narapolitik.com – Rocky Gerung menjelaskan alasan dirinya bergabung dalam lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancara bersama jurnalis Rosi Silalahi, Rocky menegaskan bahwa keputusannya bukan berarti meninggalkan sikap kritis ataupun berubah menjadi pembantu presiden.

Rocky menyebut langkah tersebut sebagai perubahan posisi agar pemikiran akademis dan kritik yang selama ini disampaikannya dapat menjangkau pengambil keputusan secara lebih langsung.

Dalam wawancara itu, Rocky juga menyinggung independensi ideologisnya, konsep radical break dalam pemerintahan, hingga pernyataannya yang kontroversial mengenai Istana dan korupsi.

Bukan Jadi Pembantu Presiden

Rocky menegaskan bahwa keterlibatannya dalam lingkungan pemerintahan tidak serta-merta membuat dirinya kehilangan independensi. Ia memandang perubahan posisi tersebut sebagai upaya membawa gagasan dan pemikiran kritis ke dalam sistem pemerintahan.

Baginya, berada lebih dekat dengan pusat pengambilan keputusan justru membuka ruang untuk menyampaikan nasihat secara langsung kepada presiden.

Pandangan tersebut menjadi salah satu pokok pembicaraan dalam wawancaranya bersama Rosi Silalahi. Rocky ingin menempatkan dirinya sebagai sosok yang tetap dapat menyampaikan kritik, sekalipun berada di lingkungan kekuasaan.

Dengan demikian, keterlibatannya tidak ia gambarkan sebagai perubahan haluan, melainkan perubahan cara untuk memengaruhi proses pengambilan kebijakan.

Mengaku Tetap Independen

Rocky juga menegaskan bahwa dirinya tetap berpegang pada pandangan ideologis yang ia sebut sosialistik. Menurutnya, prinsip tersebut dapat dibaca selaras dengan semangat keadilan sosial dalam konstitusi Indonesia.

Ia mencontohkan program makan bergizi dan koperasi sebagai kebijakan yang dapat memperoleh dukungan apabila mencerminkan prinsip sosialistik yang diyakininya.

Sikap itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap suatu kebijakan, dalam pandangan Rocky, tidak harus berarti persetujuan terhadap seluruh tindakan pemerintah.

Ia dapat mendukung program tertentu sekaligus mempertahankan sikap kritis terhadap kebijakan atau praktik kekuasaan yang dinilainya bermasalah.

Apa Itu Radical Break?

Salah satu gagasan yang disampaikan Rocky dalam wawancara tersebut adalah radical break, atau pemutusan mendasar terhadap pola dan ikatan politik masa lalu.

Rocky mengaitkan konsep itu dengan kebutuhan agar pemerintahan Prabowo dapat menjalankan visi politiknya secara lebih mandiri, tanpa terus terikat pada kontrak politik elektoral sebelumnya.

Dalam kerangka pemikirannya, presiden perlu memiliki ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan agenda pemerintahan yang ingin diwujudkan, bukan semata-mata mempertahankan kompromi politik yang terbentuk selama pemilihan umum.

Namun, gagasan tersebut juga menyisakan pertanyaan tentang bagaimana kemandirian presiden dijalankan dalam sistem demokrasi. Dukungan partai politik dan koalisi tetap menjadi bagian penting dalam proses pemerintahan, sementara keputusan negara harus berjalan sesuai konstitusi dan mekanisme hukum.

Karena itu, radical break dalam konteks ini dapat dipahami sebagai gagasan politik Rocky, bukan sebagai kebijakan resmi pemerintah yang telah ditetapkan.

Sebut Istana Sarang Koruptor

Pernyataan paling kontroversial dalam wawancara tersebut muncul ketika Rocky membicarakan persoalan korupsi di lingkungan kekuasaan.

Ia menyebut Istana sebagai “sarang koruptor” dan menegaskan bahwa dirinya tidak berniat mengubah pandangan kritis tersebut hanya karena kini berada lebih dekat dengan pemerintahan.

Rocky menjelaskan bahwa kehadirannya di dalam sistem justru dimaksudkan agar ia dapat membantu mendorong pemberantasan korupsi dari dalam.

Pernyataan itu memperlihatkan posisi yang ingin ia pertahankan: kedekatan dengan kekuasaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan kritik.

Meski demikian, sebutan “sarang koruptor” merupakan penilaian yang dilontarkan Rocky dalam wawancara tersebut. Pernyataan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi oleh pihak tertentu di Istana. Dugaan pelanggaran hukum tetap harus diperiksa berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana gagasan pemberantasan korupsi dari dalam sistem dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata, termasuk melalui penguatan pengawasan, transparansi, dan penegakan hukum.

Soal Gibran, Rocky Pilih Tak Membahas Lagi

Dalam pembicaraan mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rocky menyatakan bahwa argumen yang pernah disampaikannya berada pada ranah normatif dan akademis.

Ia kemudian memilih tidak lagi memperpanjang pembahasan tersebut karena, menurutnya, persoalannya telah bergerak ke wilayah prosedur politik.

Sikap itu menandai batas pembahasan yang ingin ia ambil dalam wawancara tersebut. Rocky membedakan argumentasi akademis mengenai suatu persoalan dari proses politik dan prosedural yang harus ditempuh untuk menanganinya.

Pernyataan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa Rocky mengubah pandangannya mengenai polemik Gibran. Berdasarkan uraian wawancara yang tersedia, ia lebih menekankan keputusannya untuk tidak kembali memperpanjang isu tersebut.

Ujian Rocky Gerung di Lingkaran Kekuasaan

Keputusan Rocky untuk masuk ke lingkungan pemerintahan menghadirkan pertanyaan mengenai hubungan antara kritik intelektual dan kekuasaan politik.

Di satu sisi, kedekatan dengan pusat pemerintahan dapat membuka akses untuk menyampaikan gagasan secara langsung. Di sisi lain, posisi di dalam sistem juga menimbulkan tantangan untuk menjaga independensi dan konsistensi terhadap kritik yang sebelumnya disampaikan kepada publik.

Rocky sendiri menegaskan bahwa perubahan posisi tidak berarti dirinya meninggalkan sikap kritis. Ia juga menyatakan ingin mendorong pemberantasan korupsi dari dalam sistem.