narapolitik.com – Gestur salam menunduk kembali menjadi polemik di ruang media sosial. Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan dalam acara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia tampak menyalami Joko Widodo dengan gestur membungkuk. Pro dan kontra pun terjadi, komentar bernada kontra bertaburan di platform media sosial X .

Disisi lain pihak Istana , pengamat politik dan juga sebagian lain warganet melihat hal tersebut adalah bentuk penghormatan dan hubungan harmonis antara seorang pemimpin negara terhadap pendahulunya selain adab dan tata krama atau kebiasaan yang dimiliki Prabowo Subianto.

Hal serupa pernah beberapa kali terjadi dan tentu Prabowo menepis anggapan bahwa dirinya masih berada di bawah kendali Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Prabowo menegaskan, hubungan dan komunikasi dengan pendahulunya tidak bisa serta-merta diartikan sebagai bentuk kendali politik.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta contohnya , Prabowo pernah secara terbuka menyinggung narasi yang menyebut dirinya sebagai “presiden boneka”. Ia membantah anggapan bahwa Jokowi mengendalikan setiap keputusan yang diambilnya.

Prabowo menyebut tudingan tersebut tidak benar. Menurutnya, muncul gambaran seolah-olah Jokowi terus-menerus menghubunginya dan mengarahkan pemerintahan, padahal kenyataannya tidak demikian.

Prabowo tidak menampik bahwa dirinya meminta pandangan dan saran kepada Jokowi. Namun, ia menegaskan bahwa berkonsultasi dengan seorang mantan presiden yang memiliki pengalaman memimpin Indonesia selama satu dekade merupakan hal yang wajar.

Bahkan, Jokowi bukan satu-satunya mantan presiden yang menjadi tempat Prabowo meminta pandangan. Ia juga menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Bagi Prabowo, seorang pemimpin tidak kehilangan kemandiriannya hanya karena mau mendengar pengalaman dari para pendahulunya. Justru, konsultasi dan meminta saran merupakan bagian dari upaya mengambil keputusan dengan mempertimbangkan pengalaman yang telah ada.

Isu ini juga menjadi perhatian publik karena hubungan Prabowo dan Jokowi kerap dibaca melalui berbagai dinamika politik nasional. Di tengah beragam spekulasi itu, penegasan Prabowo menjadi pesan bahwa hubungan dengan mantan presiden tidak otomatis berarti pemerintahan dijalankan berdasarkan instruksi pihak lain.

Prabowo memandang pengalaman para mantan presiden sebagai sesuatu yang berharga. Ia menilai tidak ada yang salah jika seorang kepala negara meminta pendapat kepada tokoh-tokoh yang pernah menghadapi langsung berbagai persoalan bangsa.

Dengan nada santai, Prabowo bahkan menyebut dirinya akan meminta pandangan kepada para presiden terdahulu lainnya jika hal itu masih memungkinkan. Pernyataan tersebut memperkuat pesan utamanya: meminta saran bukan berarti menyerahkan kendali.

Dalam konteks itu, bantahan Prabowo terhadap isu “dikendalikan Jokowi” bukan sekadar soal hubungan personal dua tokoh politik. Pernyataan tersebut juga menyentuh persepsi publik mengenai independensi kepemimpinan dan arah pemerintahan yang sedang berjalan.

Pada akhirnya, Prabowo menempatkan hubungan baik dengan Jokowi sebagai bagian dari komunikasi antarpemimpin, bukan sebagai bukti bahwa dirinya berada di bawah kendali siapa pun.

Pesan yang ingin ditegaskan Prabowo cukup jelas: ia bisa meminta pendapat kepada Jokowi, SBY, maupun Megawati, tetapi keputusan dan tanggung jawab pemerintahan tetap berada di tangan Presiden.