Fraksi PKS DPRD DKI sangat menyayangkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mengurangi secara signifikan jumlah titik penyedia jaringan Wifi untuk masyarakat (Jak Wifi) dalam APBD 2023. Sebab, penyediaan Jak Wifi ini sangat dibutuhkan masyarakat. Khususnya, masyarakat menengah ke bawah.

”Banyak masyarakat yang mengeluhkan dihilangkannya Jak Wifi. Mereka sangat membutuhkan untuk mengakses berbagai informasi, pendidikan, maupun penunjang usaha kecil mereka,” terang Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Ahmad Mardono.

Ahmad menyebutkan, sudah ada beberapa titik Jak Wifi yang dipulihkan melalui dukungan CSR perusahaan. Namun, jumlahnya tidak sebanding dengan yang dihilangkan.

”Itu karena jumlah yang dihilangkan cukup banyak. Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta agar dilakukan upaya-upaya maksimal untuk menambah kembali layanan Jak Wifi ini. Harusnya diperbaiki secara sistem, bukan dengan mengurangi layanan yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Fraksi PSI juga menyoroti terkait pengurangan lokasi Jak Wifi tersebut. Sebab, di tengah pengurangan Jak Wifi oleh Diskominfotik DKI dan UPT Jakarta Smart City, belanja sewa komputer jaringan justru sangat besar.

”Jika dijumlahkan, ada sekitar Rp 80 miliar. Namun di sisi lain, kita mengetahui bahwa jumlah titik pemancar Jak Wifi mengalami penurunan jumlah dari tahun-tahun sebelumnya. Melihat hal tersebut sudah sepatutnya kita bertanya mengapa jumlah anggaran tersebut tetap diajukan dengan nilai yang fantastis,” kata Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Cornelis Hotman.

Lebih lanjut, Cornelis menyebutkan, saat ini sewa bandwidth internet di Indonesia khususnya di wilayah Jakarta justru harganya mengalami penurunan harga. Makanya, dia mempertanyakan besarnya anggaran yang diajukan oleh Diskominfotik.

“Bahkan penurunan harga sewanya cukup signifikan setiap tahunnya. Terlebih penyewaan komputer jaringan juga dinilai tidak efektif karena seharusnya yang menjadi concern Diskominfotik maupun UPT Jakarta Smart City adalah fokus dalam penganggaran untuk memperbaharui lisensi,” imbuhnya.

sumber