narapolitik.com – Pernyataan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menyebut adanya “penjajahan negara terhadap rakyat sendiri” menuai respons keras dari Partai Gerindra.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mempertanyakan dasar BEM UI menggunakan istilah tersebut. Menurutnya, tudingan bahwa negara menjajah rakyat merupakan pernyataan serius yang semestinya didukung fakta dan data.
Pernyataan itu disampaikan Sugiat sebagai respons terhadap aksi BEM UI bersama Front Mahasiswa Nasional di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada 18 Agustus 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan yang menjadi sorotan adalah seruan untuk menghentikan “penjajahan negara atas rakyat sendiri”.

Sugiat mengaku tidak mempermasalahkan kritik mahasiswa terhadap pemerintah. Bahkan, ia menyatakan sejumlah tuntutan BEM UI, terutama mengenai pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), merupakan agenda yang patut didukung.
Namun, ia meminta mahasiswa menjelaskan indikator yang digunakan hingga sampai pada kesimpulan bahwa negara sedang menjajah rakyatnya sendiri.

“Apa fakta, apa data yang sampai BEM UI membuat kesimpulan seperti itu?” ujar Sugiat, seperti dikutip Fajar.co.id.
Menurutnya, penggunaan istilah “penjajahan negara” tidak bisa dipandang sebagai kritik biasa karena dapat dimaknai sebagai tuduhan bahwa pemerintah atau negara bertindak layaknya penjajah terhadap rakyatnya.
Kritik terhadap Pemerintah Tetap Diperlukan
Meski menolak narasi tersebut, Sugiat menegaskan bahwa masyarakat sipil tetap memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Ia menyebut mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, media, dan berbagai elemen masyarakat memiliki ruang untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah.
Dalam konteks pemberantasan KKN, misalnya, Sugiat menilai pengawasan publik justru diperlukan agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan tidak tebang pilih.
Karena itu, persoalannya bukan apakah mahasiswa boleh mengkritik pemerintah, melainkan bagaimana kritik tersebut disampaikan dan didukung argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
BEM UI dan Gerindra Berbeda Sudut Pandang
Polemik ini memperlihatkan adanya perbedaan cara pandang antara kelompok mahasiswa dan partai politik pendukung pemerintah.
Bagi BEM UI, istilah “penjajahan negara terhadap rakyat sendiri” digunakan sebagai kritik keras terhadap kondisi yang mereka nilai menunjukkan ketimpangan relasi antara negara dan masyarakat.
Sementara bagi Gerindra, istilah tersebut terlalu jauh jika tidak disertai bukti yang konkret.
Sugiat bahkan menyatakan dirinya tidak merasa bahwa Indonesia merupakan negara yang menjajah rakyatnya sendiri. Ia juga mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia tidak merasa sedang dijajah oleh negaranya.

Polemik ini pada akhirnya bukan hanya mengenai pilihan kata “penjajahan”, tetapi juga menyangkut pertanyaan yang lebih besar: seberapa jauh pemerintah menjalankan kewajibannya terhadap rakyat dan seberapa efektif kontrol publik terhadap kekuasaan?
Di satu sisi, pemerintah dan partai pendukungnya memiliki kewajiban menjelaskan kebijakan serta menunjukkan data mengenai capaian pembangunan.

Di sisi lain, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil juga dituntut menyampaikan kritik berdasarkan fakta, data, dan argumentasi yang kuat.

Perdebatan antara BEM UI dan Gerindra dengan demikian dapat menjadi ruang demokrasi apabila diarahkan pada adu gagasan dan pembuktian, bukan sekadar saling melabeli.

Pertanyaan Sugiat mengenai “fakta dan data” di balik istilah “negara menjajah rakyat sendiri” kini menjadi tantangan terbuka bagi BEM UI untuk menjelaskan indikator, data, dan kasus konkret yang menjadi dasar tuntutan mereka.

Dengan demikian, publik tidak hanya disuguhi pernyataan politik, tetapi juga dapat menilai sendiri apakah kritik tersebut memiliki dasar yang kuat atau sebaliknya.