narapolitik.com – Pemerintah Provinsi Banten melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah dalam APBD 2026. Pendapatan yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp10,08 triliun, kini disepakati menjadi Rp9,72 triliun, atau berkurang sekitar Rp363,91 miliar.

Perubahan tersebut tertuang dalam kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan itu menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan perubahan anggaran daerah Banten.

Target Pendapatan Banten Berubah

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan perubahan tersebut setelah adanya pembahasan antara pemerintah provinsi dan DPRD Banten.

Penyesuaian pendapatan daerah menjadi bagian dari proses penyelarasan kondisi fiskal dengan rencana belanja pemerintah daerah. Dengan perubahan tersebut, pemerintah provinsi harus menyesuaikan kembali komposisi anggaran agar program pembangunan tetap dapat berjalan.

Angka pendapatan Rp9,72 triliun menunjukkan adanya perubahan cukup besar dibandingkan target awal. Penyesuaian ini menjadi perhatian karena kemampuan pendapatan daerah berkaitan langsung dengan ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan berbagai program.

Perubahan Anggaran Masuk Tahap Penting

Kesepakatan perubahan KUA-PPAS menjadi dasar dalam proses penyusunan perubahan APBD 2026. Dalam tahap tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD perlu memastikan bahwa perubahan pendapatan dan belanja tetap memiliki dasar perencanaan yang jelas.

Bagi masyarakat Banten, perubahan target pendapatan bukan hanya persoalan angka dalam dokumen anggaran. Besarnya pendapatan daerah akan berhubungan dengan kapasitas pemerintah membiayai pelayanan publik dan pembangunan.

Karena itu, pelaksanaan perubahan anggaran menjadi bagian yang tidak kalah penting dibandingkan proses penyusunannya.

Gubernur Ajak Kawal Pelaksanaan Pembangunan

Andra Soni juga mengajak seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan pembangunan setelah perubahan anggaran disepakati.

Dengan adanya penyesuaian pendapatan, pemerintah daerah dituntut memastikan penggunaan anggaran tetap diarahkan kepada program yang menjadi prioritas.

Perubahan target pendapatan Banten sebesar Rp363,91 miliar pada akhirnya menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi dalam menjaga kesinambungan program pembangunan pada 2026.

Pembahasan berikutnya akan menjadi penting untuk melihat bagaimana pemerintah Banten menyesuaikan belanja dengan kondisi pendapatan yang telah berubah, sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.