Prabowo Disadap, Kasus Listyo Sigit Mengarah ke Siapa (Lagi)?

narapolitik.com – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin menjadi sorotan publik. Perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo ini tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai keamanan kepala negara, tetapi juga membuka spekulasi tentang persaingan kekuasaan di lingkaran pemerintahan.

Sejumlah nama besar ikut menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Selain Listyo Sigit, dua perwira tinggi Polri yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Pengumuman tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).

Menurut penjelasan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya.

Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Perkara ini kemudian berkembang menjadi isu politik dan keamanan negara setelah diketahui bahwa salah satu nomor yang diduga menjadi target penyadapan adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

1. Andi Widjajanto dan Said Didu Soroti Dugaan Pelanggaran Protokol Negara

Dalam diskusi yang membahas kasus tersebut, Andi Widjajanto dan Said Didu menyoroti serius dugaan penyadapan terhadap Presiden.

Keduanya membahas bagaimana operasi penyadapan terhadap kepala negara semestinya berada dalam pengawasan dan mekanisme keamanan yang sangat ketat.

Penyadapan terhadap Presiden bukan persoalan biasa. Ada protokol kenegaraan, mekanisme pengamanan komunikasi, serta aturan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang memiliki kewenangan menggunakan perangkat intelijen.

Dalam diskusi tersebut, muncul pula pembahasan mengenai dugaan penggunaan perangkat penyadapan buatan perusahaan luar negeri bernama Candiru.

Penggunaan perangkat / spyware tersebut menjadi salah satu perhatian karena berkaitan dengan siapa yang mengoperasikan, untuk kepentingan apa, serta apakah penggunaannya telah melalui mekanisme resmi.

Namun, dugaan penggunaan spyware dari Candiru dan pihak yang mengoperasikannya masih memerlukan pembuktian melalui penyidikan.

2. Enam Pejabat Tinggi Negara Disebut Memiliki Akses Informasi

Hal menarik lainnya adalah pembahasan mengenai dugaan adanya enam pejabat tinggi negara yang memiliki akses untuk memantau hasil penyadapan.

Dalam diskusi tersebut, disebutkan bahwa akses itu mencakup Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Menteri Sekretaris Negara.

Jika benar terdapat mekanisme akses berlapis terhadap informasi hasil penyadapan, pertanyaan berikutnya adalah siapa saja yang mengetahui operasi tersebut dan sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak.

Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November 2026 justru memperlihatkan bahwa pemerintah belum mengetahui secara lengkap detail perkara tersebut.

Prasetyo mengatakan isi percakapan yang diduga disadap belum diketahui secara terperinci dan masih menunggu hasil penyidikan.

Dengan demikian, dugaan bahwa seluruh pejabat yang memiliki akses sistematis telah mengetahui isi penyadapan belum dapat dianggap sebagai fakta.

3. Mensesneg Sebut Kasus Ini Bisa Mengarah ke Makar

Pernyataan yang paling menyita perhatian datang dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (4/11/2026), Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas dugaan penyadapan terhadap dirinya dan sejumlah tokoh lainnya.

Bahkan, Prasetyo menyebut tindakan tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar.

“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” ujar Prasetyo.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah memandang perkara ini bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur penyadapan.

Meski demikian, penyebutan dugaan makar oleh pejabat pemerintah tidak otomatis membuktikan bahwa unsur pidana makar telah terpenuhi. Penetapan pasal dan pembuktian tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.

4. Persoalan Hukum atau Pertarungan Politik di Lingkaran Kekuasaan?

Kasus ini kemudian memunculkan pertanyaan lebih luas: apakah dugaan penyadapan tersebut murni merupakan tindak pidana, konflik antarlembaga, rivalitas personal, atau bagian dari dinamika politik yang lebih besar?

Dalam diskusi yang melibatkan Andi Widjajanto dan Said Didu, persoalan ini dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari keamanan negara hingga hubungan kekuasaan.

