narapolitik.com – Prabowo di KTT BRICS menjadi salah satu sorotan politik internasional pada akhir pekan ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kemandirian agar Indonesia memiliki kemampuan menentukan arah kebijakannya sendiri dan tidak mudah didikte oleh kekuatan lain.

Prabowo menyampaikan pesan tersebut ketika menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 BRICS di New Delhi, India, yang berlangsung pada 12–13 September 2026. Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus anggota penuh BRICS.

Indonesia Ingin Punya Ruang Menentukan Arah Sendiri

Dalam forum BRICS, Prabowo menekankan bahwa ketahanan dan kemandirian menjadi modal penting bagi sebuah negara. Menurutnya, negara harus memiliki kemampuan untuk menentukan kepentingannya sendiri tanpa berada dalam posisi yang mudah ditekan pihak lain.

Pesan tersebut memiliki arti penting bagi posisi politik luar negeri Indonesia. Di tengah persaingan kekuatan besar dunia, Jakarta berupaya mempertahankan ruang gerak diplomatik yang tidak sepenuhnya bergantung pada satu kekuatan.

Kehadiran Indonesia di BRICS sekaligus membuka peluang lebih besar untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara berkembang dalam berbagai bidang.

Sebelumnya, pemerintah menyebut agenda KTT BRICS 2026 mencakup penguatan kerja sama pangan, energi, pembiayaan pembangunan, perdagangan serta multilateralisme. Tema KTT tahun ini adalah Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.

BRICS dan Tantangan Politik Global

KTT BRICS tahun ini berlangsung di tengah situasi geopolitik dunia yang kompleks. Negara-negara anggota menghadapi berbagai persoalan mulai dari konflik kawasan, perdagangan global hingga tekanan ekonomi.

Dalam deklarasi bersama, negara-negara BRICS menyerukan pendekatan multilateral serta menekankan pentingnya dialog dan diplomasi dalam menghadapi konflik internasional.

Bagi Indonesia, posisi tersebut membuka ruang untuk memperkuat diplomasi sekaligus memperjuangkan kepentingan negara berkembang.

Pesan Prabowo bahwa Indonesia tidak ingin mudah didikte juga dapat dibaca sebagai penegasan bahwa keanggotaan BRICS bukan berarti Indonesia kehilangan kebebasan menentukan kebijakan luar negerinya.

Justru sebaliknya, pemerintah ingin memanfaatkan forum tersebut untuk memperluas pilihan kerja sama ekonomi dan politik tanpa meninggalkan kepentingan nasional.