narapolitik.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai memperkuat konsolidasi organisasi untuk menghadapi Pemilu 2029. Namun, di balik upaya merapatkan barisan, partai berlambang Ka’bah ini menghadapi tantangan besar: memulihkan kepercayaan publik dan memastikan konflik internal tidak kembali menghambat langkah politiknya.

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono meminta kader di Jawa Barat mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik mendatang. Penguatan struktur organisasi hingga tingkat desa menjadi salah satu target yang ingin diselesaikan pada akhir 2026.

Pesan tersebut disampaikan Mardiono dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) I DPW PPP Jawa Barat di Bandung pada 10 Oktober 2026. Forum itu sekaligus menjadi momentum pelantikan pengurus harian DPW PPP Jawa Barat yang dipimpin Uu Ruzhanul Ulum.

Bagi PPP, konsolidasi bukan sekadar menyelesaikan persoalan administrasi kepengurusan. Partai ini perlu memastikan bahwa struktur organisasi yang terbentuk benar-benar mampu menggerakkan kader, menjangkau pemilih, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Mardiono Bidik Konsolidasi hingga Desa

Mardiono menegaskan bahwa agenda konsolidasi harus menjadi sarana mengevaluasi program partai dan memastikan seluruh jajaran menjalankan tugas organisasi.

Setelah penyelesaian Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang, PPP Jawa Barat akan melanjutkan pembentukan kepengurusan tingkat kecamatan dan desa. Langkah tersebut diproyeksikan untuk memperkuat kesiapan partai menghadapi verifikasi pemilu dan Pemilu 2029.

Jawa Barat menjadi wilayah strategis karena memiliki jumlah penduduk dan pemilih yang besar. Mardiono menilai penguatan jaringan kader di provinsi ini penting bagi upaya memperbesar dukungan elektoral PPP.

Meski demikian, besarnya potensi pemilih tidak otomatis menjamin peningkatan suara. Struktur partai harus diikuti aktivitas politik yang nyata, komunikasi yang efektif, dan program yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Konflik Internal Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Upaya konsolidasi PPP Jawa Barat berlangsung setelah muncul sengketa kepengurusan di tingkat wilayah.

Pada 9 Oktober 2026, Ketua DPW PPP Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyambut putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan gugatan sengketa kepengurusan tidak dapat diterima. Uu menekankan bahwa putusan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai kemenangan mutlak satu pihak.

Ia mendorong kader yang sebelumnya berseberangan untuk kembali bersatu dan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme internal partai, termasuk Mahkamah Partai.

Menurut Uu, konflik berkepanjangan dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap PPP. Karena itu, rekonsiliasi menjadi salah satu langkah penting untuk menyatukan kembali kekuatan partai menjelang Pemilu 2029.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan PPP tidak hanya berada di luar organisasi. Soliditas internal juga menjadi faktor yang menentukan kemampuan partai mempertahankan kader dan membangun dukungan publik.

Jalan PPP Kembali ke Senayan

PPP memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia dan dikenal sebagai salah satu partai yang membawa aspirasi politik umat Islam. Namun, identitas historis saja tidak cukup untuk memastikan keberhasilan dalam pemilu mendatang.

Partai harus mampu menunjukkan relevansi di tengah perubahan perilaku pemilih, persaingan ant partai, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat.

Ada tiga pekerjaan besar yang perlu dijalankan PPP.

Pertama, membangun rekonsiliasi yang nyata. Persatuan tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan bersama, tetapi harus tercermin dalam pembagian peran, komunikasi internal, dan penyelesaian perbedaan secara adil.

Kedua, memperkuat basis pemilih. Pengurus tingkat kecamatan dan desa perlu menjadi penghubung antara partai dan masyarakat, bukan sekadar struktur formal yang aktif menjelang pemilu.

Ketiga, menawarkan program yang konkret. Aspirasi pendidikan, kesejahteraan ekonomi, pemberdayaan pesantren, pengembangan usaha kecil, dan pemberantasan korupsi dapat menjadi ruang perjuangan politik yang relevan apabila diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur.

Pada akhirnya, tantangan PPP menjelang 2029 bukan hanya soal menyelesaikan konsolidasi organisasi. Partai ini harus membuktikan bahwa pembenahan internal dapat menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

Mampukah PPP kembali ke Senayan? Jawabannya akan ditentukan oleh kemampuan partai menyatukan kader, memperkuat mesin politik, dan merebut kembali kepercayaan pemilih melalui kerja nyata.