narapolitik.com – Kekinian di internal Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin memanas. Dengan masa jabatan Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe, yang berakhir pada 19 November 2025, spekulasi soal penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) pengganti menyebar di kalangan kader. Nama yang paling santer disebut? Muhidin M. Said. Menurut Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng, SK kepengurusan Taufan Pawe memang akan berakhir pada 19 November 2025. Sementara itu, DPP Golkar belum menetapkan jadwal Musyawarah Daerah (Musda) definitif.

Beberapa kader khawatir kekosongan kepemimpinan bisa menimbulkan ketidakstabilan. Oleh karena itu, isu penunjukan Plt dianggap sebagai langkah strategis agar roda partai tetap berjalan. Muhidin M. Said bukan orang baru di Golkar. Ia adalah politisi senior yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Wilayah Sulawesi. Kabar penunjukannya sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel semakin kuat setelah sejumlah pengurus tingkat atas dan analis partai menyebut bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk mengawal transisi.

Pengamat politik dari Profetik Institute, Asratillah, menekankan pentingnya Plt yang netral dalam situasi seperti ini. Menurutnya, Muhidin bisa menjadi penengah dari berbagai faksi yang berpotensi bersaing jelang Musda. Selain Muhidin, beberapa nama elite Golkar lain juga ikut menghiasi pelbagai spekulasi Plt. Di antaranya Idrus Marham, Solihin Kalla, dan Ali Mochtar Ngabalin, menurut laporan Herald Sulsel.

Suhu politik di Sulsel terbilang panas. Nama-nama potensial Ketua Golkar Sulsel pasca-Musda juga mulai bermunculan: Taufan Pawe (petahana), Munafri Arifuddin (Wali Kota Makassar), Andi Ina Kartika Sari (Bupati Barru), dan lain-lain. Di satu sisi, DPP Golkar tampak merencanakan manuver agar tidak ada kevakuman kepemimpinan. Penunjukan Plt sebelum Musda bisa menjadi strategi agar partai tetap kompak dan persiapan pemilu berikutnya bisa dimulai tanpa hambatan. Namun, belum ada SK resmi yang menyebutkan nama Muhidin sebagai Plt secara publik, sehingga isu itu masih berada di ranah rumor dan konfirmasi internal.

Beberapa kader menyuarakan harapan agar figur Plt tidak berpihak pada kelompok tertentu. Menurut Asratillah, Plt yang netral akan bisa menjaga kredibilitas Musda dan memperkuat kohesi internal. Jika Plt gagal menjadi penengah, dikhawatirkan Musda justru menjadi arena konflik faksi yang bisa melemahkan posisi Golkar di Sulsel menjelang Pemilu 2029.

Masa kepemimpinan Taufan Pawe di Golkar Sulsel secara formal berakhir 19 November 2025, tetapi kepastian musda dan kepengurusan berikutnya masih kabur. Isu pengangkatan Muhidin M. Said sebagai Plt Ketua muncul sebagai solusi jangka pendek dari DPP untuk menjaga stabilitas. Namun, ketidakjelasan SK dan jadwal Musda membuka ruang spekulasi dan potensi konflik internal. Kader dan pengamat politik berharap bahwa Plt yang ditunjuk akan bersikap netral agar Musda tetap berjalan “legitimated” dan Golkar Sulsel bisa merapatkan barisan untuk menghadapi tantangan politik ke depan.