Badak Jawa Mau Dipindah, Ada Apa di Balik Rencana Ini?

narapolitik.com – Wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendadak menjadi polemik nasional. Rencana yang semula dikaitkan dengan upaya menyelamatkan satwa langka dari ancaman bencana itu kini memunculkan perdebatan baru, mulai dari risiko konservasi, kewenangan pejabat, hingga kepentingan masyarakat daerah.

Perdebatan semakin menghangat setelah Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan keberatan terhadap wacana tersebut.

Di sisi lain, pemerintah pusat menyatakan belum akan melakukan pemindahan sebelum tersedia kajian ilmiah yang benar-benar memastikan kelayakan habitat baru.

Persoalannya bukan hanya memindahkan sejumlah badak dari satu taman nasional ke taman nasional lain. Keputusan tersebut menyangkut masa depan salah satu spesies paling langka di dunia yang selama ini hanya ditemukan di alam liar di Indonesia.

Berawal dari Gagasan Hashim Djojohadikusumo

Wacana pemindahan badak jawa mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan tersebut dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

Hashim menyoroti kerentanan populasi badak jawa yang terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Kawasan tersebut dinilai memiliki risiko bencana alam, terutama tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di kawasan Selat Sunda.

Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu perhatian utama. Aktivitas vulkanik di kawasan tersebut dinilai berpotensi memicu bencana yang dapat mengancam habitat badak jawa.

Hashim kemudian mengemukakan gagasan untuk memindahkan sebagian populasi badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurutnya, penyelamatan populasi badak jawa membutuhkan strategi jangka panjang agar spesies tersebut tidak bergantung pada satu kawasan konservasi saja.

Hashim juga menyinggung kemungkinan penggunaan skema pendanaan konservasi dengan melibatkan lembaga donor dan investor, sebagaimana kerja sama pendanaan taman nasional yang pernah dilakukan Indonesia dengan Norwegia.

Gagasan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan: apakah pemindahan badak merupakan solusi terbaik, atau justru berpotensi menciptakan persoalan konservasi baru?

Gubernur Banten: Jangan Sampai Ada Mustofa Berikutnya

Penolakan paling keras datang dari Gubernur Banten, Andra Soni.

Dalam pernyataannya pada Selasa, 17 November 2026, Andra meminta pemerintah pusat dan pihak terkait mempertimbangkan kembali rencana pemindahan badak jawa dari habitat aslinya.

Ia mengingatkan kematian badak jawa bernama Mustofa pada 7 November 2025, setelah menjalani proses translokasi dalam program Operasi Merah Putih menuju kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang masih berada di dalam Taman Nasional Ujung Kulon.

“Karena kita ingat peristiwa Mustofa, saat Mustofa dipindahkan dari habitat aslinya yang masih berada di Ujung Kulon, tidak dalam waktu lama Mustofa meregang nyawa, dan kita tidak berharap lahir Mustofa-Mustofa yang lain,” ujar Andra.

Meski hasil nekropsi Kementerian Kehutanan menyebut Mustofa memiliki riwayat kerusakan organ kronis dan infeksi parasit sebelum dipindahkan, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa proses translokasi satwa langka memiliki risiko serius.

Andra menegaskan Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi biasa. Wilayah tersebut merupakan satu-satunya habitat alami badak jawa di dunia dan telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991.

Ia juga meminta pengamanan kawasan diperketat untuk mencegah perburuan liar.

Pernyataan Andra memperlihatkan bahwa persoalan badak jawa bukan hanya menyangkut urusan teknis konservasi, tetapi juga menyentuh identitas daerah dan tanggung jawab pemerintah terhadap kekayaan hayati Banten.

Wakil Gubernur Banten Ikut Keberatan

Sikap serupa sebelumnya disampaikan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.

Dimyati menyatakan keberatan terhadap wacana pemindahan badak jawa dan berencana memanggil pihak pengelola Taman Nasional Ujung Kulon untuk meminta penjelasan.

“Saya keberatan ya. Nanti saya panggil deh TNUK-nya,” kata Dimyati di Serang, Senin, 16 November 2026.

Ia bahkan menyebut keberadaan badak jawa sebagai bagian dari identitas Banten.

“Ya keberatan karena badak itu asetnya Banten ya. Kalau nggak ada badak ya bukan Banten nih, gitu loh. Saya lihat ada apa ini badak dipindahkan, apa tidak mampu begitu? Atau seperti apa?” ucapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah menginginkan keterlibatan lebih besar dalam pembahasan kebijakan konservasi yang menyangkut wilayahnya.

Namun, persoalan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah pusat dan daerah membangun koordinasi agar kepentingan konservasi tidak berbenturan dengan aspirasi masyarakat setempat.

