narapolitik.com – Suyudi Ario Seto kini menjadi nama baru di puncak Korps Bhayangkara. Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026), menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebelum menduduki posisi tertinggi di Polri, Suyudi bukanlah perwira yang tiba-tiba muncul di lingkaran elite. Ia membangun karier panjang dari fungsi reserse, sejumlah jabatan kapolres, hingga posisi strategis di Polda Metro Jaya dan Bareskrim.

Lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973, Suyudi merupakan lulusan Akpol 1994. Setelah menjalani pendidikan PTIK dan Sespimti, perjalanan kariernya banyak bersentuhan dengan dunia reserse.

Ia pernah menjadi Kanit Resmob Polda Metro Jaya, Kapolsek Pasar Minggu, Kapolsek Metro Tanah Abang dan Kapolsek Metro Penjaringan. Kariernya kemudian berlanjut sebagai Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolresta Bogor hingga Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Memasuki level yang lebih tinggi, Suyudi mendapat penugasan di Bareskrim Polri sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan Wakil Direktur Tindak Pidana Siber. Ia kemudian dipercaya menjadi Dirreskrimum Polda Metro Jaya dan Wakapolda Metro Jaya sebelum menjabat Kapolda Banten pada 2024.

Dari Polda Banten ke Kepala BNN

Salah satu titik penting dalam karier Suyudi terjadi pada Agustus 2025 ketika Presiden Prabowo menunjuknya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN.

Pengangkatan tersebut menjadi penanda bahwa Suyudi mulai mendapatkan kepercayaan langsung dari pemerintahan Prabowo untuk memimpin lembaga strategis yang berada di luar struktur Polri. Suyudi dilantik Prabowo sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025.

Selama memimpin BNN, Suyudi mengusung agenda pemberantasan narkotika sekaligus pendekatan pencegahan dan rehabilitasi. Pada Januari 2026, ia juga memperoleh gelar Doktor Honoris Causa bidang ilmu hukum dari Universitas Tarumanagara.

Pengalaman tersebut kemudian menjadi bagian dari modal yang mengantarkannya kembali ke institusi asalnya, kali ini sebagai Kapolri.

Seberapa Dekat Suyudi dengan Prabowo dan Gerindra?

Pengangkatan Suyudi menarik perhatian karena berlangsung dalam periode pemerintahan Prabowo. Ada setidaknya dua fakta yang dapat dicatat.

Pertama, Prabowo secara langsung mengangkat Suyudi sebagai Kepala BNN pada 2025 dan kemudian melantiknya sebagai Kapolri pada 2026. Artinya, terdapat hubungan profesional langsung antara Presiden dan Suyudi dalam dua momentum penempatan jabatan strategis.

Kedua, setelah dilantik sebagai Kapolri, Suyudi menyebut sejumlah agenda yang menjadi perhatian Presiden Prabowo, antara lain pemberantasan narkotika, penyelundupan dan judi daring. Ia juga mengatakan akan melakukan konsolidasi internal serta mengevaluasi program kepemimpinan sebelumnya.

Namun, fakta tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Suyudi merupakan “orang” Gerindra atau memiliki afiliasi politik dengan Partai Gerindra. Berdasarkan penelusuran informasi, tidak ditemukan sumber resmi yang menerangkan bahwa Suyudi merupakan “kader” Gerindra.

Karena itu, lebih tepat melihat kedekatan tersebut sebagai relasi institusional antara seorang perwira Polri dengan Presiden yang memiliki kewenangan mengangkat pejabat negara, bukan otomatis sebagai hubungan kepartaian.

Hal ini penting karena posisi Kapolri secara kelembagaan berada di bawah Presiden. Bahkan pada Mei 2026, Presiden Prabowo mempertahankan mekanisme Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak membentuk kementerian keamanan yang menaungi Polri.

Suyudi dan Ferdy Sambo: Sama-sama Akpol 1994, Jalan Karier Berbeda

Nama Suyudi juga menarik jika dibandingkan dengan Ferdy Sambo. Keduanya merupakan lulusan Akpol 1994 atau satu angkatan.

Sambo pernah menjadi salah satu perwira paling cepat menanjak dari angkatan tersebut. Ia berkarier di bidang reserse dan kemudian dipercaya menjadi Kadiv Propam Polri. Pada usia 48 tahun, Sambo mencapai pangkat Inspektur Jenderal dan tercatat sebagai salah satu jenderal bintang dua termuda ketika itu.

Namun perjalanan Sambo berakhir setelah kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada 2022. Ia kemudian diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri dan menjalani hukuman pidana seumur hidup.

Suyudi menempuh jalur yang berbeda. Ia lebih banyak membangun rekam jejak melalui jabatan operasional seperti kapolsek, kapolres, direktur reserse, Wakapolda, Kapolda, Kepala BNN dan akhirnya Kapolri.

Perbedaan tersebut membuat dua nama dari satu angkatan Akpol 1994 ini menjadi kontras dalam sejarah Polri. Sambo menunjukkan bagaimana karier seorang perwira dapat melesat sangat cepat sekaligus runtuh akibat kasus hukum, sementara Suyudi kini berada pada titik tertinggi karier kepolisian setelah melewati berbagai jenjang jabatan.

Babak Baru Polri

Kini tantangan Suyudi bukan lagi sekadar membangun karier pribadi. Sebagai Kapolri, ia harus mengelola institusi dengan jumlah personel yang besar sekaligus menjawab persoalan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Dalam pernyataan pertamanya setelah dilantik, Suyudi menyebut tiga fokus: peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, dan kedekatan polisi dengan masyarakat. Ia menyebut program tersebut sebagai “Polisi Bersama Masyarakat.”

Dengan latar belakang reserse dan pengalaman memimpin BNN, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Suyudi menerjemahkan pengalaman tersebut ke dalam kepemimpinan Polri secara keseluruhan.

Yang juga menarik untuk diamati adalah bagaimana hubungan kerja antara Kapolri baru dan pemerintahan Prabowo akan berkembang. Sejauh ini, fakta yang tersedia menunjukkan adanya kepercayaan Presiden terhadap Suyudi melalui dua penunjukan strategis. Tetapi apakah hubungan profesional tersebut akan berkembang menjadi pola kedekatan politik atau kebijakan tertentu, hal itu masih harus dilihat dari keputusan dan langkah Suyudi selama memimpin Polri.