narapolitik.com – Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura merupakan salah satu partai politik yang lahir pada era Reformasi. Didirikan pada 2006, partai ini dibangun oleh Jenderal TNI (Purn.) Wiranto bersama sejumlah tokoh nasional dengan membawa gagasan politik yang menekankan kepemimpinan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat.

Perjalanan Hanura menjadi bagian dari dinamika politik Indonesia, mulai dari kemunculannya menjelang Pemilu 2009 hingga menghadapi persaingan politik yang semakin ketat pada era multipartai.

Berawal dari Gagasan Wiranto

Cikal bakal Partai Hanura muncul melalui pertemuan Wiranto bersama sejumlah tokoh nasional di Jakarta pada 13–14 November 2006. Pertemuan tersebut membahas gagasan membentuk wadah politik baru yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Partai Hanura kemudian dideklarasikan pada 21 Desember 2006 di Jakarta. Selain Wiranto, sejumlah tokoh yang terlibat dalam pendiriannya antara lain Fuad Bawazier, Yus Usman Sumanegara, Tuti Alawiyah, Fachrul Razi, Bernard Kent Sondakh, Subagyo Hadi Siswoyo, Elza Syarief, dan Suaidi Marasabessy.

Wiranto, mantan Panglima TNI, menjadi tokoh sentral dalam pembentukan sekaligus ketua umum pertama partai tersebut.

Hanura lahir dalam situasi politik pasca-Reformasi, ketika sistem multipartai memberikan ruang bagi berbagai kelompok untuk membentuk organisasi politik dan mengikuti pemilihan umum.

Membawa Gagasan Politik Berorientasi Rakyat

Nama Hati Nurani Rakyat mencerminkan identitas yang ingin dibangun partai ini, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui jalur politik.

Hanura berlandaskan Pancasila dan mengusung visi mewujudkan bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perjalanan organisasinya, Hanura juga menekankan sejumlah nilai dasar perjuangan, antara lain ketakwaan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan, dan kesederhanaan.

Gagasan tersebut menjadi bagian dari identitas politik Hanura ketika mulai memperluas organisasi dan membangun jaringan kepengurusan di berbagai daerah.

Kiprah Hanura dalam Pemilu

Hanura pertama kali mengikuti Pemilu Legislatif pada 2009. Pada pemilu tersebut, partai ini berhasil memperoleh kursi di DPR RI dan mulai menempatkan kadernya dalam politik parlemen nasional.

Dalam Pemilu 2009, Hanura juga mengusung Wiranto sebagai calon wakil presiden, berpasangan dengan Jusuf Kalla. Namun, pasangan tersebut tidak berhasil memenangkan pemilihan presiden.

Pada Pemilu 2014, Hanura kembali mengikuti kontestasi legislatif. Partai ini kemudian mengalami perubahan kepemimpinan dan dinamika internal yang turut memengaruhi perjalanan organisasinya.

Dalam perkembangan berikutnya, Hanura tetap berpartisipasi dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Akan tetapi, pada Pemilu 2024, Hanura memperoleh 1.094.588 suara atau sekitar 0,72 persen suara sah nasional untuk DPR RI. Perolehan tersebut berada di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen sehingga Hanura tidak memperoleh kursi DPR RI untuk periode 2024–2029.

Peralihan Kepemimpinan dari Wiranto ke Oesman Sapta Odang

Perubahan penting dalam sejarah Hanura terjadi pada 2016, ketika Oesman Sapta Odang (OSO) mengambil alih kepemimpinan partai dari Wiranto.

Pergantian tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi Hanura dalam menghadapi perkembangan politik nasional. Di bawah kepemimpinan OSO, Hanura melanjutkan aktivitas politik dan konsolidasi organisasi untuk mempertahankan eksistensinya dalam persaingan antarpartai.

Seperti partai-partai lain, Hanura menghadapi tantangan untuk memperkuat struktur organisasi, menjaga soliditas kader, dan membangun dukungan pemilih di tengah perubahan perilaku politik masyarakat.

Tantangan Hanura di Era Politik Modern

Tidak lolosnya Hanura ke DPR RI pada Pemilu 2024 menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan partai tersebut. Hasil pemilu itu menunjukkan bahwa keberadaan organisasi politik tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya dukungan suara yang diperoleh secara nasional.

Ke depan, Hanura menghadapi tantangan untuk memperkuat basis dukungan di daerah, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta menyusun program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai partai yang lahir pada 2006, Hanura telah melewati sejumlah perubahan dalam sistem politik Indonesia. Sejarahnya menggambarkan bagaimana partai baru berusaha membangun pengaruh di tengah persaingan politik yang melibatkan partai-partai dengan sejarah dan basis pemilih yang berbeda.

Perjalanan Hanura selanjutnya akan bergantung pada kemampuan organisasi tersebut melakukan konsolidasi, memperluas partisipasi masyarakat, dan mempertahankan relevansinya dalam demokrasi Indonesia.