mintz
narapolitik.com – Aksi demonstrasi mahasiswa pada Rabu, 28 Oktober 2026, menjadi salah satu agenda yang mewarnai peringatan Hari Sumpah Pemuda. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar aksi bertajuk #IndonesiaSadar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB. Massa membawa sejumlah persoalan nasional yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketimpangan ekonomi, pemberantasan korupsi, hingga mahalnya biaya pendidikan.
Rencana demonstrasi ini mendapat perhatian dari kepolisian. Polda Metro Jaya mengimbau peserta menyampaikan aspirasi secara tertib, tidak merusak fasilitas umum, serta menghormati masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.
Informasi mengenai agenda aksi dan imbauan keamanan tersebut diberitakan ANTARA, Liputan6, serta sejumlah media nasional lainnya pada Selasa, 27 Oktober 2026.
BEM UI dan Elemen Masyarakat Pilih Bundaran HI
BEM UI bersama gerakan SADAR atau Selamatkan Daulat Rakyat menyerukan aksi #IndonesiaSadar sebagai ruang penyampaian aspirasi masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dilaporkan Tirto, aksi dijadwalkan berlangsung di kawasan Bundaran HI mulai pukul 14.00 WIB. Penyelenggara juga mengajak elemen masyarakat di luar mahasiswa untuk ikut menyampaikan aspirasi.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang digelar di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada 20 Oktober 2026. Dalam aksi sebelumnya, mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menyoroti berbagai persoalan, termasuk karhutla, ketimpangan sosial, penyempitan ruang sipil, korupsi, serta mahalnya biaya pendidikan.
BEM UI menilai berbagai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Ini 5 Tuntutan yang Disuarakan Mahasiswa
Dalam aksi sebelumnya, BEM UI bersama Komisi SADAR menyampaikan lima tuntutan utama yang menjadi dasar gerakan mereka.
Berikut lima isu yang tercantum dalam rilis pers aksi tersebut:
- Penanganan karhutla. Mahasiswa mendesak penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta pemulihan ekosistem.
- Pembenahan kebijakan ekonomi. Pemerintah didesak memperbaiki tata kelola ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial.
- Perlindungan ruang sipil. Mahasiswa menuntut penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi.
- Pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi salah satu agenda yang disorot.
- Penurunan biaya pendidikan. Mahasiswa mendorong pendidikan yang lebih terjangkau dan akses yang lebih merata bagi masyarakat.
Meski lima tuntutan tersebut menjadi dasar gerakan sebelumnya, belum dapat dipastikan bahwa seluruh rumusannya akan disampaikan kembali tanpa perubahan dalam aksi 28 Oktober.
Polisi Ingatkan Massa Tidak Merusak Fasilitas Umum
Menjelang demonstrasi, Polda Metro Jaya mengingatkan peserta aksi untuk tetap menghormati hak masyarakat lainnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menekankan pentingnya menjaga ruang publik agar tetap dapat digunakan bersama.
Dalam keterangannya pada Selasa, 27 Oktober 2026, Budi mengatakan:
“Ruang publik adalah milik kita bersama. Ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, ada pula yang bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Semua memiliki hak yang perlu kita hormati,”
Budi juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi harus tetap berjalan dengan memperhatikan keselamatan dan kepentingan masyarakat.
“Aspirasi masyarakat harus tetap mendapat ruang, sementara keselamatan dan kepentingan bersama juga kita jaga. Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat dalam menjaga Jakarta,”
Pernyataan tersebut diberitakan Liputan6 dalam laporan mengenai imbauan kepolisian menjelang demonstrasi 28 Oktober 2026.
Polisi menyatakan pendekatan dialogis dan persuasif akan diutamakan dalam mengawal penyampaian aspirasi. Tujuannya agar peserta dapat menyampaikan pendapat dengan baik tanpa mengganggu keselamatan maupun aktivitas warga lainnya.
Polri: Kritik Bagian dari Demokrasi
Imbauan serupa juga disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
Dikutip ANTARA dalam pemberitaan pada 27 Oktober 2026, Isir mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menyampaikan aspirasi, tetapi tetap mengedepankan cara-cara yang konstruktif dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi.
Ia mengatakan:
“Polri menghormati setiap aspirasi masyarakat. Kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Mari sampaikan aspirasi secara damai, jaga ruang publik bersama, dan jangan mudah terprovokasi,”
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan pemeliharaan ketertiban merupakan dua hal yang perlu berjalan beriringan.
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu nasional, kepolisian juga mengingatkan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya agar tidak memicu kesalahpahaman.
KSPN Ingatkan Semangat Sumpah Pemuda
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi turut mengimbau mahasiswa dan elemen masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
Dalam laporan ANTARA pada 27 Oktober 2026, Ristadi mengingatkan bahwa demonstrasi yang berlangsung bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda semestinya tetap menjunjung persatuan.
“28 Oktober adalah momentum bersejarah pemuda membulatkan tekad membangun persatuan Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Semangat itu harus dijaga oleh generasi muda, termasuk mahasiswa, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik,”
Menurut Ristadi, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Namun, pelaksanaannya tetap perlu mengedepankan ketertiban, kedamaian, dan tanggung jawab.
Imbauan tersebut menjadi pengingat bahwa peringatan Sumpah Pemuda tidak hanya berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga semangat persatuan di tengah perbedaan pandangan.
Warga Diminta Memperhatikan Kondisi Lalu Lintas
Dengan rencana aksi yang dipusatkan di Bundaran HI, masyarakat yang beraktivitas di kawasan Jakarta Pusat perlu memperhatikan perkembangan informasi lalu lintas.
Sejumlah ruas di sekitar Bundaran HI, termasuk Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman, berpotensi terdampak sesuai kondisi massa di lapangan.
Namun, informasi mengenai penutupan jalan maupun rekayasa lalu lintas perlu merujuk pada pengumuman resmi terbaru dari kepolisian. Karena itu, masyarakat disarankan memantau informasi TMC Polda Metro Jaya sebelum melintasi kawasan tersebut.
Polda Metro Jaya juga mengingatkan masyarakat agar mengikuti arahan petugas di lapangan dan tetap menghormati hak pengguna jalan lainnya.
Ujian Demokrasi di Hari Sumpah Pemuda
Rencana aksi #IndonesiaSadar pada 28 Oktober 2026 memperlihatkan bagaimana peringatan Hari Sumpah Pemuda juga menjadi momentum bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Di satu sisi, demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Di sisi lain, penyelenggaraan aksi membutuhkan tanggung jawab bersama agar hak masyarakat yang tidak mengikuti demonstrasi tetap terlindungi.
Tuntutan mengenai karhutla, ketimpangan ekonomi, korupsi, ruang sipil, dan biaya pendidikan menjadi isu yang perlu dicermati dalam perkembangan aksi ini.
Publik kini menantikan bagaimana demonstrasi berlangsung, bagaimana tuntutan disampaikan, serta bagaimana pemerintah merespons aspirasi yang muncul.
