narapolitikPengangkatan Willgo Zainar sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menjadi salah satu perkembangan penting di lingkungan BUMN pada September 2026.

Willgo ditetapkan sebagai Direktur Utama Krakatau Steel dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 7 September 2026. Ia menggantikan Akbar Djohan dan sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen Krakatau Steel sejak 2024.

Pergantian tersebut tidak sekadar menarik dari sisi profil personal Willgo. Momentum penunjukan itu juga terjadi ketika Krakatau Steel sedang menjalankan agenda restrukturisasi, efisiensi, dan penguatan fundamental perusahaan.

Krakatau Steel melaporkan kinerja yang menunjukkan adanya perbaikan. Pada semester I 2026, perseroan mencatat pendapatan sekitar US$622,7 juta atau sekitar Rp11,15 triliun, sementara laba bruto mencapai US$67,9 juta. Volume penjualan baja juga meningkat 30,6 persen menjadi sekitar 614,26 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan kondisi tersebut, tantangan Willgo bukan hanya bagaimana mempertahankan perbaikan kinerja, tetapi bagaimana mengubah momentum restrukturisasi menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Willgo dan tantangan efisiensi

Willgo bukan orang baru dalam lingkungan BUMN. Ia pernah menjadi Direktur Pemasaran PT PAL Indonesia pada 2021–2024 dan sempat dipercaya sebagai Plt. Direktur Utama PT PAL Indonesia.

Sebelum itu, Willgo juga memiliki pengalaman sebagai legislator. Ia pernah menjadi anggota Komisi XI DPR RI periode 2014–2019 dan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI.

Kombinasi pengalaman politik dan korporasi tersebut membuat penunjukan Willgo menarik untuk dicermati.

Sebab, Krakatau Steel membutuhkan lebih dari sekadar pergantian figur. Perusahaan membutuhkan disiplin operasional, efisiensi biaya, penguatan pasar, penyelesaian persoalan keuangan, serta strategi bisnis yang mampu mengembalikan posisi industri baja nasional.

Manajemen Krakatau Steel sendiri menyatakan bahwa kepemimpinan baru diarahkan untuk melanjutkan transformasi perusahaan dengan fokus pada penguatan fundamental, peningkatan efisiensi, pengembangan bisnis, dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan.

Dengan kata lain, ukuran keberhasilan Willgo pada akhirnya bukan terletak pada siapa yang mengangkatnya, melainkan pada seberapa jauh ia mampu menghasilkan kinerja yang dapat diukur.

Dari Krakatau Steel ke kabinet Prabowo

Di sinilah fenomena Willgo Zainar menjadi menarik jika dikaitkan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sejak awal pemerintahannya, Prabowo menjadikan efisiensi anggaran sebagai salah satu tema utama pengelolaan negara.

Pada 2026, pemerintah kembali mendorong refocusing dan optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga. Pemerintah memperkirakan potensi prioritisasi dan refocusing anggaran berada pada kisaran Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

Secara prinsip, efisiensi tentu merupakan kebijakan yang sulit ditolak. Negara memang harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Namun, persoalan sebenarnya bukan sekadar berapa besar anggaran yang dipotong.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Apakah pemotongan anggaran menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif?

Sebab efisiensi dan efektivitas bukanlah dua istilah yang identik.

Efisiensi berbicara tentang bagaimana menghasilkan output dengan sumber daya yang lebih sedikit. Efektivitas berbicara tentang apakah output tersebut benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan.

Sebuah kementerian bisa menghemat anggaran, tetapi apabila pelayanan publik menurun, kebijakan tersebut belum tentu efektif.

Sebaliknya, sebuah lembaga dapat memiliki anggaran besar, tetapi apabila menghasilkan manfaat publik yang jauh lebih besar, maka belanja tersebut belum tentu dapat disebut boros.

Paradoks kabinet besar dan politik efisiensi

Pemerintahan Prabowo juga menghadapi paradoks yang sejak awal menjadi perhatian sejumlah pengamat.

Kabinet Merah Putih dibangun dengan struktur pemerintahan yang besar. Sekretariat Kabinet mencatat penataan kementerian dilakukan melalui Perpres Nomor 139 Tahun 2024, setelah perubahan UU Kementerian Negara membuka ruang bagi penataan jumlah kementerian.

Sejumlah analisis sebelumnya menyoroti persoalan tersebut: bagaimana pemerintah dapat menjalankan agenda penghematan secara optimal jika struktur birokrasi dan kabinet tetap relatif besar.

Inilah titik yang layak menjadi bahan evaluasi.

Jika pemerintah meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN melakukan efisiensi, publik juga berhak bertanya apakah efisiensi tersebut diterapkan secara menyeluruh terhadap struktur pemerintahan.

Dengan demikian, ukuran efisiensi seharusnya tidak berhenti pada perjalanan dinas, rapat, seremonial, belanja barang, atau pengurangan kegiatan.

Efisiensi yang lebih fundamental adalah menghilangkan duplikasi kewenangan, menyederhanakan birokrasi, memperjelas siapa bertanggung jawab terhadap suatu program, dan memastikan setiap pejabat memiliki target yang dapat diukur.

Krakatau Steel sebagai laboratorium kecil

Dalam konteks tersebut, Krakatau Steel dapat menjadi semacam laboratorium kecil bagi filosofi efisiensi pemerintahan Prabowo.

