Oleh: Ari Supit
REM Institute

Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia kini memasuki babak yang menentukan. Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden kepada DPR mengenai pergantian Kapolri dan mengajukan satu nama, Komisaris Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan, DPR memberikan persetujuan dan mengesahkan Suyudi sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dengan keputusan tersebut, Suyudi tinggal menunggu pelantikan oleh Presiden untuk menjalankan secara penuh mandat sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Perubahan ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Surpres Presiden bertanggal 30 September 2026 diterima pimpinan DPR dan sehari kemudian proses uji kelayakan dan kepatutan dijalankan Komisi III. Dalam forum tersebut, Suyudi memaparkan visi kepemimpinannya dengan menempatkan gagasan “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai doktrin kepemimpinan sekaligus arah transformasi Polri. Komisi III kemudian menyetujuinya secara aklamasi, sebelum keputusan tersebut dibawa ke forum DPR yang lebih luas.

Dengan disahkannya Suyudi oleh DPR, proses politik dan kelembagaan yang menjadi prasyarat pergantian Kapolri telah memperoleh persetujuan parlemen. Tahap yang segera menyusul adalah pelantikan oleh Presiden. Dengan demikian, pembicaraan mengenai Suyudi tidak lagi semata-mata mengenai siapa calon pengganti Listyo Sigit, melainkan mengenai seorang Kapolri baru yang akan segera menerima tongkat komando untuk memimpin institusi kepolisian nasional.

Dari Lapangan Reserse ke Puncak Kepolisian

Perjalanan Suyudi Ario Seto menuju jabatan tertinggi di Polri dibangun melalui rentang pengalaman yang panjang. Lulusan Akademi Kepolisian 1994 ini banyak ditempa dalam fungsi reserse, kemudian menjalani berbagai penugasan kewilayahan dan jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Ia pernah berada di lingkungan Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri dan sejumlah kepolisian resor, sebelum memperoleh kepercayaan memimpin satuan kewilayahan pada tingkat yang semakin tinggi.

Pengalaman lapangan tersebut menjadi salah satu warna penting dalam perjalanan kariernya. Suyudi pernah memimpin Polres Majalengka, Polres Bogor, Polresta Bogor Kota dan Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian dipercaya sebagai Wakapolda Metro Jaya dan selanjutnya menjadi Kapolda Banten. Rangkaian jabatan tersebut mempertemukannya dengan persoalan keamanan masyarakat dalam berbagai karakter wilayah, sekaligus memberikan pengalaman mengelola personel, operasi kepolisian dan hubungan kelembagaan.

Kariernya kemudian berkembang melampaui struktur kepolisian ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin Badan Narkotika Nasional. Sebagai Kepala BNN, Suyudi berhadapan dengan persoalan narkotika yang memiliki jaringan luas dan berkelindan dengan kejahatan terorganisasi, pencucian uang, perdagangan lintas negara, pencegahan, rehabilitasi serta kerja sama antarlembaga. Penugasan tersebut memperluas perspektif kepemimpinannya dari persoalan keamanan kewilayahan menuju pengelolaan ancaman kejahatan yang bersifat nasional dan transnasional.

Pengalaman BNN dan Modal Kepemimpinan

Selama memimpin BNN, Suyudi membawa pendekatan yang menempatkan data, ilmu pengetahuan dan bukti sebagai bagian penting dalam penyusunan kebijakan. Dalam laporan kinerja BNN yang disampaikan kepada Komisi III DPR, lembaga tersebut mencatat pengungkapan 773 kasus tindak pidana narkotika dengan 1.214 tersangka sepanjang 2025, disertai penyitaan berbagai jenis narkotika serta pengungkapan perkara tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan jaringan narkotika.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari modal kepemimpinan yang kini dibawa ke Polri. Namun, tanggung jawab Kapolri memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Jika BNN memiliki mandat khusus dalam pemberantasan narkotika, Polri harus mengelola keseluruhan sistem kepolisian nasional, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, lalu lintas, penyidikan, pengamanan kegiatan masyarakat hingga menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi.

Di sinilah pengalaman Suyudi perlu diterjemahkan ke dalam skala organisasi yang lebih besar. Tantangannya bukan sekadar meneruskan apa yang telah dikerjakan sebelumnya, tetapi membangun kesinambungan kebijakan sekaligus melakukan pembaruan yang diperlukan. Polri membutuhkan kepemimpinan yang mampu memahami persoalan dari tingkat lapangan sampai tingkat strategis, serta mampu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan organisasi.

“Polisi Bersama Masyarakat”

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Suyudi memperkenalkan “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi Polri. Gagasan tersebut menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

Gagasan tersebut memperoleh arti penting karena tantangan kepolisian dewasa ini tidak hanya datang dari meningkatnya kompleksitas kejahatan, tetapi juga dari perubahan hubungan antara institusi negara dan masyarakat. Publik semakin terbuka menyampaikan kritik, semakin mudah mengawasi tindakan aparat melalui teknologi digital, serta semakin menuntut pelayanan yang cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam keadaan seperti itu, polisi tidak cukup hanya hadir ketika masalah sudah terjadi. Kepolisian dituntut semakin mampu membaca gejala, membangun komunikasi dengan masyarakat, mengembangkan pencegahan serta menciptakan sistem pelayanan yang membuat masyarakat merasa terlindungi. Hubungan polisi dan masyarakat tidak berhenti pada penegakan hukum; ia juga dibangun melalui kehadiran, komunikasi dan kepercayaan.

