Pilih Wapres Baru! Ini Aturan dan Peluang Pengganti Gibran