
narapolitik.com – Kehadiran Joko Widodo (Jokowi) dalam persidangan yang berkaitan dengan perkara dugaan ijazah kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada sejumlah hal yang dipersoalkan, mulai dari dugaan membawa contekan di ruang sidang, cara memberikan kesaksian, hingga momen jaksa berfoto bersama mantan Presiden tersebut.
Sorotan itu disampaikan politikus Mohammad Guntur Romli melalui akun media sosial X miliknya, Sabtu (7/11/2026).
Dalam unggahannya, Guntur Romli mempertanyakan penampilan Jokowi saat berada di ruang persidangan. Ia menyinggung dugaan Jokowi membawa dan membaca contekan ketika memberikan kesaksian.
“Jokowi tampak membawa & membaca ‘contekan’ di ruang sidang: dia memberikan kesaksian atau sedang membacakan naskah drama?” tulis Guntur Romli.
Pernyataan tersebut kemudian berkembang menjadi kritik terhadap cara Jokowi menyampaikan keterangannya di hadapan persidangan.
Guntur Romli Persoalkan Dugaan BAP Dibacakan
Salah satu poin yang disoroti Guntur Romli adalah dugaan penggunaan catatan ketika memberikan kesaksian.
Ia membandingkan dugaan tersebut dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menurutnya memiliki format khusus, termasuk pertanyaan yang ditulis dengan huruf kapital serta ruang kosong yang diberi garis putus-putus agar tidak dapat ditambahkan keterangan lain.
Guntur Romli menilai, apabila seorang saksi benar-benar membaca BAP ketika memberikan kesaksian, tindakan tersebut patut dipertanyakan.
“KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, dari ingatan dan pengalamannya sendiri, bukan dibaca dari kertas,” tulisnya.
Kritik tersebut berkaitan dengan prinsip pemeriksaan saksi dalam proses peradilan. Keterangan saksi pada dasarnya harus disampaikan berdasarkan apa yang diketahui, dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri.
Namun, penggunaan catatan atau dokumen dalam persidangan perlu dilihat berdasarkan konteks dan ketentuan hukum acara yang berlaku. Karena itu, dugaan adanya contekan tidak serta-merta membuktikan terjadinya pelanggaran hukum.
Jawaban Jokowi soal Kapolri Listyo Sigit Kembali Disinggung
Guntur Romli juga mengangkat kembali momen ketika Jokowi ditanya mengenai pemeriksaan ijazahnya dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) Polri.
Dalam unggahan tersebut, ia menyinggung pertanyaan mengenai siapa Kapolri yang menjabat ketika pemeriksaan dilakukan.
Menurut Guntur Romli, Jokowi sempat memberikan jawaban yang dinilainya tidak langsung, sebelum akhirnya menyebut nama Listyo Sigit Prabowo.
Ia kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan pertanyaan lain mengenai keputusan Jokowi melantik Listyo Sigit sebagai Kapolri ketika masih menjabat Presiden.
Guntur Romli mempertanyakan alasan Jokowi tidak memberikan jawaban secara langsung mengenai hubungan tersebut.
Persoalan ini juga menjadi sensitif karena nama Listyo Sigit Prabowo sebelumnya dikaitkan dalam berbagai tudingan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, tudingan maupun hubungan antara berbagai peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai fakta hukum tanpa bukti dan proses pembuktian yang sah.
Video Jaksa Berfoto Bersama Jokowi Ikut Dipersoalkan
Hal lain yang menjadi perhatian Guntur Romli adalah beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah jaksa berswafoto bersama Jokowi setelah persidangan.
Momen tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai profesionalitas aparat penegak hukum, khususnya jaksa yang bertugas mewakili negara dalam proses peradilan.
Guntur Romli mengingatkan bahwa jaksa memiliki posisi sebagai aparat penegak hukum, bukan sekadar penggemar atau pihak yang menunjukkan kedekatan personal dengan seseorang yang hadir dalam persidangan.
“Jaksa mewakili negara, bukan menjadi penggemar pelapor atau yg dikenal Termul,” tulisnya.
Ia bahkan menyarankan agar kuasa hukum terdakwa mempertimbangkan pelaporan kepada Komisi Kejaksaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas).
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menguji perilaku jaksa yang menjadi sorotan, termasuk persoalan swafoto bersama Jokowi.
Profesionalitas Jaksa Menjadi Perhatian
Polemik ini kembali mengangkat pertanyaan mengenai batas profesionalitas aparat penegak hukum ketika menjalankan tugas dalam persidangan yang mendapat perhatian publik.
Di satu sisi, jaksa merupakan bagian dari institusi negara yang wajib menjalankan tugas berdasarkan hukum dan menjaga integritas profesinya.
Di sisi lain, setiap dugaan pelanggaran etik harus diperiksa melalui mekanisme yang berlaku, bukan hanya berdasarkan potongan video atau penilaian di media sosial.
Unggahan Guntur Romli memperlihatkan bagaimana proses persidangan yang melibatkan tokoh politik nasional dapat berkembang menjadi perdebatan publik yang lebih luas.
Hingga persoalan tersebut mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak terkait, berbagai kritik dan dugaan yang disampaikan di media sosial tetap perlu ditempatkan sebagai pendapat dan tudingan yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut.










