narapolitik.com – Isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menghangat menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Meski Istana berulang kali menegaskan belum ada keputusan mengenai perombakan kabinet, spekulasi mengenai kemungkinan pergantian sejumlah menteri terus bergulir.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Juli lalu menegaskan Presiden Prabowo Subianto belum memiliki rencana reshuffle. Menurut Prasetyo, evaluasi terhadap kinerja menteri memang dilakukan secara rutin, tetapi evaluasi tidak otomatis berujung pada pergantian pejabat.

Pernyataan tersebut membuat isu reshuffle justru menjadi semakin menarik. Sebab, dalam politik pemerintahan, evaluasi dapat berlangsung tanpa diumumkan kepada publik. Keputusan mengenai siapa yang dipertahankan dan siapa yang diganti sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Presiden Prabowo sendiri sejak awal pemerintahannya telah menunjukkan bahwa komposisi kabinet bukan sesuatu yang bersifat permanen. Sejak dilantik pada Oktober 2024, pemerintahannya telah beberapa kali melakukan perubahan komposisi kabinet.

Lantas, jika reshuffle benar-benar dilakukan, siapa saja yang paling mungkin menjadi sorotan?

Berikut lima nama yang layak dipantau – bukan sebagai daftar pasti menteri yang akan dicopot, melainkan berdasarkan intensitas isu, rekam jejak kontroversi, tekanan publik, serta posisi strategis kementerian yang mereka pimpin.

1. Dody Hanggodo – Menteri Pekerjaan Umum

Nama Dody Hanggodo menjadi salah satu yang paling sering muncul dalam spekulasi reshuffle Agustus.

Pada Juli 2026, isu pencopotan Dody bahkan secara langsung dibantah oleh Mensesneg Prasetyo Hadi. Dody sendiri ketika ditanya mengenai kemungkinan reshuffle memilih menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Mengapa nama Dody menarik?

Kementerian Pekerjaan Umum merupakan salah satu kementerian strategis karena berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur, proyek nasional, konektivitas, serta penyerapan anggaran.

Posisi tersebut membuat kinerja Menteri PU mudah menjadi perhatian publik.

Jika Presiden menilai pembangunan infrastruktur tidak bergerak sesuai target, pergantian menteri dapat menjadi salah satu opsi untuk melakukan koreksi.

Namun, justru karena Istana sudah membantah rumor pencopotan Dody, tingkat kerawanannya harus dibaca dengan hati-hati.

Dody merupakan nama yang paling kuat dari sisi rumor, tetapi belum tentu yang paling kuat dari sisi indikator politik.

2. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan

Nama Purbaya merupakan kasus yang berbeda.

Ia pernah menjadi sasaran isu pergantian pada Juni 2026. Bahkan muncul pemberitaan yang menyebut ekonom Chatib Basri dipertimbangkan untuk menggantikannya. Namun Istana dengan tegas membantah adanya rencana pergantian Menteri Keuangan.

Isu terhadap Purbaya tidak bisa dilepaskan dari posisi Kementerian Keuangan yang sangat sensitif.

Kebijakan fiskal pemerintah, pengelolaan APBN, penerimaan negara, utang, pajak, serta koordinasi dengan Bank Indonesia menjadikan Menteri Keuangan salah satu posisi paling strategis dalam pemerintahan Prabowo.

Belakangan, Purbaya juga menghadapi sorotan terkait kebijakan ekonomi pemerintah dan tekanan terhadap rupiah.

Reuters melaporkan pemerintah memperpanjang penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank BUMN hingga Juli 2027 untuk mendorong likuiditas dan kredit. Kebijakan tersebut muncul di tengah perhatian terhadap kondisi ekonomi dan koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia.

Situasinya menjadi semakin menarik setelah Gubernur BI Perry Warjiyo mengundurkan diri secara mendadak. Reuters melaporkan Destry Damayanti muncul sebagai kandidat terdepan untuk menggantikannya, sementara proses formal di DPR dijadwalkan mulai 14 Agustus.

Artinya, koordinasi antara Menteri Keuangan dan Bank Indonesia akan menjadi semakin penting.

Jika Prabowo ingin mempertahankan stabilitas ekonomi, pergantian Menteri Keuangan justru dapat menjadi keputusan yang sangat berisiko.

