narapolitik.com – Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok kembali membagikan pandangannya tentang politik, pemerintahan, hingga pengalaman panjangnya berada di sektor publik dan korporasi.

Dalam percakapan mendalam di kanal YouTube Prof. Rhenald Kasali, Ahok tidak hanya membahas perjalanan politiknya, tetapi juga mengungkap sejumlah persoalan yang menurutnya masih menjadi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.

Salah satu cerita menarik datang dari perjalanan awal Ahok ketika ia sempat memiliki pilihan untuk meninggalkan Indonesia dan pergi ke Kanada.

Namun, nasihat sang ayah membuatnya mengurungkan niat tersebut. Menurut Ahok, dirinya memiliki tanggung jawab untuk tetap berada di Indonesia dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pandangan tersebut kemudian menjadi salah satu nilai yang terus dibawanya dalam perjalanan politik dan pelayanan publik.

Bagi Ahok, terjun ke politik bukan sekadar mengejar jabatan. Ada keyakinan bahwa kekuasaan seharusnya digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Dalam perbincangan tersebut, Ahok juga terbuka mengenai sisi lain dunia politik yang membuatnya frustrasi.

Ia menyoroti praktik politik transaksional dan politik uang yang menurutnya menjadi salah satu persoalan sulit dalam sistem politik.

Kondisi tersebut membuat perubahan tidak selalu mudah dilakukan. Bahkan, ketika seseorang memiliki niat memperbaiki sistem dari dalam, berbagai kepentingan politik dapat menjadi hambatan.

Ahok melihat pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan menangkap pelaku, tetapi juga bagaimana membangun sistem yang membuat praktik korupsi semakin sulit dilakukan.

Salah satu gagasan yang terus ditekankan Ahok adalah pentingnya transparansi dan meritokrasi dalam pemerintahan.

Ia menilai pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkecil ruang terjadinya penyimpangan.

Sistem seperti e-budgeting dan digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa, misalnya, dapat membuat proses pemerintahan lebih transparan dan mudah diawasi.

Menurut perspektif Ahok, semakin banyak proses yang dapat dilakukan secara sistematis dan terdigitalisasi, semakin kecil peluang keputusan dibuat berdasarkan kepentingan pribadi atau transaksi tertentu.

Pengalaman Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) juga menjadi bagian penting dalam pembicaraan.

Dari posisi tersebut, ia melihat bahwa fungsi pengawasan memiliki keterbatasan ketika tidak dibarengi kewenangan yang cukup untuk melakukan perubahan struktural.

Seorang komisaris dapat memberikan pengawasan dan masukan, tetapi pelaksanaan perubahan tetap sangat bergantung pada struktur kewenangan yang ada.

Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bagi Ahok mengenai pentingnya kesesuaian antara tanggung jawab, kewenangan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan.

Terlepas dari berbagai pengalaman politik yang telah dilaluinya, Ahok menegaskan pentingnya tetap memegang nilai yang diyakini.

Baginya, pelayanan publik tidak seharusnya hanya berorientasi pada jabatan atau kekuasaan. Ada tanggung jawab untuk mendidik masyarakat dan membangun kesadaran mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Perjalanan politik, menurut Ahok, memang tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan, kritik, bahkan persoalan pribadi yang harus dihadapi.

Namun, ia memilih untuk tetap berpegang pada nilai yang dianggap benar.

Percakapan Ahok dengan Prof. Rhenald Kasali pada akhirnya membawa pesan yang cukup optimistis.

Berbagai persoalan politik dan pemerintahan memang masih ada. Politik uang, korupsi, birokrasi, hingga tarik-menarik kepentingan menjadi tantangan yang tidak sederhana.

Tetapi, Ahok melihat masih ada ruang untuk melakukan perbaikan.

Kuncinya adalah kepemimpinan yang efektif, transparansi, sistem yang kuat, serta integritas orang-orang yang menjalankan pemerintahan.

Pesan tersebut menjadi salah satu poin menarik dari perbincangan Ahok: perubahan mungkin tidak mudah, tetapi harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik tetap ada.

Bagi Ahok, memperbaiki bangsa bukan pekerjaan satu orang atau satu periode pemerintahan. Dibutuhkan sistem yang sehat dan masyarakat yang terus belajar mengawasi serta menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Sumber: YouTube Prof. Rhenald Kasali.