narapolitik.com – Jakarta kembali menghadapi sebuah momentum yang patut diperhatikan. Rencana aksi besar pada 27 Agustus 2026 yang akan digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR/MPR RI membawa pesan politik yang tidak bisa begitu saja diabaikan.

Namun ada satu hal yang jauh lebih penting daripada seberapa besar massa yang akan datang: mampukah semua pihak menjaga agar aspirasi tidak berubah menjadi kerusuhan?

Perlu ditegaskan sejak awal, aksi 27 Agustus tersebut masih merupakan rencana, bukan peristiwa yang sudah terjadi. Bahkan, sejumlah kelompok mahasiswa menyatakan tidak ikut dalam aksi tersebut. KAMMI, misalnya, secara terbuka menolak rencana aksi AMPB dengan alasan menjaga ketertiban umum, persatuan dan keamanan.

Artinya, narasi tentang “demo besar” harus tetap ditempatkan secara proporsional. Yang ada saat ini adalah rencana mobilisasi massa dari Pati menuju Jakarta, bukan kepastian bahwa seluruh kelompok masyarakat akan turun ke jalan.

AMPB bukan nama baru dalam dinamika politik dan sosial Pati. Kelompok ini sebelumnya menjadi salah satu elemen yang mengawal berbagai persoalan pemerintahan daerah. Polemik tersebut bahkan memiliki sejarah panjang. Pada 2025, warga Pati pernah menggelar demonstrasi besar yang salah satunya dipicu persoalan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi tuntutan politik terhadap Bupati Pati Sudewo.

Kini, agenda yang dibawa ke Jakarta mempunyai dimensi lebih luas. Sejumlah laporan mengenai rencana aksi 27 Agustus menyebut tuntutan yang antara lain berkaitan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi. Perwakilan warga Pati bahkan telah bergerak menuju Jakarta untuk menyuarakan tuntutan tersebut.

Di titik ini, pemerintah dan DPR seharusnya tidak melihat demonstrasi semata-mata sebagai persoalan keamanan. Demonstrasi adalah salah satu indikator bahwa ada masyarakat yang merasa perlu membawa aspirasinya langsung ke pusat kekuasaan.

Demokrasi memang tidak selalu nyaman. Justru demokrasi menjadi bermakna ketika pemerintah bersedia mendengar suara yang tidak menyenangkan sekalipun.

Hak Demonstrasi Jangan Dipertentangkan dengan Ketertiban

Ada kecenderungan dalam setiap rencana demonstrasi besar: masyarakat seolah dipaksa memilih antara “mendukung demonstrasi” atau “menolak demonstrasi”. Padahal persoalannya tidak sesederhana itu.

Seseorang dapat mendukung hak warga untuk menyampaikan pendapat sekaligus menolak kekerasan. Seseorang juga dapat mengkritik pemerintah tanpa harus membenarkan perusakan fasilitas publik. Begitu pula aparat dapat menjaga keamanan tanpa harus memperlakukan seluruh demonstran sebagai ancaman.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sendiri mempersilakan masyarakat Pati melakukan aksi pada 26-27 Agustus dengan syarat tertib dan tidak anarkis. Sikap seperti ini penting karena negara demokratis tidak seharusnya takut terhadap suara rakyat. Yang harus dicegah adalah kekerasan.

Kekhawatiran mengenai potensi kerusuhan bukan tanpa alasan. Indonesia memiliki pengalaman ketika demonstrasi besar berubah menjadi konflik antara massa dan aparat. Pada Agustus 2025, gelombang demonstrasi di sejumlah daerah bahkan berujung pada kericuhan.

Dari pengalaman itu, satu pelajaran penting seharusnya dipetik: kerusuhan hampir selalu menghasilkan lebih banyak korban daripada keuntungan politik.

Aspirasi yang awalnya ingin didengar dapat tertutup oleh berita mengenai pembakaran, perusakan, bentrokan, penjarahan atau korban luka. Pada akhirnya, substansi tuntutan justru tenggelam. Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa pesan damai menjelang 27 Agustus 2026 menjadi penting.

Bamus Betawi telah meminta masyarakat Pati agar tidak terprovokasi untuk mengerahkan massa secara berlebihan ke Jakarta dan mengajak semua pihak menjaga kondusivitas ibu kota. KAMMI juga menyatakan penolakan terhadap provokasi dan tindakan di luar koridor hukum, sembari tetap mengakui hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Pesannya sederhana: boleh berbeda pendapat, tetapi jangan kehilangan kendali.

Ada alasan lain mengapa kerusuhan pada saat ini harus benar-benar dihindari. Indonesia tidak sedang hidup dalam ruang hampa. Perekonomian nasional berada di tengah berbagai ketidakpastian global. Pemerintah dan otoritas ekonomi terus berupaya menjaga stabilitas fiskal, moneter dan sektor keuangan. Dalam situasi seperti itu, stabilitas sosial menjadi bagian penting dari kepercayaan ekonomi.

Investor tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi atau kebijakan pemerintah. Mereka juga melihat apakah sebuah negara mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan ketika menghadapi perbedaan pendapat. Pengalaman Indonesia pada 2025 memberikan gambaran mengenai hubungan tersebut. ANTARA melaporkan aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 menjadi sentimen negatif bagi pasar modal karena meningkatkan ketidakpastian politik.

