narapolitik.com – Ada sebuah pertanyaan menarik yang muncul ketika nama Budiman Sudjatmiko dan Tiyo Ardianto ditempatkan dalam satu frame: apakah sejarah sedang memperlihatkan pola yang sama, atau justru dua jalan aktivisme yang sama sekali berbeda?

Budiman adalah produk dari generasi yang tumbuh ketika negara begitu kuat dan ruang kritik begitu sempit. Tiyo muncul di zaman yang berbeda: ketika kritik dapat viral dalam hitungan menit, media sosial menjadi panggung politik baru, dan seorang aktivis mahasiswa bisa dikenal secara nasional tanpa harus terlebih dahulu memiliki kendaraan politik formal.

Keduanya sama-sama pernah berada di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Tetapi jarak zaman membuat konteks perjuangan mereka sangat berbeda.

Di situlah perbandingan ini menjadi menarik.

Budiman: Dari Jalanan, Penjara, Parlemen hingga Pemerintahan

Jejak politik Budiman Sudjatmiko memiliki perjalanan yang panjang.

Pada 1996, Budiman mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Organisasi tersebut menjadi salah satu kekuatan oposisi terhadap pemerintahan Soeharto. Setelah peristiwa 27 Juli 1996, Budiman ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara 13 tahun. Ia kemudian mendapatkan amnesti pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid setelah menjalani sekitar 3,5 tahun penjara.

Setelah era Reformasi, jalannya tidak berhenti sebagai aktivis.

Budiman masuk PDIP pada 2004, mendirikan REPDEM, kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2009–2019. Ia juga pernah menjadi komisaris independen PTPN V sebelum akhirnya masuk ke lingkar pemerintahan Prabowo.

Pada 2026, Budiman tercatat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin. Ia terlibat dalam pembahasan program pemerintah mengenai pengentasan kemiskinan dan pemerataan akses.

Inilah bagian terpenting dari perjalanan Budiman.

Ia tidak berhenti pada posisi sebagai pengkritik kekuasaan. Ia kemudian masuk ke dalam sistem dan ikut menjalankan kebijakan.

Perubahan posisi seperti ini selalu menarik dalam politik.

Seorang aktivis yang dahulu berada di luar kekuasaan akhirnya memperoleh kesempatan bekerja dari dalam kekuasaan. Di titik itulah idealisme, kompromi, tanggung jawab pemerintahan, dan realitas politik bertemu.

Tiyo: Produk Aktivisme di Era Media Sosial

Tiyo Ardianto datang dari generasi yang berbeda.

Ia dikenal sebagai mahasiswa Filsafat UGM dan pernah menjabat Ketua BEM KM UGM. Pada awal 2026, namanya semakin dikenal setelah BEM UGM menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan mengirim surat kepada UNICEF terkait persoalan pendidikan dan kemiskinan anak.

Tiyo kemudian menjadi salah satu suara mahasiswa yang cukup terlihat dalam kritik terhadap pemerintah.

Periode kepemimpinannya di BEM UGM berakhir pada Maret 2026. Namun, berakhirnya jabatan organisasi justru tidak otomatis mengakhiri sorotan terhadap dirinya.

Namanya semakin mencuat setelah terjadi ketegangan dalam sebuah diskusi di UGM yang menghadirkan Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid dan Sudaryono.

Dalam forum tersebut, Budiman sempat membicarakan Tiyo dan menyampaikan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak semestinya dibalas dengan tindakan yang membahayakan. Situasi kemudian berkembang menjadi kericuhan ketika sejumlah mahasiswa bergerak ke panggung.

Ironisnya, peristiwa tersebut justru mempertemukan dua generasi aktivisme secara langsung.

Budiman adalah aktivis yang sudah melewati fase demonstrasi, represi negara, penjara, parlemen dan pemerintahan.

Tiyo baru saja melewati fase organisasi mahasiswa.

Tetapi keduanya kini berada dalam satu narasi politik yang sama.

Yang Membuat Tiyo Menarik Bukan Hanya Kritiknya

Ada satu hal yang membuat perjalanan Tiyo layak diperhatikan.

Bukan semata-mata karena ia kritis terhadap pemerintah.