Tantangan Besar di Pucuk Polri

Tongkat komando Polri akan membawa Suyudi berhadapan dengan organisasi yang sangat besar dan memiliki struktur sampai tingkat kewilayahan paling bawah. Setiap keputusan di tingkat Mabes pada akhirnya harus dapat diterjemahkan secara konsisten oleh jajaran Polda, Polres hingga Polsek. Tantangan kepemimpinan karena itu bukan hanya membuat kebijakan yang baik, melainkan memastikan kebijakan tersebut benar-benar hidup dalam praktik pelayanan kepada masyarakat.

Kepercayaan publik menjadi salah satu pekerjaan penting. Masyarakat menilai kepolisian bukan hanya dari keberhasilan mengungkap perkara, tetapi juga dari cara anggota menerima laporan, menangani korban, melakukan pemeriksaan, menggunakan kewenangan, memberikan pelayanan dan menjelaskan tindakan institusi kepada publik. Dalam era informasi terbuka, sebuah persoalan di satu wilayah dapat dengan cepat menjadi perhatian nasional.

Reformasi kultural juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pembenahan kepolisian tidak cukup dengan perubahan struktur, teknologi atau regulasi. Ia membutuhkan perubahan perilaku, keteladanan pimpinan, disiplin internal, pengawasan yang efektif dan kemampuan institusi untuk menerima kritik sebagai bahan evaluasi. Pernyataan Suyudi mengenai kritik publik sebagai bagian dari sistem peringatan dini menjadi relevan dalam kerangka tersebut.

Teknologi dan Wajah Polri Masa Depan

Kepolisian masa depan juga akan semakin berhadapan dengan kejahatan yang bergerak melalui teknologi. Kejahatan siber, penipuan digital, pencucian uang berbasis jaringan, perdagangan manusia, narkotika lintas negara dan kejahatan terorganisasi membutuhkan kemampuan analisis data serta teknologi yang semakin tinggi.

Namun, modernisasi Polri tidak boleh dipersempit menjadi modernisasi peralatan. Teknologi membutuhkan manusia yang mampu menggunakannya, sistem hukum yang mengaturnya dan mekanisme pengawasan yang memastikan teknologi tidak digunakan melampaui kewenangan. Semakin canggih instrumen yang dimiliki negara, semakin penting pula kepastian mengenai batas penggunaannya.

Pengalaman Suyudi yang menekankan pendekatan berbasis science, data and evidence di BNN dapat menjadi salah satu fondasi perspektif tersebut. Polri membutuhkan kemampuan membaca data kriminalitas, memetakan risiko, mengembangkan sistem peringatan dini serta menggunakan teknologi untuk mempercepat pelayanan. Pada saat yang sama, semua itu harus tetap berpijak pada hukum, hak warga negara dan prinsip profesionalitas kepolisian.

Pergantian Kapolri dan Harapan Publik

Pergantian Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi Ario Seto bukan sekadar pergantian nama di papan pimpinan Mabes Polri. Pergantian tersebut membawa harapan agar kesinambungan organisasi tetap terjaga sekaligus membuka ruang bagi penyempurnaan. Presiden telah menentukan pilihan, DPR telah memberikan persetujuan, dan Suyudi kini berada di ambang pelantikan sebagai Kapolri baru.

Di titik ini, ukuran kepemimpinan tidak lagi berhenti pada panjangnya daftar jabatan yang pernah diduduki. Rekam jejak memberikan gambaran mengenai pengalaman, tetapi jabatan Kapolri menghadirkan tanggung jawab baru yang harus dibuktikan melalui kebijakan dan pelaksanaan. Masyarakat akan melihat bagaimana visi “Polisi Bersama Masyarakat” diterjemahkan dalam pelayanan, penegakan hukum, reformasi internal dan hubungan kepolisian dengan warga.

Kepemimpinan Polri pada akhirnya bukan hanya mengenai bagaimana menjaga ketertiban, tetapi bagaimana menghadirkan rasa aman yang dapat dirasakan masyarakat. Polisi membutuhkan kewenangan agar dapat menjalankan tugas, tetapi kewenangan tersebut akan memperoleh kekuatan sosial ketika digunakan secara profesional, proporsional dan bertanggung jawab.

Suyudi dan Babak Baru Korps Bhayangkara

Suyudi Ario Seto kini memasuki fase baru perjalanan pengabdiannya. Dari seorang perwira yang ditempa melalui fungsi reserse, kemudian memimpin berbagai wilayah kepolisian, menjadi Kapolda Banten, memimpin BNN dan akhirnya memperoleh kepercayaan sebagai Kapolri baru, perjalanan tersebut memperlihatkan lintasan karier yang panjang dan berlapis.

Presiden Prabowo telah mengirimkan Surpres. DPR telah menjalankan proses penilaian dan memberikan persetujuan hingga pengesahan. Tahap berikutnya adalah pelantikan oleh Presiden untuk mengawali pelaksanaan penuh mandat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perubahan kepemimpinan itu kini bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah menjadi keputusan kelembagaan yang menunggu pelaksanaan formalnya.

Bagi Suyudi, jabatan Kapolri akan menjadi ujian terbesar dari seluruh pengalaman yang telah dilaluinya. Bagi Polri, kepemimpinan baru merupakan kesempatan untuk memperkuat profesionalitas dan memperdalam reformasi. Bagi masyarakat, pergantian ini membawa harapan sederhana tetapi mendasar: hukum yang dapat dipercaya, pelayanan yang semakin dekat, keamanan yang semakin nyata dan kepolisian yang mampu berdiri bersama masyarakat.