Karena itu, secara politik Purbaya memang pernah masuk pusaran rumor, tetapi belum terdapat bukti kuat bahwa ia sedang menuju pintu keluar kabinet.

Purbaya memiliki tingkat eksposur politik dan ekonomi tinggi, tetapi posisinya justru bisa semakin penting setelah pergantian Gubernur BI.

3. Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan

Nama Raja Juli Antoni juga pernah disebut dalam analisis mengenai kemungkinan menteri yang layak dievaluasi.

Pada Januari 2026, pengamat politik yang dikutip Suara.com menyebut Raja Juli dan Zulkifli Hasan sebagai dua menteri yang dinilai layak diganti dalam konteks evaluasi kabinet.

Namun, posisi Raja Juli juga memiliki sisi lain.

Kementerian Kehutanan merupakan salah satu sektor strategis karena berkaitan dengan pengelolaan hutan, kawasan konservasi, perkebunan, konflik agraria, serta sumber daya alam.

Pada Maret 2026, Presiden Prabowo bahkan menerima laporan Raja Juli mengenai penyelamatan gajah Sumatra dan Kalimantan serta kebijakan pengelolaan kawasan taman nasional. Pemerintah juga menyiapkan kebijakan mengenai koridor habitat gajah dan inovasi pembiayaan taman nasional.

Ini menunjukkan bahwa Raja Juli masih mendapatkan ruang untuk menjalankan agenda strategis pemerintah.

Namun, sektor kehutanan selalu mempunyai tingkat sensitivitas politik yang tinggi.

Konflik antara kepentingan investasi, perkebunan, konservasi, masyarakat lokal, dan lingkungan dapat menjadi sumber tekanan politik.

Jika Prabowo ingin melakukan koreksi di sektor sumber daya alam, posisi Menteri Kehutanan otomatis menjadi salah satu yang menarik untuk dipantau.

Raja Juli bukan kandidat reshuffle yang paling kuat berdasarkan informasi terbaru, tetapi memiliki tingkat sensitivitas kebijakan yang tinggi.

4. Zulkifli Hasan – Menteri Koordinator Bidang Pangan

Zulkifli Hasan merupakan nama yang menarik karena persoalannya bukan sekadar kinerja seorang menteri, tetapi juga menyangkut konfigurasi politik pemerintahan Prabowo.

Zulhas adalah Ketua Umum PAN dan memiliki posisi penting dalam koalisi pemerintahan.

Karena itu, jika Presiden melakukan reshuffle terhadap posisi yang ditempati Zulhas, keputusan tersebut hampir pasti memiliki konsekuensi politik yang lebih besar dibandingkan sekadar pergantian menteri teknis.

Nama Zulhas pernah disebut dalam analisis mengenai kemungkinan menteri yang layak diganti. Pada Januari 2026, pengamat yang dikutip Suara.com memasukkan Zulkifli Hasan bersama Raja Juli Antoni dalam daftar menteri yang perlu dievaluasi.

Namun ada persoalan lain. Ketahanan pangan merupakan salah satu agenda politik utama pemerintahan Prabowo.

Jika target pemerintah di sektor pangan tidak tercapai, tekanan terhadap kementerian yang menangani koordinasi pangan dapat meningkat.

Sebaliknya, mengganti menteri yang juga merupakan ketua umum partai politik tentu membutuhkan kalkulasi politik yang jauh lebih matang.

Presiden tidak hanya menghitung persoalan kinerja. Ia juga harus menghitung hubungan dengan partai pendukung.

Zulhas memiliki risiko evaluasi dari sisi kinerja, tetapi memiliki perlindungan politik karena posisinya sebagai pimpinan partai.

5. Natalius Pigai – Menteri Hak Asasi Manusia

Nama kelima yang layak dipantau adalah Natalius Pigai.

Pigai pernah menjadi salah satu menteri yang disorot dalam diskusi mengenai evaluasi kabinet. Pada awal 2026, ketika isu reshuffle kembali beredar, Pigai sendiri meminta agar isu tersebut tidak “digoreng” dan merujuk pada pernyataan Mensesneg bahwa belum ada reshuffle.

Posisi Pigai cukup unik.