Dalam politik Indonesia, banyak aktivis pernah kritis terhadap pemerintah. Yang lebih menentukan justru apa yang dilakukan seorang aktivis setelah keluar dari kampus.

Di sinilah Tiyo sedang memasuki fase paling penting. Ketika masih menjadi Ketua BEM, identitasnya relatif jelas: representasi organisasi mahasiswa. Setelah tidak lagi memegang jabatan tersebut, pertanyaan berikutnya jauh lebih sulit.

Tiyo akan menjadi apa?

Tetap menjadi aktivis? Masuk ke organisasi masyarakat sipil? Membangun gerakan politik sendiri? Masuk partai? Menjadi intelektual publik? Atau justru suatu hari berada di dalam pemerintahan yang sekarang ia kritik? Belum ada jawaban pasti.

Dan justru ketidakpastian tersebut yang membuat prospek politiknya menarik untuk diamati.

Di Sini Jalan Tiyo Bisa Berbeda dengan Budiman

Budiman memberikan satu pelajaran penting: perjalanan seorang aktivis tidak harus berhenti ketika ia memasuki kekuasaan. Tetapi perjalanan itu juga menunjukkan bahwa masuk ke dalam sistem berarti menghadapi konsekuensi baru.

Ketika berada di luar pemerintahan, seorang aktivis dapat menuntut. Ketika berada di dalam pemerintahan, ia harus menjelaskan bagaimana tuntutan tersebut diwujudkan menjadi kebijakan.

Itulah perbedaan besar antara aktivisme dan pemerintahan. Tiyo sekarang berada di persimpangan awal menuju fase tersebut.

Ia memiliki modal berupa popularitas di kalangan tertentu, pengalaman organisasi mahasiswa, kemampuan berkomunikasi di ruang publik, serta pengalaman menghadapi kontroversi. Tetapi modal tersebut belum otomatis menjadi modal politik jangka panjang.

Untuk menjadi pemain politik yang lebih besar, ia membutuhkan sesuatu yang lebih sulit: organisasi, gagasan yang konsisten, jejaring sosial, rekam kerja, dan kemampuan membangun koalisi.

Plot Twist Pertama: Tiyo Masuk Politik Formal

Skenario pertama yang mungkin terjadi adalah Tiyo masuk politik formal. Jika suatu hari ia masuk partai politik, publik akan melihat apakah kritik-kritiknya selama menjadi aktivis tetap menjadi prinsip atau mengalami penyesuaian.

Ini bukan sesuatu yang aneh dalam sejarah politik Indonesia. Banyak aktivis akhirnya masuk partai. Budiman sendiri adalah contoh bagaimana perjalanan aktivisme dapat berlanjut ke parlemen dan pemerintahan.

Namun, apabila Tiyo mengambil jalan yang sama, tantangannya justru akan lebih besar. Ia akan dituntut membuktikan bahwa masuk politik bukan berarti kehilangan identitas perjuangan.

Plot Twist Kedua: Justru Menjadi Pengkritik dari Luar Sistem

Skenario kedua adalah kebalikannya. Tiyo bisa saja memilih tetap berada di luar struktur partai dan membangun posisi sebagai pengkritik pemerintah atau pengawas kekuasaan. Jika jalur ini dipilih, tantangannya adalah menjaga kredibilitas.

Ia harus mampu membuktikan bahwa kritiknya tidak bergantung pada siapa yang sedang berkuasa. Sebab, semakin besar popularitas seorang aktivis, semakin besar pula pertanyaan publik mengenai independensinya.

Pada Juni 2026, misalnya, muncul tudingan dari kelompok BEM Bersatu yang mengaitkan Tiyo dengan jaringan politik tertentu. Tiyo membantah tudingan tersebut dan mempertanyakan kredibilitas tuduhan itu.

Karena tudingan tersebut merupakan klaim dari pihak lain dan dibantah Tiyo, hal itu tidak bisa diperlakukan sebagai fakta yang sudah terbukti.

Tetapi secara politik, kontroversi semacam ini menunjukkan satu hal: semakin dikenal seseorang, semakin banyak pihak yang akan mencoba membaca atau mempertanyakan jejaring di belakangnya.

