narapolitik – Pembangunan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tengah mendapat sorotan. Peneliti Lombok Research Center menilai pembangunan daerah masih terlalu bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara jejaring politik pemerintah daerah dinilai dapat menjadi salah satu jalur untuk memperjuangkan lebih banyak program pemerintah pusat.

Sorotan tersebut muncul karena konfigurasi politik Lombok Timur dinilai memiliki sejumlah koneksi dengan pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat.

Jejaring Politik Dinilai Bisa Dimanfaatkan

Peneliti Lombok Research Center, Dr. Maharani, menilai posisi politik kepala daerah menjadi salah satu modal yang dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan.

Bupati Lombok Timur Haerul Warisin merupakan Ketua DPC Partai Gerindra. Di tingkat provinsi, Gubernur NTB juga berasal dari Gerindra. Sementara Presiden merupakan kader partai yang sama.

Di tingkat legislatif daerah, Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri juga merupakan kader Gerindra. Wakil Bupati Lombok Timur Edwin Hadiwijaya merupakan Ketua PAN.

Menurut Maharani, konfigurasi tersebut membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan lebih banyak program pemerintah pusat di Lombok Timur.

Sektor yang dinilai dapat didorong antara lain pendidikan, pertanian, pangan, kebudayaan, dan infrastruktur.

Pemerintah Daerah Bantah Belum Memanfaatkan Jaringan

Pandangan tersebut mendapat respons dari Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri.

Yusri membantah anggapan bahwa jejaring politik belum digunakan untuk memperjuangkan pembangunan daerah. Menurutnya, jaringan politik justru telah dimanfaatkan untuk melobi program dan anggaran pemerintah pusat.

Ia mencontohkan program Kampung Nelayan Merah Putih dengan nilai sekitar Rp23 miliar serta sejumlah pekerjaan pada ruas jalan nasional.

Yusri juga menyebut terdapat program pemerintah pusat untuk menangani persoalan air bersih di kawasan transmigrasi Jeringo dengan nilai sekitar Rp11 miliar.

Dengan demikian, perdebatan mengenai jejaring politik di Lombok Timur tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarpartai, tetapi juga bagaimana akses politik diterjemahkan menjadi program pembangunan konkret.

Tantangan Berikutnya: Mengubah Akses Menjadi Program

Perdebatan ini memperlihatkan dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi, Lombok Research Center menilai potensi jejaring politik daerah masih dapat dimaksimalkan. Di sisi lain, DPRD Lombok Timur menyatakan bahwa jalur politik tersebut sudah digunakan dan sejumlah program pusat telah masuk ke daerah.

Yang menjadi perhatian berikutnya adalah seberapa besar program pemerintah pusat yang dapat ditarik ke Lombok Timur dan seberapa jauh dampaknya dirasakan masyarakat.

Dengan APBD yang terbatas, tambahan dukungan melalui program pemerintah pusat dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menyusun program, melakukan lobi anggaran, serta memastikan pelaksanaan di lapangan.

sumber suarantb