Mengenal Sri Radjasa Chandra, Mantan Intelijen yang Kini Aktif Mengulas Dinamika Politik dan Keamanan Nasional

narapolitik.com – Nama Sri Radjasa Chandra kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah pernyataannya mengenai dinamika politik nasional, keamanan negara, dan dugaan operasi intelijen menjadi bahan pemberitaan berbagai media.

Kolonel Infanteri (Purn) Sri Radjasa Chandra dikenal sebagai mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia intelijen, khususnya terkait dinamika konflik di Aceh. Setelah tidak lagi bertugas di lingkungan intelijen, ia aktif menyampaikan pandangan mengenai persoalan politik, keamanan, dan kebangsaan melalui berbagai forum diskusi maupun wawancara media.

Namanya mulai mendapat perhatian lebih luas ketika sejumlah pernyataannya mengenai persoalan nasional menjadi perbincangan publik sepanjang 2025 hingga 2026.

Pengalaman Intelijen dan Perjalanan di Aceh

Salah satu bagian penting dalam perjalanan Sri Radjasa Chandra adalah pengalamannya bertugas di Aceh.

Dalam pemberitaan Riau Online pada 10 Agustus 2025, Sri Radjasa disebut pernah bertugas di lingkungan intelijen Kodam Iskandar Muda. Ia juga dikabarkan menghabiskan lebih dari 18 tahun menjalankan tugas di Aceh, sejak 1996.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu latar belakang yang membentuk perspektifnya dalam melihat persoalan keamanan, konflik sosial, dan hubungan antara negara dengan masyarakat.

Sri Radjasa juga menuangkan pengalamannya melalui buku berjudul Intel Juga Manusia (Aceh adalah Sekolah Kehidupan) yang diterbitkan Bandar Publishing.

Buku setebal 285 halaman tersebut mengangkat pengalaman kehidupan intelijen di tengah konflik Aceh, termasuk persoalan kemanusiaan, perdamaian, dan dinamika sosial masyarakat.

Dalam buku tersebut, ia menggambarkan bahwa pekerjaan intelijen tidak semata-mata berkaitan dengan pengumpulan informasi dan operasi keamanan. Ada dimensi kemanusiaan yang tidak dapat dilepaskan dari tugas seorang personel intelijen.

Pengalaman tersebut juga mendapat perhatian sejumlah tokoh yang memberikan apresiasi terhadap buku itu, termasuk mantan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI (Purn) Soenarko dan mantan Panglima GAM Muzakir Manaf.

Kontroversi Pernyataan Riau Merdeka pada 2025

Pada Agustus 2025, nama Sri Radjasa kembali menjadi sorotan setelah tampil dalam podcast Forum Keadilan TV.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan informasi mengenai dugaan adanya pertemuan tertutup di Riau yang menurutnya membahas wacana gerakan Riau Merdeka.

Sri Radjasa mengaku memperoleh informasi tersebut dari jaringan informan yang pernah dikenalnya ketika bertugas di lapangan.

Pernyataan itu menjadi perhatian karena menyangkut isu sensitif mengenai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, informasi mengenai dugaan pertemuan dan rencana tersebut merupakan klaim yang disampaikan Sri Radjasa dalam wawancara dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah dibuktikan.

Menyoroti Persoalan Dokumen Palsu

Sebelumnya, pada Juli 2025, Sri Radjasa juga tampil dalam program Rakyat Bersuara di iNews.

Dalam diskusi tersebut, ia berbicara mengenai dugaan praktik pembuatan dokumen palsu di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta.

Ia mengaku pernah menggunakan jasa pembuatan kartu identitas untuk kebutuhan penyamaran ketika menjalankan tugas intelijen pada masa lalu.

Pengalaman tersebut kemudian ia gunakan untuk menjelaskan mengapa menurutnya kawasan tersebut pernah menjadi tempat pembuatan berbagai dokumen.

Pernyataan itu muncul di tengah perdebatan publik mengenai polemik dokumen dan ijazah Joko Widodo.

Mengangkat Isu Krisis Politik dan Ketahanan Nasional

Memasuki 2026, Sri Radjasa semakin aktif menyampaikan pandangan mengenai situasi politik dan keamanan Indonesia.

Pada 7 Juli 2026, ia menjadi narasumber Seminar Series Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS).

Dalam forum tersebut, ia membawakan tema mengenai krisis politik Indonesia 2026 dan ujian kekuasaan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menguraikan sejumlah tantangan yang menurutnya perlu diperhatikan pemerintah, mulai dari tekanan ekonomi, dinamika elite politik, fragmentasi sosial, ketidakpuasan masyarakat, hingga perubahan geopolitik global.