Demonstrasi massal yang berlangsung dalam situasi politik tidak stabil dapat memberikan tekanan terhadap rupiah dan meningkatkan kekhawatiran investor. Ini bukan berarti setiap demonstrasi otomatis akan membuat IHSG jatuh atau rupiah melemah.

Tidak sesederhana itu. Pasar dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi global, kebijakan bank sentral, arus modal, geopolitik hingga fundamental ekonomi. Namun demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan jelas menambah satu variabel risiko baru: ketidakpastian. Dan pasar tidak menyukai ketidakpastian.

Kerusuhan juga tidak berhenti di lantai bursa. Jika Jakarta mengalami gangguan keamanan serius, dampaknya dapat menjalar ke sektor riil. Transportasi terganggu. Pusat perdagangan bisa tutup lebih cepat.

Pelaku UMKM kehilangan pembeli. Pekerja kesulitan mencapai tempat kerja. Distribusi barang terhambat. Perusahaan dapat menunda aktivitas. Dan masyarakat biasa yang sebenarnya tidak terlibat politik justru menjadi pihak yang ikut membayar akibatnya. Di sinilah pentingnya melihat demonstrasi dari perspektif ekonomi makro.

Satu hari kerusuhan mungkin terlihat seperti peristiwa singkat di layar televisi. Tetapi efek psikologisnya dapat bertahan lebih lama. Investor bisa menunda keputusan. Pengusaha bisa menahan ekspansi.

Masyarakat bisa mengurangi aktivitas ekonomi. Pemerintah pun harus mengeluarkan sumber daya lebih besar untuk pemulihan keamanan dan fasilitas publik.

Karena itu, jangan sampai energi bangsa yang seharusnya digunakan untuk memperkuat ekonomi justru habis untuk memperbaiki kerusakan akibat konflik sosial.

Namun tanggung jawab tidak boleh hanya dibebankan kepada demonstran. Pemerintah juga mempunyai pekerjaan rumah. Jika masyarakat datang membawa tuntutan, respons pertama seharusnya bukan hanya menghitung jumlah personel keamanan. Yang jauh lebih penting adalah menghitung berapa banyak tuntutan yang sebenarnya bisa dijawab. Dialog harus menjadi instrumen utama. Aparat keamanan harus bertindak profesional dan proporsional.

Koordinator aksi harus memastikan massa memahami batas-batas hukum. DPR harus membuka ruang komunikasi.

Dan pemerintah harus menjelaskan secara terbuka mana tuntutan yang dapat dipenuhi, mana yang membutuhkan proses legislasi, dan mana yang memang tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, demonstrasi tidak berhenti sebagai tontonan politik. Ia menjadi mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.

Salah satu ancaman terbesar dalam demonstrasi besar bukan hanya massa yang datang. Tetapi mereka yang datang dengan tujuan membuat massa kehilangan kendali. Provokasi bisa muncul dalam berbagai bentuk.

Mulai dari informasi palsu, potongan video lama yang diklaim sebagai kejadian terbaru, hingga narasi yang sengaja dibuat untuk mempertemukan massa dengan aparat. Fenomena tersebut semakin berbahaya di era media sosial.

Tirto sebelumnya mengungkap bagaimana video demonstrasi lama dapat kembali diedarkan dengan narasi baru sehingga menciptakan persepsi seolah-olah peristiwa tersebut sedang terjadi.

Karena itu, masyarakat yang hendak mengikuti aksi 27 Agustus perlu memiliki satu kebiasaan sederhana: jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Satu unggahan dapat memancing ribuan orang.

Satu kabar palsu dapat mengubah suasana damai menjadi tegang. Dan satu provokasi dapat membuat tujuan awal demonstrasi kehilangan makna.

Pada akhirnya, yang akan diuji pada 27 Agustus bukan hanya demonstran. Yang diuji adalah seluruh ekosistem demokrasi Indonesia. Demonstran diuji apakah mampu menyampaikan kritik tanpa kekerasan. Aparat diuji apakah mampu mengamankan aksi secara profesional dan humanis.

Pemerintah diuji apakah benar-benar mau mendengar. DPR diuji apakah mampu membuka ruang dialog. Media diuji apakah mampu memberitakan fakta tanpa memperbesar kepanikan. Dan masyarakat diuji apakah mampu membedakan kritik dengan provokasi. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa demonstrasi. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memungkinkan demonstrasi berlangsung tanpa berubah menjadi kerusuhan.

Karena itu, harapan terbesar menjelang 27 Agustus 2026 sebenarnya sederhana. Biarkan warga menyampaikan suara. Biarkan pemerintah mendengar.

Biarkan DPR menjawab. Biarkan aparat menjaga. Tetapi jangan biarkan kerusuhan mengambil alih panggung.

Indonesia sudah terlalu mahal membayar konflik politik dan sosial. Jangan sampai satu hari demonstrasi kembali menghasilkan luka yang harus ditanggung bertahun-tahun. Aspirasi boleh keras. Kritik boleh tajam. Pemerintah boleh dikoreksi. Tetapi Jakarta harus tetap damai.

Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya Gedung DPR atau kepentingan satu kelompok. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat, stabilitas ekonomi dan masa depan demokrasi Indonesia.