
narapolitik.com – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keprihatinannya terhadap perkembangan politik Indonesia. Di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, SBY mengingatkan bahwa kehidupan politik nasional harus kembali menjunjung tinggi etika, moral, dan kepentingan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan SBY dalam acara Malam Apresiasi Emiten TEMPO-IDNFinancials.com di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Pernyataannya kemudian diberitakan sejumlah media pada Jumat (6/11/2026).
Dalam kesempatan itu, SBY mengaku sedih melihat berbagai persoalan politik yang kembali mencuat di Tanah Air. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah dugaan praktik penyadapan ilegal.
“Prahara lagi di Indonesia tercinta ini. Sekarang membaca kejadian di negara kita, politik, termasuk illegal spying (penyadapan), saya sedih.”
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena muncul ketika isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tengah berkembang dan menyeret sejumlah nama dari institusi kepolisian.
SBY Ingatkan Prabowo, Politik Harus Kembali Beretika
SBY tidak hanya menyoroti persoalan dugaan penyadapan. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dan moral dalam kehidupan politik.
Menurut SBY, kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun partai politik. Ia mengingatkan agar kekuasaan dan kepentingan politik tidak menggeser tujuan utama penyelenggaraan negara.
“Negara harus yang utama, negara di atas partai. Jangan dibalik, partai di atas negara.”
Pesan tersebut menjadi pengingat bagi para elite politik agar tidak menjadikan kepentingan partai sebagai prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan.
SBY juga mengingatkan pentingnya mengembalikan kehidupan politik pada prinsip-prinsip yang berlandaskan etika, moral, dan hukum.
Dalam konteks pemerintahan saat ini, pesan tersebut menjadi perhatian karena disampaikan ketika Presiden Prabowo menghadapi berbagai dinamika politik dan persoalan kelembagaan.
Kasus Penyadapan Prabowo Jadi Sorotan
Pernyataan SBY mengenai dugaan penyadapan muncul di tengah perkembangan kasus yang menyita perhatian publik.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkembangannya turut menyeret sejumlah pejabat dan mantan pejabat kepolisian.
Pemberitaan pada 6 November 2026 juga menyoroti penetapan tersangka baru dalam perkara tersebut, termasuk perkembangan pemeriksaan terhadap sejumlah perwira kepolisian.
Persoalan ini memunculkan perhatian terhadap keamanan komunikasi kepala negara, profesionalisme aparat penegak hukum, serta mekanisme pengawasan terhadap kewenangan institusi negara.
Meski demikian, proses hukum tetap harus menjadi dasar untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab. Dugaan pelanggaran tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan sebelum dibuktikan melalui proses peradilan.
Dalam situasi seperti ini, pesan SBY mengenai pentingnya etika dan supremasi hukum menjadi relevan untuk dibahas dalam konteks kehidupan bernegara.
SBY Ingatkan Stabilitas Politik Berpengaruh terhadap Ekonomi
Selain persoalan etika politik dan dugaan penyadapan, SBY juga menyinggung hubungan antara stabilitas politik dan ketahanan ekonomi nasional.
Berangkat dari pengalamannya memimpin Indonesia ketika menghadapi krisis keuangan global 2008, SBY menilai kepercayaan publik dan pelaku usaha merupakan faktor penting dalam menjaga perekonomian.
Stabilitas politik diperlukan agar dunia usaha memiliki kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Investor juga membutuhkan kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah dan kondisi kelembagaan negara.
Karena itu, gejolak politik yang tidak dikelola dengan baik berpotensi memengaruhi persepsi terhadap iklim investasi dan kepercayaan pasar.
Pesan tersebut menjadi perhatian di tengah upaya pemerintahan Presiden Prabowo menjaga pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi.
Bagi SBY, kepentingan nasional semestinya menjadi landasan utama dalam setiap keputusan politik. Persaingan antarkelompok maupun kepentingan partai tidak boleh mengorbankan stabilitas dan masa depan negara.
Peringatan untuk Elite Politik
Pernyataan SBY pada November 2026 ini memperlihatkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatiannya, mulai dari dugaan penyadapan, etika politik, hingga stabilitas ekonomi.
Di tengah dinamika pemerintahan Prabowo, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat.
Persoalan dugaan penyadapan perlu diselesaikan melalui proses hukum yang transparan. Sementara itu, seluruh elite politik dituntut menjaga institusi negara agar tetap bekerja sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Stabilitas politik bukan sekadar persoalan mempertahankan kekuasaan, melainkan juga memastikan pemerintahan berjalan dengan kepastian hukum, kepercayaan publik, dan mengutamakan kepentingan nasional.