Plot Twist Ketiga: Tiyo Justru Bertemu dengan Kekuasaan

Ini mungkin skenario yang paling menarik. Bagaimana jika beberapa tahun dari sekarang Tiyo justru bertemu dengan orang-orang yang hari ini ia kritik?

Bukan tidak mungkin. Politik Indonesia memiliki sejarah panjang tentang perpindahan posisi, perubahan koalisi, dan pertemuan kembali antara aktivis dengan negara.

Budiman sendiri memperlihatkan bagaimana seorang aktivis yang pernah berhadapan dengan negara pada era Orde Baru akhirnya menjadi bagian dari pemerintahan pada era yang berbeda.

Jika Tiyo suatu hari mengambil jalan serupa, publik tentu akan membandingkan keduanya. Tetapi perbandingan itu seharusnya tidak buru-buru diberi label sebagai perubahan prinsip.

Seseorang bisa berubah karena pengalaman. Gagasan bisa berkembang. Konteks politik bisa berubah. Dan seseorang bisa menemukan cara berbeda untuk memperjuangkan gagasan yang sama.

Plot Twist Keempat: Tiyo Membangun Jalannya Sendiri

Ada pula kemungkinan lain. Tiyo tidak menjadi Budiman berikutnya. Ia mungkin justru menjadi Tiyo Ardianto dengan jalurnya sendiri.

Generasi politik hari ini berbeda dengan generasi Reformasi 1998. Budaya politiknya berbeda. Media komunikasinya berbeda. Hubungan antara aktivis dan publik juga berbeda.

Jika Budiman tumbuh melalui organisasi, gerakan mahasiswa dan politik jalanan, Tiyo tumbuh dalam ekosistem digital yang memungkinkan pesan politik menyebar jauh lebih cepat.

Seorang aktivis sekarang dapat membangun basis perhatian melalui video pendek, podcast, X, Instagram, YouTube, hingga media alternatif.

Artinya, kendaraan politik masa depan tidak selalu harus dimulai dari struktur partai. Bisa saja dimulai dari komunitas digital.

Tetapi Popularitas Bukan Berarti Masa Depan Politik Sudah Terjamin

Di sinilah Tiyo perlu melewati ujian terbesarnya. Viral adalah modal perhatian. Bukan modal kekuasaan.

Perhatian publik bisa muncul sangat cepat dan hilang sama cepatnya.

Karena itu, masa depan Tiyo kemungkinan besar akan ditentukan bukan hanya oleh seberapa keras ia berbicara, tetapi oleh apakah ia mampu mengubah popularitas menjadi gagasan, organisasi, jaringan dan rekam kerja yang bertahan lama.

Inilah fase yang belum bisa dinilai sekarang karena perjalanan politiknya masih sangat panjang.

Budiman dan Tiyo: Dua Cermin yang Menarik

Pada akhirnya, membandingkan Budiman Sudjatmiko dan Tiyo Ardianto bukan soal mencari siapa yang lebih hebat. Keduanya berada pada zaman yang berbeda.

Budiman sudah melewati beberapa babak politik Indonesia: aktivisme, represi, Reformasi, partai politik, parlemen hingga pemerintahan. Tiyo baru membuka bab pertama dari perjalanan pascakampusnya.

Karena itu, justru terlalu dini jika Tiyo dipaksa menjadi “Budiman berikutnya”. Bisa jadi ia akan masuk partai. Bisa jadi tetap menjadi aktivis. Bisa jadi membangun gerakan baru. Bisa jadi masuk pemerintahan.

Atau, plot twist yang paling menarik, ia justru menjadi aktor politik yang sama sekali berbeda dari pola generasi sebelumnya.

Yang pasti, politik Indonesia punya satu hukum tidak tertulis: posisi seseorang hari ini belum tentu menjadi posisi yang sama lima atau sepuluh tahun kemudian.

Budiman adalah contoh perjalanan panjang tersebut. Tiyo baru memulainya. Dan karena itu, pertanyaan paling menarik bukan apakah Tiyo akan mengikuti jejak Budiman.

Pertanyaannya adalah: jejak politik seperti apa yang akhirnya akan ia tinggalkan sendiri?