narapolitik.com – Gelombang demonstrasi yang membanjiri jalan-jalan utama di berbagai daerah sejak Jumat (12/6/2026), bukan sekadar letupan emosi sesaat. Kehadiran ribuan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil yang bersenyawa di bawah terik matahari adalah ekspresi murni dari kehendak rakyat yang tersumbat. Ketika kebijakan negara mulai berjarak dengan realitas isi dompet warganya, jalanan meletus menjadi panggung koreksi massal.

Aspirasi ini semestinya dibaca sebagai alarm serius, jika bukan lampu merah bagi jalannya pemerintahan saat ini. Menyepelekannya dengan narasi klasik “tunggang-menunggangi politik” adalah blunder fatal. Jika terus diabaikan dan dianggap angin lalu, bukan tidak mungkin riak kecil ini akan bergulung menjadi ombak besar gerakan sosial yang jauh lebih masif dan sulit dikendalikan.

Matinya Fungsi Checks and Balances di Senayan
Mengapa rakyat harus mengorbankan waktu dan fisik untuk turun ke jalan? Jawabannya ada pada kegagalan struktural di Gedung DPR. Publik hari ini dihadapkan pada kenyataan pahit: kita tidak bisa lagi menggantungkan harapan evaluasi kebijakan pada para wakil rakyat di parlemen.

Gemuknya koalisi pendukung pemerintah di DPR telah menggebiri fungsi pengawasan (checks and balances) yang menjadi marwah demokrasi. Parlemen menjelma menjadi stempel berjalan bagi ambisi eksekutif, alih-alih menjadi penyaring kebijakan yang kritis.

Ketika oposisi menyusut hingga ke titik nadir, DPR kehilangan daya kritisnya. Akibatnya, ketika ada kebijakan yang ugal-ugalan atau bermasalah, tidak ada rem darurat di dalam sistem. Fungsi kontrol itu lumpuh, dan secara alamiah, rakyat sendiri yang harus mengambil alih fungsi tersebut di ruang publik.

Tuntutan di Lapangan: Antara Daya Beli dan Ego Sektoral
Jika kita membedah tuntutan para pengunjuk rasa, ada benang merah yang jelas: krisis ruang hidup dan keadilan fiskal. Perpaduan antara kenaikan harga BBM nonsubsidi dan inflasi yang tak terkendali telah mencekik daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Di saat masyarakat sedang megap-megap bertahan hidup, pemerintah justru dianggap memaksakan program-program baru yang memakan biaya fantastis namun dipertanyakan urgensinya.

Dua program yang menjadi sorotan tajam adalah:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Sebuah program populis yang di atas kertas tampak mulia, namun di lapangan dianggap berpotensi menjadi ajang pemborosan anggaran jika tidak dibarengi dengan kesiapan basis data dan mitigasi kebocoran yang matang.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP): Program yang dikritik karena rentan terjebak menjadi proyek birokratis normatif tanpa dampak riil pada kemandirian ekonomi desa.

Di sisi lain, tuntutan mahasiswa menukik tajam pada isu makro yang krusial: pengelolaan APBN yang tidak efisien, pelemahan nilai tukar rupiah yang kian mengkhawatirkan, serta gurita korupsi yang masih kokoh di lembaga negara dan sektor pertambangan. Sektor pertambangan, yang semestinya menjadi motor kesejahteraan, kerap kali justru menjadi ladang basah penyalahgunaan wewenang yang merusak lingkungan sekaligus memiskinkan warga lokal.

Menata Ulang Prioritas Negara
Pemerintah tidak boleh merespons demonstrasi ini hanya dengan pendekatan keamanan (security approach) atau sekadar bagi-bagi bantuan sosial (bansos) penenang sementara. Solusi struktural harus segera diambil melalui langkah-langkah konkret:

Audit Efisiensi APBN: Pemerintah harus berani menunda atau memangkas anggaran proyek-proyek mercusuar atau program populis yang tidak berdampak langsung pada penguatan struktur ekonomi riil jangka pendek. Fokuskan anggaran untuk meredam inflasi dan mengamankan pasokan pangan serta energi domestik.

Transparansi Radikal Sektor Sumber Daya Alam (SDA): Tata kelola pertambangan harus dibersihkan dari praktik kongkalikong. Penegakan hukum tanpa pandang bulu pada sektor ini akan mengembalikan potensi pendapatan negara yang selama ini bocor ke kantong para pemburu rente.

Membuka Ruang Dialog Inklusif: Alih-alih memunggungi demonstran, pemerintah harus membuka ruang dengar pendapat yang sejajar dengan akademisi, mahasiswa, dan buruh sebelum menelurkan kebijakan ekonomi makro yang berdampak luas.

Jalanan mulai bersuara (lagi). Demonstrasi ini adalah bukti bahwa demokrasi kita masih memiliki daya hidup, justru ketika institusi resminya sedang tertidur lelap. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah: mau mendengarkan alarm ini untuk berbenah, atau terus menutup telinga hingga alarm itu berubah menjadi ledakan ketidakpuasan yang tak lagi bisa diredam.

oleh : Bayo Nandymawa | Warga Nusantara