Perusahaan baja milik negara itu berada dalam situasi yang memaksa manajemen untuk memilih.

Tidak semua kegiatan bisa dibiayai.

Tidak semua bisnis harus dipertahankan.

Tidak semua biaya dapat ditoleransi.

Dan tidak semua jabatan otomatis menghasilkan produktivitas.

Karena itu, manajemen harus menentukan prioritas berdasarkan kontribusi terhadap pendapatan, profitabilitas, produktivitas, dan keberlanjutan perusahaan.

Prinsip seperti inilah yang seharusnya juga berlaku dalam birokrasi negara.

Jika suatu program tidak memberikan dampak signifikan kepada masyarakat, harus dievaluasi.

Jika terdapat dua lembaga dengan fungsi yang tumpang tindih, harus disederhanakan.

Jika sebuah program menghabiskan anggaran besar tetapi output-nya rendah, desainnya harus diperbaiki.

Dan jika sebuah kebijakan terbukti efektif, anggarannya justru harus diamankan.

Jangan sampai efisiensi hanya menjadi pemotongan

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika melihat kondisi fiskal 2026.

Proyeksi defisit APBN 2026 sempat dinaikkan menjadi sekitar 2,85 persen terhadap PDB, mendekati batas legal 3 persen. Pengeluaran pemerintah juga diproyeksikan mencapai sekitar Rp3.942,4 triliun. Salah satu tekanan berasal dari tambahan anggaran subsidi energi.

Pada saat yang sama, program Makan Bergizi Gratis juga menghadapi tekanan untuk melakukan efisiensi dan penyesuaian anggaran.

Reuters melaporkan pemerintah pada Juni 2026 mempertimbangkan pengurangan anggaran program tersebut dan melakukan penyesuaian terhadap jumlah penerima serta jumlah dapur yang dibutuhkan.

Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah memang menghadapi kebutuhan untuk mengendalikan belanja.

Namun, di sinilah kualitas kabinet diuji.

Kabinet yang efektif bukan kabinet yang paling banyak memangkas anggaran.

Kabinet yang efektif adalah kabinet yang mampu menentukan mana yang harus dipotong, mana yang harus dipertahankan, dan mana yang justru harus diperbesar.

Willgo dan pertanyaan tentang meritokrasi

Pengangkatan Willgo juga membuka diskusi lebih luas mengenai bagaimana pemerintah memilih figur untuk memimpin perusahaan negara.

Publik tentu akan menilai apakah pengalaman Willgo di DPR, PT PAL, dan Krakatau Steel cukup relevan untuk membawa perusahaan baja tersebut melewati fase berikutnya.

Tetapi prinsip yang seharusnya digunakan sederhana: kinerja harus menjadi alat ukur utama.

Apabila Willgo berhasil meningkatkan produktivitas, memperbaiki struktur biaya, memperkuat penjualan, menjaga kesehatan keuangan dan membuat Krakatau Steel semakin kompetitif, maka pengangkatannya dapat dinilai dari hasil.

Sebaliknya, jika target tidak tercapai, evaluasi juga harus dilakukan berdasarkan indikator yang sama.

Inilah esensi meritokrasi dalam pengelolaan BUMN maupun pemerintahan.

Bukan soal siapa dekat dengan siapa.

Bukan pula soal latar belakang politik seseorang.

Melainkan apakah seseorang mampu menghasilkan kinerja ketika diberi mandat.

Efektivitas kabinet akan diuji oleh hasil

Pada akhirnya, kasus Willgo Zainar dan Krakatau Steel membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar mengenai Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo telah menjadikan efisiensi sebagai salah satu narasi utama pemerintahannya.

Namun masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan negara yang hemat.

Masyarakat membutuhkan negara yang hemat sekaligus bekerja.

Penghematan anggaran harus menghasilkan pelayanan yang lebih baik, program yang lebih tepat sasaran, birokrasi yang lebih cepat, dan ekonomi yang lebih produktif.

Jika anggaran berhasil dipangkas tetapi pelayanan publik ikut melemah, maka efisiensi kehilangan maknanya.

Jika struktur pemerintahan tetap besar tetapi koordinasi semakin rumit, maka penghematan pada pos tertentu tidak otomatis menjadikan pemerintahan efisien.

Dan jika BUMN diminta meningkatkan produktivitas, prinsip yang sama semestinya berlaku kepada seluruh mesin pemerintahan.

Karena itu, keberhasilan pemerintahan Prabowo ke depan tidak semata-mata akan diukur dari seberapa besar anggaran yang berhasil dihemat.

Ukuran sebenarnya adalah berapa besar manfaat yang diterima rakyat dari setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan.

Dalam konteks itu, Willgo Zainar kini memiliki panggung untuk membuktikan apakah efisiensi dapat benar-benar diterjemahkan menjadi produktivitas di Krakatau Steel.

Dan pada skala yang jauh lebih besar, Kabinet Merah Putih juga menghadapi ujian yang sama:

apakah pemerintahan yang besar dapat benar-benar bekerja secara efisien, efektif, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat?

Jawabannya pada akhirnya bukan berada pada pidato, slogan, ataupun angka penghematan.

Jawabannya akan terlihat dari kinerja.