WALHI Pertanyakan Peran Hashim dan Kewenangan Pemerintah

Polemik ini kemudian berkembang menjadi persoalan tata kelola pemerintahan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mempertanyakan kapasitas dan kewenangan Hashim Djojohadikusumo dalam menyampaikan gagasan pemindahan badak jawa.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mengingatkan bahwa posisi Hashim sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional berkaitan dengan upaya mencari dan mengoptimalkan pendanaan berkelanjutan, bukan menentukan kebijakan teknis konservasi satwa.

Menurut WALHI, keputusan pemindahan satwa harus berada dalam mekanisme kewenangan pemerintah dan kementerian terkait, dengan landasan kajian ilmiah yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Mestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN,” kata Umi melalui keterangan tertulis pada Selasa, 17 November 2026.

WALHI juga mengingatkan agar kedekatan seseorang dengan lingkar kekuasaan tidak membuat proses pengambilan kebijakan berjalan di luar mekanisme yang semestinya.

Kritik ini menarik karena memperlihatkan dimensi politik dalam persoalan konservasi. Ketika seorang utusan khusus presiden menyampaikan gagasan kebijakan strategis, publik tentu berhak mengetahui batas kewenangan, proses pengambilan keputusan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

WALHI menilai potensi bencana di Ujung Kulon tidak otomatis menjadi alasan untuk memindahkan badak. Pemerintah harus terlebih dahulu menjelaskan apakah ancaman tersebut benar-benar tidak dapat diatasi melalui perlindungan habitat dan mitigasi bencana.

Selain itu, Alas Purwo bukan kawasan kosong. Taman nasional tersebut memiliki ekosistem dan satwa yang sudah lebih dahulu menghuni wilayah tersebut, termasuk banteng jawa dan macan tutul jawa.

Karena itu, pemerintah perlu mengkaji potensi persaingan sumber daya dan dampak ekologis jika badak jawa benar-benar diperkenalkan ke kawasan baru.

DPR Ikut Menolak, Soroti Kematian Mustofa

Penolakan juga datang dari parlemen.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyampaikan keberatan terhadap rencana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.

Daniel menilai rencana tersebut terlalu berisiko mengingat kondisi populasi badak jawa yang sangat terbatas.

Ia menyebut populasi badak jawa diperkirakan hanya sekitar 87–100 ekor dan masuk kategori sangat terancam punah atau Critically Endangered berdasarkan klasifikasi IUCN.

Daniel juga mempertanyakan belum terbukanya kajian kelayakan ekologis Alas Purwo kepada publik.

Ia turut mengingatkan pengalaman pemindahan Mustofa yang berakhir dengan kematian satwa tersebut.

Daniel meminta pemerintah tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dan mendengarkan masukan masyarakat, akademisi, serta organisasi lingkungan.

Menurutnya, karakteristik lingkungan kedua taman nasional berbeda. Ujung Kulon memiliki lingkungan yang lembap, teduh, dan basah, sedangkan Alas Purwo memiliki sejumlah kawasan yang lebih kering, panas, dan terbuka.

Sikap tersebut memperlihatkan bahwa wacana pemindahan badak telah berkembang menjadi isu lintas lembaga, bukan lagi sebatas gagasan teknis dari pemerintah pusat.

Related Posts

Isu Tambang di Sekitar Ujung Kulon Menjadi Sorotan Banyak Pihak

narapolitik.com – Urusan wacana pemindahan badak Jawa melebar. Ada persoalan lain yang membuat perdebatan mengenai masa depan Ujung Kulon menjadi semakin menarik, yakni penetapan wilayah perairan di sekitar kawasan tersebut…

IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

narapolitik.com – Dinamika politik nasional pasca pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu sorotan dalam diskusi podcast Institute for Policy Studies (IPS). Diskusi tersebut tidak hanya membahas…

Leave a Reply

You Missed

Isu Tambang di Sekitar Ujung Kulon Menjadi Sorotan Banyak Pihak

  • By mintz
  • November 18, 2026
  • 0
  • 3 views
Isu Tambang di Sekitar Ujung Kulon Menjadi Sorotan Banyak Pihak

Badak Jawa Mau Dipindah, Ada Apa di Balik Rencana Ini?

  • By mintz
  • November 18, 2026
  • 0
  • 4 views
Badak Jawa Mau Dipindah, Ada Apa di Balik Rencana Ini?

Dasco Masuk Bursa, Seberapa Besar Peluangnya?

  • By mintz
  • November 16, 2026
  • 0
  • 10 views
Dasco Masuk Bursa, Seberapa Besar Peluangnya?

Bamsoet Bicara Sosok Wapres Pengganti Gibran

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 9 views
Bamsoet Bicara Sosok Wapres Pengganti Gibran

Syahganda: Prabowo Bersihkan Oligarki dan Aset Ilegal

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 5 views
Syahganda: Prabowo Bersihkan Oligarki dan Aset Ilegal

PAN Tak Ajukan Kader Jadi Pengganti Gibran, Ini Kata Zulhas

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 9 views
PAN Tak Ajukan Kader Jadi Pengganti Gibran, Ini Kata Zulhas