narapolitik.com – Peta politik Indonesia menuju Pemilu 2029 mulai diramaikan oleh wajah dan kendaraan politik baru. Salah satunya adalah Partai Rakyat Indonesia (PRI) yang dideklarasikan pada 8 Agustus 2025 di Jakarta. Yang membuat partai ini menarik perhatian bukan hanya karena namanya masih baru, tetapi juga karena sosok yang berada di baliknya: Muhammad Nazaruddin.

Nazaruddin bukan nama baru dalam politik Indonesia. Ia pernah menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat dan menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat sebelum terseret perkara korupsi yang kemudian membuat namanya menjadi salah satu figur paling dikenal dalam kasus korupsi politik pada era tersebut.

Dari Bendahara Partai ke Ketua Umum Partai Baru

Perjalanan politik Nazaruddin memiliki babak yang cukup panjang. Pada 2011, ia menjadi tersangka dalam perkara suap pembangunan Wisma Atlet. Pengadilan Tipikor kemudian menjatuhkan hukuman kepadanya dalam perkara tersebut. Ia juga kemudian menghadapi perkara lain terkait gratifikasi dan pencucian uang.

Kini, bertahun-tahun setelah menjalani hukuman, Nazaruddin kembali ke panggung politik dengan kendaraan baru.

PRI dideklarasikan dengan membawa identitas nasional-religius dan menyatakan berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika. Dalam deklarasinya, PRI juga menyatakan dukungan terhadap Astacita dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Di sinilah menariknya perjalanan PRI. Partai ini membawa narasi baru, tetapi dipimpin oleh tokoh yang memiliki sejarah politik yang sudah sangat dikenal publik.

Ketika Etika Politik Bertemu Hak Politik

Kembalinya Nazaruddin ke politik juga membuka kembali diskusi lama mengenai etika politik dan hak politik mantan narapidana korupsi.

Secara faktual, sejarah hukum Nazaruddin merupakan bagian dari rekam jejak publiknya. Namun, status sebagai mantan narapidana tidak dengan sendirinya menghapus hak politik seseorang setelah ia menyelesaikan konsekuensi hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalannya kemudian bukan hanya soal boleh atau tidaknya mendirikan partai, tetapi juga bagaimana publik menilai rekam jejak orang-orang yang berada di dalamnya.

PRI sendiri kini terus melakukan konsolidasi organisasi. Pada 2026, partai tersebut menyatakan sedang memperkuat struktur hingga daerah dan mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.

Dengan demikian, PRI membawa dua cerita sekaligus: ambisi membangun partai baru dan perjalanan panjang tokoh yang mendirikannya.

Bagi publik, keduanya akan menjadi bagian dari pertimbangan ketika melihat bagaimana PRI membangun citra, merekrut kader, serta menawarkan gagasan menjelang 2029.