Sri Radjasa juga menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat, integritas penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan keamanan siber dan ketahanan informasi.

Menurutnya, akumulasi persoalan ekonomi dan politik perlu dikelola secara serius agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.

Menyoroti Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Pada November 2026, Sri Radjasa kembali menjadi sorotan setelah memberikan pandangan mengenai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam wawancara dengan Inilah.com pada 6 November 2026, ia menilai kasus tersebut harus diusut hingga ke pihak yang memberikan perintah, menyediakan akses, dan diduga mengendalikan operasi.

Ia juga menyoroti kemungkinan penyalahgunaan perangkat dan kewenangan institusi untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

Dalam wawancara program Bikin Terang di iNews, Sri Radjasa turut menyampaikan klaim mengenai dugaan keterlibatan seorang ketua umum partai politik dalam perkara tersebut.

Ia tidak menyebutkan identitas tokoh yang dimaksud dalam pernyataan yang diberitakan Medius News pada 6 November 2026.

Penting dicatat, pernyataan tersebut merupakan klaim narasumber yang belum dibuktikan secara independen. Pihak-pihak yang dikaitkan dengan dugaan tersebut juga telah memberikan bantahan.

Kasus dugaan penyadapan itu sendiri menjadi perhatian nasional setelah aparat kepolisian mengumumkan sejumlah tersangka dari unsur kepolisian. Perkembangan penyidikan dan penetapan tersangka merupakan bagian terpisah dari berbagai spekulasi politik yang berkembang di ruang publik.

Dari Pengalaman Intelijen ke Ruang Diskusi Publik

Perjalanan Sri Radjasa Chandra memperlihatkan peralihan peran dari dunia intelijen ke ruang diskusi publik.

Pengalamannya di Aceh menjadi salah satu fondasi utama pandangannya mengenai konflik, keamanan, dan persoalan kebangsaan. Sementara itu, berbagai penampilannya di media dan forum akademik memperlihatkan ketertarikannya terhadap isu politik, tata kelola pemerintahan, dan ketahanan nasional.

Buku Intel Juga Manusia menjadi salah satu karya yang merekam perspektif personalnya mengenai pengalaman menjalankan tugas intelijen di tengah konflik.

Di sisi lain, pernyataan-pernyataannya mengenai isu politik kontemporer juga memunculkan perdebatan dan membutuhkan pengujian melalui data serta bukti independen.

Dengan demikian, memahami Sri Radjasa Chandra tidak cukup hanya melalui pernyataan kontroversial yang muncul di media. Rekam jejak, pengalaman, karya tulis, dan pandangannya dalam berbagai forum perlu dilihat secara menyeluruh.

Bagi publik, setiap informasi yang berkaitan dengan intelijen dan keamanan nasional tetap perlu ditempatkan dalam kerangka verifikasi, transparansi, dan kepentingan menjaga demokrasi serta keutuhan negara.

Related Posts

IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

narapolitik.com – Dinamika politik nasional pasca pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu sorotan dalam diskusi podcast Institute for Policy Studies (IPS). Diskusi tersebut tidak hanya membahas…

Golkar Sumut Percepat Konsolidasi, Andar Amin Siapkan Mesin Partai Menuju Pemilu 2029

narapolitik.com – Partai Golkar Sumatera Utara terus memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut terlihat dari rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar sejumlah DPD Golkar di Sumatera…

Leave a Reply

You Missed

Dasco Masuk Bursa, Seberapa Besar Peluangnya?

  • By mintz
  • November 16, 2026
  • 0
  • 10 views
Dasco Masuk Bursa, Seberapa Besar Peluangnya?

Bamsoet Bicara Sosok Wapres Pengganti Gibran

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 8 views
Bamsoet Bicara Sosok Wapres Pengganti Gibran

Syahganda: Prabowo Bersihkan Oligarki dan Aset Ilegal

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 5 views
Syahganda: Prabowo Bersihkan Oligarki dan Aset Ilegal

PAN Tak Ajukan Kader Jadi Pengganti Gibran, Ini Kata Zulhas

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 8 views
PAN Tak Ajukan Kader Jadi Pengganti Gibran, Ini Kata Zulhas

IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

Prabowo Segera Pilih Wapres Baru! Ini Aturan dan Peluang Pengganti Gibran

  • By mintz
  • November 14, 2026
  • 0
  • 7 views
Prabowo Segera Pilih Wapres Baru! Ini Aturan dan Peluang Pengganti Gibran