google-site-verification=x07vjbomxlsBvPbIbOjcR7vfc5Jw4mGyIscP06Am1sQ

Ketum Mundur, Rapat Pleno Golkar Musyawarah Lebih Baik Dari Voting.

DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat undangan kepada pengurus untuk melakukan pleno pada Selasa 13 Agustus pukul 19.00 WIB. Dalam surat yang beredar tersebut, tertulis ada tiga agenda yang akan menjadi fokus pembahasan dalam rapat.

Pertemuan tersebut akan membahas pembacaan surat pengunduran diri Ketua Umum, Airlangga Hartarto, sekaligus penentuan pelaksana tugas atau Plt Ketum. Undangan yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Golkar, Meutya Hafid itu juga memaparkan agenda penentuan jadwal rapat pimpinan nasional (Rapimnas) serta pemastian skedul musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub.

“Rapat Pleno akan dilaksanakan dengan semangat musyawarah mufakat,” ujar Meutya dalam keterangannya Senin, 12 Agustus 2024.

Politikus sekaligus ketua komisi I DPR itu mengatakan, tidak perlu ada voting dalam pemilihan Plt ketua umum Golkar usai Airlangga menyatakan mundur. Ia menyarankan, para wakil ketum melakukan musyawarah mufakat dalam rapat besok malam. “Sehingga Pleno dapat berjalan kondusif,” kata dia.

Menurut Meutya, kader masih kaget dengan Keputusan Ketum. Karena itu, tidak perlu dipaksa untuk voting. Meutya mengingatkan untuk menjaga soliditas, sehingga calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara yang bermartabat. Partai Golkar, menurut dia menghargai keputusan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Keputusan itu menjadi hak pribadi Airlangga.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto memilih mundur lebih awal sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024. Airlangga seharusnya masih menjabat hingga akhir 2024. Namun, ia memilih mengundurkan diri pada Sabtu 10 Agustus 2024. “(Alasannya) Untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat,” kata Airlangga dalam video resminya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Jokowi itu mengatakan keputusan dia mengundurkan diri juga guna memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

sumber

raditya

Related Posts

Transisi di Golkar Sulsel: SK Pawe Berakhir, Isu Muhidin Jadi Plt Ketua Mencuat

narapolitik.com – Kekinian di internal Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin memanas. Dengan masa jabatan Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe, yang berakhir pada 19 November 2025, spekulasi soal penunjukan…

Golkar Menanti Bola Panas dari Istana

narapolitik.com – Dari jalan Gatot Subroto, sinyal kehati-hatian terdengar jelas. Di tengah derasnya dorongan publik dan pernyataan dukungan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Partai Golkar…

Leave a Reply

You Missed

Hasan Nasbi: Bukan Waktu yang Pas Buat Provokasi Pemerintah

Hasan Nasbi: Bukan Waktu yang Pas Buat Provokasi Pemerintah

Transisi di Golkar Sulsel: SK Pawe Berakhir, Isu Muhidin Jadi Plt Ketua Mencuat

  • By raditya
  • November 20, 2025
  • 31 views
Transisi di Golkar Sulsel: SK Pawe Berakhir, Isu Muhidin Jadi Plt Ketua Mencuat

Karier Politik Amien Rais di Ambang Krisis: Gagal di Pilpres, Tinggalkan PAN, dan Kini Digugat oleh Partai Ummat

  • By raditya
  • November 20, 2025
  • 38 views
Karier Politik Amien Rais di Ambang Krisis: Gagal di Pilpres, Tinggalkan PAN, dan Kini Digugat oleh Partai Ummat

Denny Indrayana Gabung Tim Hukum Roy Suryo cs

  • By raditya
  • November 14, 2025
  • 51 views
Denny Indrayana Gabung Tim Hukum Roy Suryo cs

Becak Listrik untuk Lansia : Dorong Pemberdayaan Pengayuh di Indramayu

  • By raditya
  • November 14, 2025
  • 34 views
Becak Listrik untuk Lansia : Dorong Pemberdayaan Pengayuh di Indramayu

Kritik Keras Amien Rais terhadap Proses Reformasi Polri: “Hanya Mempertahankan Kebobrokan”

Kritik Keras Amien Rais terhadap Proses Reformasi Polri: “Hanya Mempertahankan Kebobrokan”