Oegroseno Sebut Penyadapan Prabowo Makar, Nama Jokowi Ikut Disinggung

narapolitik.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak yang semakin menyita perhatian publik. Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno melontarkan pandangan keras mengenai perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.

Dalam sebuah wawancara mendalam, Oegroseno menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur kepolisian. Menurut dia, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara dan kepala negara, bahkan menyentuh persoalan makar.

Pernyataan itu muncul di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.

Oegroseno: Penyadapan Bisa Masuk Kategori Makar

Dalam wawancara tersebut, Oegroseno menyoroti serius dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam wawancara tersebut, ia menjelaskan pandangannya bahwa tindakan penyadapan terhadap kepala negara dapat dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara.

Oegroseno bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan tindakan makar.

Pandangan ini menjadi sorotan karena perkara yang semula berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan di lingkungan kepolisian kini berkembang menjadi persoalan yang menyangkut keamanan kepala negara dan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Meski demikian, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana makar tetap harus didasarkan pada unsur hukum dan pembuktian dalam proses peradilan.

Nama Jokowi Ikut Disinggung, Ada Dugaan Motif Politik?

Hal lain yang menarik perhatian dalam wawancara tersebut adalah pembahasan mengenai kemungkinan motif politik di balik operasi penyadapan.

Oegroseno menyinggung dugaan bahwa penyadapan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan teknis maupun penegakan hukum.

Ia melihat adanya kemungkinan operasi tersebut dimanfaatkan untuk menekan sejumlah tokoh pemerintahan sekaligus memengaruhi konstelasi politik menjelang Pemilu 2029.

Dalam pembicaraan itu, nama mantan Presiden Joko Widodo juga ikut disinggung sebagai kemungkinan adanya pihak lain yang perlu ditelusuri.

Namun, penting digarisbawahi bahwa penyebutan nama Jokowi dalam wawancara tersebut bukan bukti keterlibatan. Belum ada dasar yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa Jokowi terlibat dalam dugaan operasi penyadapan tersebut.

Karena itu, penyelidikan harus berfokus pada bukti, alur perintah, pihak yang memiliki akses terhadap sistem, serta kemungkinan adanya aktor lain di balik perkara ini.

Oegroseno Usulkan Dewan Kehormatan Polri

Oegroseno juga menyoroti mekanisme penegakan kode etik di tubuh Polri. Dalam hal ini, ia mengusulkan pembentukan Dewan Kehormatan Polri melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Menurut pandangannya, mekanisme tersebut diperlukan untuk mempercepat penanganan pelanggaran etik yang melibatkan perwira tinggi kepolisian.

Usulan ini menjadi relevan karena perkara yang sedang bergulir melibatkan sejumlah pejabat dengan jabatan strategis di institusi Polri.

Penanganan terhadap anggota berpangkat tinggi dinilai membutuhkan mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa.

Di sisi lain, proses etik harus tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak menggantikan proses pidana.

Kapolri Suyudi Dihadapkan pada Ujian Berat

Dalam wawancara tersebut, Oegroseno turut membahas tantangan yang dihadapi Kapolri dalam menangani perkara yang menyeret mantan pimpinan institusi kepolisian.

Kapolri saat ini adalah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026 menggantikan Listyo Sigit Prabowo.

Oegroseno menilai penanganan perkara semacam ini membutuhkan keberanian untuk memproses hukum siapa pun yang diduga terlibat, termasuk mantan rekan sejawat dan pejabat berpangkat tinggi.

Ia juga menyinggung pentingnya pengamanan terhadap Kapolri untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman fisik.

Persoalan ini memperlihatkan tantangan tersendiri bagi kepemimpinan Polri. Penegakan hukum harus berjalan tanpa dipengaruhi hubungan kedinasan, senioritas, maupun kepentingan kelompok.

Hukum Harus Berlaku untuk Semua

Menjelang akhir wawancara, Oegroseno kembali menekankan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Menurut dia, proses hukum tidak boleh berhenti hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan tinggi di pemerintahan.

Prinsip tersebut juga berlaku bagi mantan pejabat negara, termasuk mantan presiden, apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam suatu tindak pidana.

Pandangan Oegroseno ini sekaligus mengingatkan bahwa jabatan publik tidak boleh menjadi tameng dari pertanggungjawaban hukum.

Empat Jenderal Terseret Kasus Penyadapan

Sementara itu, perkembangan penyidikan menunjukkan perkara ini telah memasuki tahap serius.

Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia dan detikcom pada 6 November 2026, empat jenderal Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.

Mereka adalah:

  1. Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
  2. Irjen Ahrie Sonta Nasution.
  3. Irjen Eko Hadi Santoso.
  4. Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menduga penyadapan dilakukan menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, hingga pengusaha.

Bareskrim juga mendalami dugaan penghapusan rekaman atau file hasil penyadapan pada sistem tersebut.

Meski demikian, penetapan tersangka tidak menghapus hak para pihak untuk memperoleh proses hukum yang adil. Pembuktian kesalahan masing-masing tersangka tetap harus dilakukan melalui mekanisme peradilan.

Kasus ini kini menjadi tuntutan bagi transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian. Publik menunggu sejauh mana penyidikan mampu mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, dan apakah terdapat pihak lain yang turut berperan.

Karena persoalan ini bukan hanya menyangkut nama besar di lingkungan kepolisian, melainkan juga menyangkut prinsip bahwa hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

  • Related Posts

    IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

    narapolitik.com – Dinamika politik nasional pasca pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu sorotan dalam diskusi podcast Institute for Policy Studies (IPS). Diskusi tersebut tidak hanya membahas…

    Golkar Sumut Percepat Konsolidasi, Andar Amin Siapkan Mesin Partai Menuju Pemilu 2029

    narapolitik.com – Partai Golkar Sumatera Utara terus memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut terlihat dari rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar sejumlah DPD Golkar di Sumatera…

    Leave a Reply

    You Missed

    Dasco Masuk Bursa, Seberapa Besar Peluangnya?

    • By mintz
    • November 16, 2026
    • 0
    • 9 views
    Dasco Masuk Bursa, Seberapa Besar Peluangnya?

    Bamsoet Bicara Sosok Wapres Pengganti Gibran

    • By mintz
    • November 15, 2026
    • 0
    • 7 views
    Bamsoet Bicara Sosok Wapres Pengganti Gibran

    Syahganda: Prabowo Bersihkan Oligarki dan Aset Ilegal

    • By mintz
    • November 15, 2026
    • 0
    • 4 views
    Syahganda: Prabowo Bersihkan Oligarki dan Aset Ilegal

    PAN Tak Ajukan Kader Jadi Pengganti Gibran, Ini Kata Zulhas

    • By mintz
    • November 15, 2026
    • 0
    • 7 views
    PAN Tak Ajukan Kader Jadi Pengganti Gibran, Ini Kata Zulhas

    IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

    IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

    Prabowo Segera Pilih Wapres Baru! Ini Aturan dan Peluang Pengganti Gibran

    • By mintz
    • November 14, 2026
    • 0
    • 6 views
    Prabowo Segera Pilih Wapres Baru! Ini Aturan dan Peluang Pengganti Gibran