narapolitik.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mulai memperlihatkan arah kepemimpinannya melalui sejumlah langkah yang menggabungkan pendekatan keagamaan, penguatan koordinasi antarlembaga negara, dan pemberantasan narkoba. Dalam dua pekan pertama setelah dilantik, Suyudi bergerak menemui tokoh agama dan pimpinan lembaga penegak hukum, sementara operasi pemberantasan narkoba digencarkan di sejumlah wilayah.

Rangkaian kegiatan tersebut menarik dicermati karena memperlihatkan tiga sisi kepemimpinan yang ingin dibangun: kedekatan dengan masyarakat, soliditas institusi, dan ketegasan menghadapi kejahatan.

Namun, sejauh mana langkah-langkah tersebut akan menjadi karakter kepemimpinan yang konsisten, bukan sekadar gebrakan awal masa jabatan, masih perlu dibuktikan melalui hasil kerja Polri ke depan.

Mendekati Ulama dan Habib, Membangun Kepercayaan Publik

Salah satu langkah Suyudi adalah bersilaturahmi dengan ulama dan tokoh keagamaan. Pada 13 Oktober 2026, ia bertemu dengan Habib Umar bin Hafidz di Masjid Al Ikhlas, Mabes Polri, Jakarta.

Menurut keterangan resmi Polri, pertemuan tersebut bertujuan mempererat hubungan ulama dan kepolisian, memperkuat nilai keimanan, serta mendukung persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat.

Suyudi menyadari tugas kepolisian menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, ia memandang nasihat dan doa ulama sebagai bagian penting dalam menjalankan tanggung jawab institusi.

“Sebagai pengayom masyarakat, tugas kepolisian tentu sangat berat dan kompleks. Oleh karena itu, kami membutuhkan nasihat dan doa dari para ulama, khususnya Habib Umar bin Hafidz,” ujar Suyudi, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan resmi Polri.

Sehari yang sama, Suyudi juga bersilaturahmi dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pertemuan itu membahas pentingnya sinergi antara kepolisian dan ulama untuk menjaga stabilitas nasional.

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menekankan bahwa keamanan merupakan fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. MUI juga memiliki peran sebagai pengayom umat sekaligus mitra strategis pemerintah.

Langkah Suyudi mendatangi tokoh agama memiliki arti strategis. Dalam masyarakat Indonesia, ulama dan habib memiliki pengaruh sosial yang penting, baik dalam kehidupan keagamaan maupun dalam membangun komunikasi dengan komunitas.

Hubungan yang baik antara Polri dan tokoh agama dapat membantu mencegah konflik sosial, memperkuat pesan antinarkoba, serta membuka jalur komunikasi ketika muncul persoalan di tengah masyarakat.

Meski demikian, kedekatan dengan tokoh agama tidak boleh berhenti pada pertemuan seremonial. Kepercayaan publik terhadap kepolisian tetap ditentukan oleh pelayanan yang adil, transparansi penanganan perkara, dan kesediaan aparat mendengar keluhan masyarakat.

Sambangi Jaksa Agung, Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum

Selain membangun komunikasi dengan ulama, Suyudi juga melakukan pendekatan kepada institusi penegak hukum.

Pada Rabu, 14 Oktober 2026, Suyudi bersama sejumlah pejabat utama Mabes Polri menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Polri dan Kejaksaan, terutama dalam koordinasi penanganan perkara pidana.

Suyudi menegaskan pentingnya kerja sama kedua institusi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana atau criminal justice system.

Koordinasi antara penyidik dan jaksa merupakan tahap penting dalam proses penegakan hukum. Penyidikan yang kuat, didukung alat bukti yang memadai dan koordinasi yang baik, akan membantu memastikan perkara ditangani sesuai ketentuan hukum.

Bagi Suyudi, komunikasi dengan Kejaksaan juga menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan kelembagaan hingga ke tingkat daerah.

Dalam praktiknya, sinergi tersebut perlu dibuktikan melalui penanganan perkara yang profesional, pertukaran informasi yang sesuai hukum, serta kepastian proses hukum bagi masyarakat.

Kunjungan kepada Jaksa Agung memperlihatkan bahwa agenda awal Suyudi tidak hanya menyasar hubungan Polri dengan masyarakat, tetapi juga konsolidasi dengan lembaga yang menjadi mitra utama dalam proses penegakan hukum.

Gebrak Kampung Narkoba, Operasi Menyasar Sumatera Selatan

Di tengah pendekatan dialogis tersebut, Suyudi juga menempatkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas awal kepemimpinannya.

Pada Minggu, 11 Oktober 2026, operasi pemberantasan kawasan rawan narkoba dilaksanakan secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Selatan. Operasi melibatkan jajaran Bareskrim Polri, kepolisian daerah, dan Badan Narkotika Nasional di tingkat provinsi.

Di Palembang, aparat gabungan menggerebek dua lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, yakni Lorong Keramat di Kelurahan 5 Ulu dan Lorong Jaya Laksana di Kelurahan 3/4 Ulu, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, sembilan orang diamankan. Petugas juga menyita sejumlah barang, antara lain plastik berisi kristal yang diduga sabu, alat isap, timbangan digital, plastik klip, senjata tajam, dan telepon genggam.

Penindakan itu menjadi bagian dari rangkaian operasi yang lebih luas. Polri menyatakan penggerebekan juga dilakukan di sejumlah kawasan rawan narkoba di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

Suyudi menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan tindakan yang masif dan berkelanjutan.

“Saya ingin membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba yang sekarang sudah semakin masif. Kita harus lebih masif dalam bertindak,” kata Suyudi, dikutip dari pemberitaan detikNews pada 13 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut memperlihatkan garis kebijakan yang ingin ditonjolkan: negara tidak boleh membiarkan peredaran narkoba terus mengancam masyarakat.

Pengungkapan jaringan pemasok, penindakan terhadap bandar, pencegahan peredaran berulang, dan rehabilitasi bagi pengguna yang memenuhi ketentuan juga menjadi indikator penting.

Dalam penanganan kasus narkoba, status seseorang yang diamankan pun harus dibedakan secara jelas dari status tersangka maupun orang yang telah terbukti bersalah melalui proses hukum.