narapolitik.com – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai sejumlah pakar yang mengkritik pemerintah terus menjadi perhatian. Kalimat “saking pintarnya jadi goblok” yang disampaikan Prabowo dalam pidato HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) pada 18 September 2026 memunculkan sejumlah respons.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Prabowo berbicara mengenai kritik terhadap pemerintah. Ia menyebut ada pihak yang mengatasnamakan pakar tetapi menurutnya menyampaikan tuduhan atau fitnah terhadap gagasan pemerintah. Identitas seluruh pakar yang menjadi sasaran pernyataan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam pidato itu.

Sejumlah tokoh kemudian memberikan tanggapan dengan sudut pandang berbeda.

Haedar Nashir: Pakar Harus Berbasis Ilmu dan Data

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan respons sehari setelah pernyataan Prabowo.

Haedar tidak membalas dengan istilah serupa. Ia justru menekankan bahwa pakar memiliki posisi penting dalam kehidupan berbangsa selama pandangannya didasarkan pada ilmu dan data.

Menurut Haedar, seorang pakar idealnya mempunyai penguasaan ilmu yang mendalam, analisis yang tajam dan objektif, serta mampu menawarkan solusi terhadap persoalan yang kompleks.

“Pakar-pakar itu berbasis ilmu, berbasis data,” kata Haedar di Yogyakarta pada 19 September 2026.

Pernyataan Haedar sekaligus menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kepakaran tidak cukup hanya dilihat dari label akademik. Yang lebih penting adalah kualitas data, analisis dan argumentasi yang digunakan.

Mahfud MD: Tidak Semua Profesor Sama

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut menanggapi polemik tersebut.

Dalam siniar di kanal YouTube miliknya pada 23 September 2026, Mahfud mengatakan bahwa kemampuan para profesor atau pakar memang tidak selalu sama.

Namun, menurut pemberitaan mengenai pernyataannya, kondisi tersebut tidak bisa digeneralisasi kepada seluruh kalangan akademisi.

Komentar Mahfud menarik karena menempatkan persoalan pada kualitas individual seorang akademisi, bukan pada seluruh kelompok pakar.

Dengan kata lain, seorang pakar bisa saja keliru dalam memberikan analisis. Namun, kesalahan satu orang tidak otomatis menjadi ukuran bagi seluruh kelompok akademisi.

Natalius Pigai Jelaskan Siapa yang Dimaksud?

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai memberikan penjelasan mengenai siapa yang menurutnya menjadi sasaran pernyataan Prabowo.

Pigai mengatakan istilah tersebut tidak ditujukan kepada semua pakar. Ia menyebut yang dimaksud adalah orang yang memiliki latar belakang intelektual tetapi sekaligus menjalankan berbagai peran lain, seperti aktivis, buzzer, influencer, pendukung kelompok politik tertentu atau kelompok kepentingan.

Pigai membedakan antara ilmuwan yang menyampaikan pendapat berdasarkan kapasitas keilmuannya dengan orang yang menggunakan status akademik sambil membawa kepentingan lain.

Ia juga memberikan gambaran mengenai sosok yang menurutnya menjalankan banyak peran sekaligus, meskipun tidak menyebut nama dalam pernyataan yang dikutip tersebut.

Karena itu, menurut Pigai, ucapan Prabowo tidak semestinya dipahami sebagai generalisasi terhadap seluruh pakar.

Kritik dari Kalangan Kebijakan Publik

Respons lain datang dari Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Adinda menyoroti persoalan komunikasi publik kepala negara. Menurutnya, posisi Prabowo sebagai Presiden membuat setiap pernyataan memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan ucapan warga biasa.

Ia berpendapat kritik terhadap pemerintah seharusnya dapat dijawab dengan data dan ruang dialog. Menurut Adinda, pemerintah dapat mengundang pihak yang mengkritik untuk berdiskusi secara terbuka dan menguji argumentasi masing-masing berdasarkan data.

Dengan pendekatan tersebut, perdebatan tidak berhenti pada persoalan siapa yang disebut pintar atau bodoh, tetapi berlanjut pada pengujian substansi kebijakan.

KIKA Soroti Kebebasan Akademik

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengambil posisi yang lebih kritis.

Ketua Presidium KIKA Rina Mardiana mengatakan pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari kecenderungan yang disebutnya sebagai “politik anti-sains”.

Menurut Rina, persoalannya bukan hanya pilihan kata, tetapi bagaimana pemerintah memperlakukan kritik dan pengetahuan berbasis ilmiah. Ia menyatakan bahwa jika kepakaran dan bukti ilmiah kehilangan otoritas karena kepentingan politik, maka kebebasan akademik dan kualitas kebijakan publik ikut menjadi perhatian.

Pandangan tersebut merupakan penilaian KIKA, bukan fakta yang telah ditetapkan sebagai kesimpulan resmi mengenai kebijakan pemerintah.

Polemik Bergeser: Kritik Kebijakan atau Etika Komunikasi?

Dari berbagai respons tersebut terlihat bahwa perdebatan berkembang ke dua persoalan berbeda.

Pertama, apakah kritik para pakar terhadap pemerintah didukung data dan analisis yang kuat.

Kedua, bagaimana seorang kepala negara seharusnya merespons kritik tersebut di ruang publik.

Prabowo dalam pidatonya menyoroti apa yang ia anggap sebagai kritik yang berubah menjadi fitnah. Sementara sejumlah pihak yang merespons justru menekankan pentingnya data, argumentasi dan ruang dialog.

Haedar Nashir menekankan standar keilmuan. Mahfud MD mengingatkan bahwa kualitas profesor atau pakar tidak seragam. Natalius Pigai memberikan konteks mengenai pakar yang menurutnya menjadi sasaran kritik Prabowo. Sementara Adinda Tenriangke Muchtar menyoroti komunikasi publik pemerintah dan pentingnya menguji kritik melalui data.

Dengan demikian, polemik tersebut tidak hanya menyangkut satu kata “goblok”. Di baliknya terdapat perdebatan lebih luas mengenai hubungan pemerintah dengan kritik, posisi pakar dalam kebijakan publik, serta bagaimana perbedaan pendapat seharusnya dipertemukan dengan data dan argumentasi.