narapolik.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam menyampaikan kebijakan publik. Ia menilai komunikasi pemerintah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi dan dukungan masyarakat terhadap program pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (14/10/2026).

Tito menyoroti pentingnya peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan informasi mengenai program yang dijalankan dapat dipahami publik.

“Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media,” ujar Tito, dikutip dari detikNews, Rabu (14/10/2026).

Tito Soroti Bahaya Informasi Bohong

Tito juga menyinggung tantangan komunikasi di era digital, termasuk fenomena firehose of falsehood. Istilah tersebut merujuk pada penyebaran informasi bohong secara masif dan berulang sehingga berpotensi membuat masyarakat lebih mempercayai informasi yang salah dibandingkan fakta.

Karena itu, Tito meminta Diskominfo di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Ia berharap penyampaian informasi mengenai program dan capaian pemerintah dapat berjalan lebih terkoordinasi, baik melalui media konvensional maupun media sosial.

“Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, (Dinas) Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman (Dinas) Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu (narasinya),” ujarnya.

Anggaran dan Personel Diskominfo Jadi Perhatian

Selain koordinasi komunikasi, Tito menyoroti dukungan anggaran, jumlah personel, peralatan, serta jenjang karier aparatur Diskominfo. Menurut dia, aspek-aspek tersebut perlu mendapat perhatian agar fungsi komunikasi publik berjalan lebih efektif.

“Harus kita memperkuat kehumasan. Makanya anggarannya pun, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas,” tambahnya.

Tito juga menekankan pentingnya menempatkan pimpinan Diskominfo yang memahami bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, pengelolaan informasi pemerintah diharapkan dapat dilakukan secara lebih profesional dan terencana.

Komunikasi Pemerintah dan Hak Publik atas Informasi

Permintaan Tito menempatkan Diskominfo sebagai salah satu unsur penting dalam komunikasi kebijakan pemerintah daerah. Namun, penguatan komunikasi publik juga perlu berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi, akurasi data, dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik.

Dalam konteks demokrasi, komunikasi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan penyampaian program, tetapi juga dengan kemampuan publik memperoleh informasi yang benar untuk menilai kebijakan.

Karena itu, efektivitas komunikasi pemerintah dapat dilihat bukan semata-mata dari keseragaman pesan, melainkan juga dari kejelasan informasi, transparansi pelaksanaan program, dan kemampuan pemerintah menjawab pertanyaan masyarakat.

Pernyataan Tito tersebut menjadi bagian dari agenda koordinasi komunikasi pemerintah menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kemendagri mendorong pemerintah daerah memperkuat kapasitas komunikasi agar informasi mengenai program dan capaian pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif.