narpolitik.com- Kritik politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli terhadap sistem desil kembali menyoroti persoalan penting dalam penyaluran bantuan pemerintah: seberapa akurat data kesejahteraan masyarakat dalam menggambarkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya?

Guntur Romli menilai penggunaan algoritma desil berpotensi menimbulkan persoalan ketika klasifikasi kesejahteraan masyarakat tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ia bahkan menyoroti kasus warga yang kondisi ekonominya disebut tidak banyak berubah, tetapi status desilnya justru berubah secara signifikan.

Melalui media sosial, Guntur menggunakan kasus seorang tukang becak sebagai ilustrasi. Ia menyebut fenomena tersebut dengan kalimat, “Gara-gara desil, tukang becak meloncat jadi konglomerat.”

Kritik tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih besar: apabila seseorang yang secara kasatmata masih berada dalam kondisi ekonomi rentan justru masuk kelompok kesejahteraan lebih tinggi dalam sistem data, maka konsekuensinya bukan sekadar kesalahan administrasi.

Perubahan tersebut dapat berpengaruh terhadap akses warga terhadap berbagai program bantuan dan subsidi pemerintah.

Kritik Guntur Romli: Jangan Sampai Rakyat Miskin Harus Membuktikan Kemiskinannya

Guntur Romli juga menyoroti mekanisme sanggahan terhadap status desil.

Menurut kritik yang diberitakan sejumlah media, persoalan bukan hanya kemungkinan salah klasifikasi, tetapi juga beban yang harus ditanggung masyarakat ketika data pemerintah tidak sesuai dengan kondisi mereka.

Warga yang merasa tidak lagi masuk kelompok penerima bantuan harus melakukan sanggahan dan membuktikan kembali bahwa dirinya memang membutuhkan bantuan.

Persoalan ini menjadi sensitif karena kemiskinan bukan kondisi yang selalu mudah diukur hanya melalui satu indikator.

Pendapatan seseorang bisa berubah dari bulan ke bulan. Pekerja informal, pedagang kecil, buruh harian, nelayan, petani, tukang ojek hingga pekerja sektor jasa dapat mengalami perubahan penghasilan tanpa perubahan signifikan pada aset yang mereka miliki.

Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting.

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,45 Persen, tetapi Apa Artinya bagi Rumah Tangga?

Kritik terhadap data desil menjadi semakin menarik jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian Indonesia sepanjang Semester I 2026.

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada Semester I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Semester I 2025 sebesar sekitar 5 persen.

Pada kuartal I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan, sementara pada kuartal II pertumbuhannya mencapai 5,29 persen. Secara kuartalan, ekonomi kuartal II tumbuh 3,73 persen dibandingkan kuartal I.

Dari sisi makro, angka tersebut menunjukkan perekonomian nasional tetap tumbuh cukup kuat.

BPS menyebut konsumsi masyarakat, investasi dan belanja pemerintah menjadi sejumlah penopang utama pertumbuhan Semester I 2026. Investasi yang tercermin dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh 6,87 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi nasional tidak otomatis berarti seluruh rumah tangga merasakan peningkatan kesejahteraan dalam besaran yang sama.

Di sinilah persoalan desil menjadi relevan.

Survei BI: Konsumen Masih Optimistis, tetapi Kondisi Saat Ini Perlu Diperhatikan

Bank Indonesia juga mencatat bahwa keyakinan konsumen Indonesia sepanjang paruh pertama 2026 masih berada di zona optimistis.

Pada Juni 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada pada level 117,8. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) tercatat 109,2, sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) berada pada 126,4.

Angka tersebut menunjukkan masyarakat secara umum masih memiliki pandangan positif terhadap kondisi ekonomi.

Namun terdapat perbedaan penting antara persepsi mengenai kondisi ekonomi saat ini dan harapan terhadap masa depan.

Pada Mei 2026, misalnya, IKK berada di 120,9. IKE tercatat 112,2, sedangkan IEK mencapai 129,7.

Artinya, optimisme masyarakat terhadap masa depan relatif kuat, tetapi penilaian terhadap kondisi ekonomi saat ini berada pada level yang lebih rendah.

Ini menjadi catatan penting ketika pemerintah menggunakan data kesejahteraan untuk menentukan siapa yang membutuhkan bantuan.

Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berarti Semua Orang Naik Kelas

Secara sederhana, pertumbuhan PDB menggambarkan meningkatnya aktivitas ekonomi secara agregat.

Namun, PDB tidak secara langsung menjawab pertanyaan:

Apakah tukang becak, buruh harian, pedagang kecil dan keluarga berpenghasilan rendah benar-benar mengalami peningkatan kesejahteraan?

Pertanyaan tersebut berbeda.

Sebuah daerah dapat mengalami pertumbuhan ekonomi karena investasi besar, ekspor, industri, konstruksi atau konsumsi kelas menengah dan atas. Tetapi pada saat yang sama, sebagian masyarakat berpenghasilan rendah bisa saja menghadapi tekanan biaya hidup dan pendapatan yang stagnan.

Karena itu, data makro seperti pertumbuhan PDB perlu dibaca bersama indikator sosial ekonomi lainnya.

Kritik Guntur Romli terhadap desil pada akhirnya menyentuh persoalan tersebut: akurasi klasifikasi ekonomi masyarakat harus benar-benar mencerminkan kondisi kehidupan warga.

Ada Jarak antara Angka Makro dan Pengalaman Sehari-hari

Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia pada Semester I 2026 tumbuh 5,45 persen. Sementara itu, survei Bank Indonesia memperlihatkan keyakinan konsumen tetap optimistis.

Dua indikator tersebut memberikan gambaran bahwa ekonomi Indonesia secara keseluruhan tidak berada dalam kondisi kontraksi.

Namun, bukan berarti persoalan daya beli dan kerentanan ekonomi otomatis hilang.

Kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal sangat mungkin memiliki karakter ekonomi yang berbeda dengan pekerja formal.

Penghasilan mereka dapat berubah cepat. Hari ini bisa mendapatkan pendapatan cukup besar, tetapi beberapa hari berikutnya mungkin tidak memperoleh penghasilan yang sama.

Jika sistem klasifikasi kesejahteraan terlalu bergantung pada data yang tidak diperbarui secara cepat, perubahan kondisi tersebut berpotensi tidak tertangkap.

Di sinilah kualitas pemutakhiran data menjadi sangat menentukan.

Desil Harus Menjadi Alat, Bukan Vonis

Persoalan lain yang muncul dari polemik ini adalah bagaimana pemerintah memperlakukan hasil klasifikasi desil.

Desil seharusnya menjadi instrumen untuk membantu pemerintah memahami distribusi kesejahteraan masyarakat. Tetapi hasil klasifikasi idealnya tidak diperlakukan sebagai vonis final terhadap kondisi ekonomi seseorang.

Perlu ada mekanisme verifikasi lapangan, pembaruan data berkala serta saluran sanggahan yang mudah diakses masyarakat.

Terlebih bagi masyarakat miskin dan rentan yang justru paling mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap layanan administrasi digital.

Jika seseorang kehilangan bantuan karena kesalahan klasifikasi, dampaknya bisa jauh lebih besar dibandingkan sekadar kesalahan angka dalam sebuah database.

Pertumbuhan 5,45 Persen Harus Dirasakan sampai Lapisan Bawah

Pertumbuhan ekonomi Semester I 2026 merupakan kabar positif bagi Indonesia.

Namun, tantangan pemerintah berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kritik Guntur Romli soal desil dapat dibaca dalam konteks tersebut.

Jika ekonomi tumbuh 5,45 persen, tetapi masih terdapat warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, maka kebijakan perlindungan sosial harus semakin presisi.

Sebaliknya, apabila masyarakat yang sebenarnya sudah relatif mampu masih mendapatkan bantuan sementara warga rentan justru terlewat, persoalannya bukan semata-mata pada besarnya anggaran.

Masalah utamanya adalah akurasi sasaran.

Data ekonomi makro memberi tahu pemerintah bahwa ekonomi tumbuh. Survei konsumen memberi gambaran mengenai persepsi masyarakat. Sementara data kesejahteraan seperti desil harus menjawab pertanyaan yang lebih spesifik: siapa yang membutuhkan intervensi negara dan seberapa besar kebutuhannya?

Ketiga jenis data tersebut seharusnya saling melengkapi.

Ujian Pemerintah: Membuat Data Lebih Hidup dan Akurat

Polemik desil pada akhirnya bukan hanya soal Guntur Romli versus pemerintah atau soal kritik politik.

Ini adalah persoalan tata kelola data.

Pemerintah membutuhkan sistem data yang mampu mengikuti perubahan kehidupan masyarakat secara lebih cepat. Data kemiskinan tidak cukup hanya benar secara statistik, tetapi juga harus relevan dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,45 persen pada Semester I 2026 memberikan modal optimisme. Survei konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan masyarakat masih berada dalam zona optimistis.

Tetapi optimisme ekonomi nasional harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan.

Sebab, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya seberapa tinggi PDB tumbuh.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: berapa banyak rakyat yang benar-benar merasakan manfaat pertumbuhan tersebut?

Dan di titik inilah kritik terhadap sistem desil menjadi relevan untuk terus diuji dengan data, fakta lapangan dan pengalaman masyarakat.