narapolitik.com – Nama Budiman Sudjatmiko tidak bisa dilepaskan dari sejarah gerakan pro-demokrasi Indonesia pada era Orde Baru. Jauh sebelum dikenal sebagai politikus dan berada di lingkaran pemerintahan, Budiman merupakan salah satu aktivis yang berani berhadapan langsung dengan kekuasaan melalui Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Perjalanan politik Budiman menjadi menarik karena bermula dari gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Soeharto, kemudian berlanjut ke parlemen, hingga akhirnya memasuki arena politik kekuasaan dengan jalur yang berbeda.

Budiman Sudjatmiko dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pendirian Partai Rakyat Demokratik atau PRD pada 1996. Partai tersebut menjadi salah satu kendaraan politik oposisi yang secara terbuka menentang pemerintahan Orde Baru.

PRD membawa gagasan demokrasi dan politik kerakyatan dengan basis gerakan yang melibatkan mahasiswa, buruh, petani, serta kelompok masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan saat itu. Budiman kemudian dipercaya menjadi ketua partai, dengan Petrus Hariyanto sebagai salah satu tokoh penting di jajaran kepemimpinan.

Kemunculan PRD pada masa tersebut bukan perkara sederhana. Sistem politik Orde Baru membatasi ruang gerak organisasi yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan. Karena itu, keberadaan PRD dengan sikap politiknya yang kritis segera mendapat perhatian aparat.

ANTARA mencatat Budiman bersama sejumlah aktivis mendeklarasikan PRD pada 1996 sebagai organisasi yang kritis terhadap pemerintahan Soeharto.

Nama Budiman semakin dikenal setelah pecahnya Peristiwa 27 Juli 1996, atau yang kemudian dikenal sebagai Kudatuli.

Kerusuhan tersebut terjadi di tengah konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi. Pemerintah Orde Baru saat itu menuding PRD berada di balik kerusuhan tersebut.

Budiman kemudian ditangkap dan diadili. Pada 1997, ia divonis 13 tahun penjara karena dianggap sebagai aktor intelektual dalam peristiwa tersebut. Namun, Budiman tidak menjalani seluruh hukuman itu. Setelah sekitar 3,5 tahun berada di penjara, ia memperoleh amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada akhir 1999.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik paling penting dalam perjalanan hidup Budiman. Ia kemudian dikenang sebagai salah satu aktivis pro-demokrasi yang mengalami langsung tekanan politik rezim Orde Baru.

PRD dan gerakan melawan Orde Baru

Dalam sejarah politik Indonesia, PRD memiliki posisi khusus. Partai ini berupaya membangun oposisi terhadap pemerintahan Soeharto dan mengorganisasi berbagai kelompok masyarakat.

Kajian mengenai sejarah PRD mencatat partai tersebut membangun basis gerakan di sejumlah sektor, termasuk mahasiswa, buruh, masyarakat miskin kota dan kelompok pendukung Megawati. PRD kemudian ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah pada 1997.

Budiman sendiri sebelum mendirikan PRD telah aktif dalam gerakan sosial, termasuk isu reforma agraria. Aktivitas tersebut membuat namanya semakin dikenal di kalangan gerakan mahasiswa dan kelompok prodemokrasi.

Pada titik inilah sosok Budiman menjadi simbol dari generasi muda yang berusaha mencari jalan alternatif di tengah dominasi politik Orde Baru.

Setelah bebas dari penjara, perjalanan Budiman tidak berhenti.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan dan kembali aktif dalam politik. Pada 2004, Budiman bergabung dengan PDI Perjuangan dan turut mendirikan Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM.

Karier politiknya kemudian berlanjut ke parlemen. Budiman menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan selama dua periode, yakni 2009–2014 dan 2014–2019.

Di DPR, ia antara lain terlibat dalam pembahasan isu pemerintahan, otonomi daerah dan pembangunan desa. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendorong perhatian lebih besar terhadap pembangunan desa.

Perubahan jalur politik ini menunjukkan bagaimana seorang aktivis yang dahulu berhadapan dengan negara kemudian memilih masuk ke dalam institusi politik untuk memperjuangkan gagasan melalui jalur parlementer.

Perjalanan Budiman menjadi semakin menarik karena perubahan posisi politiknya setelah bertahun-tahun berada di lingkungan PDI Perjuangan.

Pada 2023, Budiman secara terbuka memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Sikap tersebut kemudian berujung pada pemecatannya dari PDI Perjuangan.

Perubahan tersebut memunculkan perdebatan di kalangan sebagian mantan aktivis PRD dan aktivis 1998. Ada yang mempertanyakan perubahan arah politik Budiman karena masa lalunya sebagai simbol perlawanan terhadap Orde Baru.

Namun, bagi Budiman, perjalanan politiknya tidak berhenti pada satu fase. Dari gerakan mahasiswa, PRD, penjara, PDI Perjuangan, parlemen, hingga kemudian mendukung Prabowo, semuanya menjadi bagian dari perjalanan panjangnya di dunia politik Indonesia.

Membicarakan Budiman Sudjatmiko tanpa membahas PRD berarti menghilangkan bagian penting dari sejarah politiknya.

PRD menjadi fase ketika Budiman masih berada di garis depan gerakan oposisi terhadap Orde Baru. Pada usia yang relatif muda, ia memilih jalur politik yang berisiko dan harus membayar mahal melalui penangkapan serta hukuman penjara.

Seiring berjalannya waktu, pilihan politik Budiman berubah. Ia tidak lagi berada di luar sistem, tetapi masuk ke dalam institusi politik melalui PDI Perjuangan dan DPR.

Perubahan tersebut membuat perjalanan Budiman menarik untuk dibaca sebagai gambaran transformasi seorang aktivis: dari jalanan dan gerakan bawah tanah menuju parlemen dan kemudian lingkungan kekuasaan.

Budiman Sudjatmiko dan PRD pada akhirnya bukan hanya cerita tentang seorang aktivis dan sebuah partai politik. Keduanya merupakan bagian dari perjalanan panjang demokrasi Indonesia dari represi Orde Baru hingga era politik elektoral dan pemerintahan modern.