Airlangga: Kasus Penyadapan Presiden Berdampak pada Sentimen Pasar, Bukan Fundamental Ekonomi

narapolitik.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi memengaruhi sentimen pelaku pasar, tetapi tidak secara langsung mengganggu fundamental perekonomian nasional.

Menurut Airlangga, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena kondisi psikologis dan persepsi pelaku pasar turut memengaruhi aktivitas perekonomian, termasuk kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Hal itu disampaikan Airlangga saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Airlangga menyayangkan terjadinya dugaan penyadapan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berfokus menjaga stabilitas dan fundamental ekonomi nasional.

Ia juga menilai langkah tegas aparat kepolisian dalam menangani perkara tersebut menjadi hal positif untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah pihak selama periode 2025–2026.

Pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan meliputi Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa prosedur hukum yang semestinya, termasuk tanpa surat permohonan penyidik maupun dokumen laporan polisi yang menjadi dasar tindakan penegakan hukum.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan komunikasi pejabat negara sekaligus kepercayaan terhadap tata kelola kelembagaan.

Di tengah perkembangan perkara tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga kondisi fundamental ekonomi agar tetap stabil. Kepercayaan investor, kepastian hukum, serta stabilitas kebijakan menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan iklim investasi nasional.

Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat memastikan penanganan kasus berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus menjaga persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Related Posts

Sidang Ijazah Jokowi di PN Jaktim Ramai Pendukung, DPP PSI Sampaikan Terima Kasih

narapolitik.com – Suasana Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menjadi perhatian publik saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri persidangan terkait polemik tudingan ijazah palsu, Kamis (5/11/2026). Kehadiran Jokowi…

Prof Firmansyah Kecam Pernyataan Herri Pras, Minta Aparat Turun Tangan

JAKARTA — Ketua Umum GARDU MERAH PUTIH, Prof. H. Firmansyah, mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti polemik pernyataan seorang konten kreator bernama Herri Pras yang dinilai merendahkan sejumlah ulama Indonesia dan…

Leave a Reply

You Missed

Dasco Masuk Bursa, Seberapa Besar Peluangnya?

  • By mintz
  • November 16, 2026
  • 0
  • 10 views
Dasco Masuk Bursa, Seberapa Besar Peluangnya?

Bamsoet Bicara Sosok Wapres Pengganti Gibran

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 8 views
Bamsoet Bicara Sosok Wapres Pengganti Gibran

Syahganda: Prabowo Bersihkan Oligarki dan Aset Ilegal

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 5 views
Syahganda: Prabowo Bersihkan Oligarki dan Aset Ilegal

PAN Tak Ajukan Kader Jadi Pengganti Gibran, Ini Kata Zulhas

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 8 views
PAN Tak Ajukan Kader Jadi Pengganti Gibran, Ini Kata Zulhas

IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

Prabowo Segera Pilih Wapres Baru! Ini Aturan dan Peluang Pengganti Gibran

  • By mintz
  • November 14, 2026
  • 0
  • 7 views
Prabowo Segera Pilih Wapres Baru! Ini Aturan dan Peluang Pengganti Gibran