Sebagai Menteri HAM, kinerjanya tidak hanya diukur berdasarkan angka ekonomi atau pembangunan fisik. Ia berada di wilayah yang sangat sensitif secara politik: hak asasi manusia, kebebasan sipil, konflik sosial, aparat keamanan, serta hubungan pemerintah dengan kelompok masyarakat sipil.

Setiap kontroversi di bidang HAM dengan cepat dapat berubah menjadi isu politik nasional.

Namun demikian, sejauh informasi yang tersedia saat ini, tidak ada indikasi resmi bahwa Presiden Prabowo sedang menyiapkan pergantian Pigai.

Karena itu, memasukkan Pigai dalam daftar ini lebih tepat dipahami sebagai analisis tingkat eksposur politik, bukan prediksi pencopotan.

Pigai mempunyai tingkat sensitivitas politik tinggi, tetapi bukti mengenai kemungkinan reshuffle terhadap dirinya masih lemah.

Siapa yang Paling Mungkin Diganti?

Pemetaan ini bukan prediksi keputusan Presiden.

Sebab hingga kini Istana masih menyatakan belum ada rencana reshuffle. Pada 21 Juli 2026, Prasetyo Hadi kembali menegaskan bahwa evaluasi kabinet berjalan, tetapi tidak otomatis berarti perombakan.

Reshuffle Bisa Jadi Soal Politik, Bukan Sekadar Kinerja

Dalam pemerintahan presidensial, reshuffle hampir tidak pernah berdiri hanya pada satu faktor. Ada setidaknya tiga pertimbangan yang kemungkinan masuk ke meja Presiden.

Pertama, kinerja.

Menteri yang gagal memenuhi target tentu menghadapi risiko lebih besar.

Kedua, stabilitas pemerintahan.

Presiden dapat mengganti seorang menteri apabila dinilai membutuhkan koordinasi yang lebih baik atau arah kebijakan baru.

Ketiga, konfigurasi politik.

Ini yang membuat reshuffle selalu menarik.

Kabinet Prabowo bukan hanya kumpulan teknokrat. Di dalamnya terdapat representasi berbagai partai politik dan kelompok pendukung pemerintahan.

Karena itu, satu kursi menteri yang bergeser dapat mengubah keseimbangan kekuatan di dalam pemerintahan.

Jika benar ada reshuffle, momentum setelah perayaan kemerdekaan memang menjadi periode yang menarik untuk diamati. Tetapi indikator terpenting bukan rumor di media sosial.

Perhatikan tiga hal.

Pertama, intensitas pertemuan Presiden dengan menteri tertentu.

Kedua, perubahan posisi partai politik terhadap pemerintah.

Ketiga, munculnya nama calon pengganti yang konsisten dari berbagai sumber berbeda.

Jika ketiga indikator tersebut muncul secara bersamaan, probabilitas reshuffle menjadi lebih kuat.

Sebaliknya, jika hanya muncul satu nama dari media sosial tanpa konfirmasi dari sumber resmi maupun sumber politik yang kredibel, publik sebaiknya tidak terburu-buru menyimpulkan.

Pada akhirnya, keputusan reshuffle tetap berada di tangan Presiden Prabowo.

Pemerintah sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa evaluasi terhadap kabinet berlangsung setiap saat. Namun evaluasi tidak otomatis berarti pergantian menteri. Justru di sinilah menariknya politik kabinet Prabowo.

Tidak adanya pengumuman bukan berarti tidak ada evaluasi. Dan adanya evaluasi juga belum berarti akan ada pencopotan.

Untuk sementara, Dody Hanggodo menjadi nama yang paling menarik untuk dipantau dari sisi rumor, sementara Purbaya Yudhi Sadewa berada dalam posisi strategis karena perubahan besar di sektor moneter dan ekonomi.

Namun, sampai Presiden Prabowo benar-benar mengeluarkan keputusan, seluruh nama tersebut masih berada dalam kategori potensi dan spekulasi, bukan daftar menteri yang pasti akan diganti.

Pertanyaan terbesar sekarang bukan lagi sekadar “Apakah Prabowo akan melakukan reshuffle?”

Pertanyaannya adalah:

Jika Prabowo benar-benar merombak kabinet, apakah ia hanya mengganti orang atau sedang menyiapkan babak baru pemerintahannya menuju 2029?