Ada kekhawatiran bahwa apabila penyalahgunaan perangkat intelijen benar terjadi, persoalannya tidak berhenti pada individu yang menjalankan operasi.

Publik juga membutuhkan penjelasan mengenai rantai komando, sumber kewenangan, penggunaan anggaran, dan pihak yang mengetahui aktivitas tersebut.

Namun, spekulasi mengenai motif politik maupun persaingan kekuasaan tidak boleh menggantikan proses pembuktian hukum.

Pemerintah sendiri telah menyatakan bahwa penyidikan harus berjalan secara objektif dan transparan.

Presiden Prabowo, melalui keterangan Mensesneg, juga meminta Kapolri menangani perkara tersebut tanpa menutup-nutupi informasi.

5. Selamat Ginting: Presiden Diduga Sudah Mengetahui Aktor Utama

Pengamat politik Selamat Ginting memberikan perspektif lain dalam diskusi tersebut.

Ia menilai secara politik Presiden Prabowo kemungkinan sudah memiliki gambaran mengenai pihak yang berada di balik dugaan operasi penyadapan.

Menurut analisisnya, persoalan ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar tindakan teknis penyadapan.

Selamat juga menyoroti pentingnya pengamanan terhadap pihak-pihak yang menjadi tersangka agar proses hukum berjalan tanpa gangguan.

Ia mengingatkan pentingnya mengantisipasi kemungkinan pelarian maupun ancaman keselamatan terhadap pihak yang terlibat dalam perkara.

Meski demikian, penilaian bahwa Presiden telah mengetahui aktor utama di balik perkara ini merupakan analisis Selamat Ginting, bukan kesimpulan resmi penyidik.

Identitas pihak lain yang diduga terlibat serta motif operasi masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

6. Listyo Sigit Diberhentikan dari Jabatan KSP

Perkembangan politik kasus ini semakin menarik setelah Presiden Prabowo mengambil keputusan memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Keputusan tersebut disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi pada 4 November 2026.

Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan.

Langkah tersebut menjadi perkembangan penting karena Listyo sebelumnya berada dalam lingkungan pemerintahan sebagai pejabat yang membantu Presiden.

Sementara itu, proses penyidikan terhadap dugaan penyadapan terus berjalan.

Menurut keterangan Kabareskrim, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita barang bukti berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

Related Posts

IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

narapolitik.com – Dinamika politik nasional pasca pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu sorotan dalam diskusi podcast Institute for Policy Studies (IPS). Diskusi tersebut tidak hanya membahas…

Golkar Sumut Percepat Konsolidasi, Andar Amin Siapkan Mesin Partai Menuju Pemilu 2029

narapolitik.com – Partai Golkar Sumatera Utara terus memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut terlihat dari rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar sejumlah DPD Golkar di Sumatera…

Leave a Reply

You Missed

Dasco Masuk Bursa, Seberapa Besar Peluangnya?

  • By mintz
  • November 16, 2026
  • 0
  • 9 views
Dasco Masuk Bursa, Seberapa Besar Peluangnya?

Bamsoet Bicara Sosok Wapres Pengganti Gibran

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 7 views
Bamsoet Bicara Sosok Wapres Pengganti Gibran

Syahganda: Prabowo Bersihkan Oligarki dan Aset Ilegal

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 4 views
Syahganda: Prabowo Bersihkan Oligarki dan Aset Ilegal

PAN Tak Ajukan Kader Jadi Pengganti Gibran, Ini Kata Zulhas

  • By mintz
  • November 15, 2026
  • 0
  • 7 views
PAN Tak Ajukan Kader Jadi Pengganti Gibran, Ini Kata Zulhas

IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

IPS Soroti Reformasi Hukum hingga Konsolidasi Kekuasaan

Prabowo Segera Pilih Wapres Baru! Ini Aturan dan Peluang Pengganti Gibran

  • By mintz
  • November 14, 2026
  • 0
  • 6 views
Prabowo Segera Pilih Wapres Baru! Ini Aturan dan Peluang Pengganti Gibran