narapolitik.com – Batas defisit APBN 3 persen kembali menjadi pembahasan penting di DPR. Parlemen saat ini membahas kemungkinan perubahan aturan fiskal yang selama ini membatasi defisit anggaran maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sekaligus mempertimbangkan aturan batas utang negara.

Pembahasan tersebut berlangsung di tengah agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan ruang fiskal lebih besar untuk membiayai berbagai program pembangunan. Di sisi lain, sejumlah pihak menekankan pentingnya menjaga disiplin fiskal dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Mengapa Batas 3 Persen Dibahas?

Batas defisit 3 persen dari PDB merupakan salah satu aturan fiskal yang telah lama diterapkan Indonesia.

Reuters melaporkan bahwa DPR kini membahas kemungkinan perubahan terhadap batas tersebut serta batas utang 60 persen dari PDB. Aturan tersebut telah menjadi bagian penting dari kerangka pengelolaan fiskal Indonesia sejak periode setelah krisis keuangan Asia.

Wacana perubahan muncul karena pemerintah membutuhkan ruang fiskal untuk membiayai berbagai agenda pembangunan dan program prioritas.

Namun, perubahan batas defisit bukan sekadar persoalan memperbesar ruang belanja. Perubahan tersebut juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjaga keberlanjutan utang dan kepercayaan terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Ada Dua Perspektif dalam Pembahasan

Kelompok yang mendukung perubahan batas defisit melihat adanya kebutuhan memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah untuk melakukan investasi dan membiayai pembangunan.

Sementara itu, pihak yang mempertahankan batas fiskal yang ketat menekankan pentingnya disiplin anggaran dan menjaga kepercayaan pasar.

Dalam rapat di parlemen, sejumlah ekonom juga disebut mengusulkan adanya mekanisme pengaman alternatif apabila batas defisit diubah. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembatasan pembayaran utang atau penggunaan target defisit rata-rata dalam periode beberapa tahun.

Posisi APBN 2026

Sebagai konteks, UU APBN 2026 menetapkan defisit anggaran sebesar Rp689,15 triliun atau sekitar 2,68 persen terhadap PDB.

Artinya, angka yang ditetapkan dalam APBN 2026 masih berada di bawah batas 3 persen.

Perdebatan terbaru karena itu bukan berarti pemerintah telah melampaui batas 3 persen. Yang sedang menjadi perhatian adalah apakah aturan mengenai batas tersebut perlu diubah untuk memberikan fleksibilitas lebih besar pada kebijakan fiskal.

Belum Menjadi Keputusan Final

Pembahasan perubahan aturan defisit masih berada pada tahap awal. Reuters melaporkan proses tersebut belum diperkirakan selesai dalam satu masa sidang saat ini.

Karena itu, publik perlu membedakan antara wacana perubahan aturan dan keputusan resmi mengenai batas defisit baru.

Bagi pemerintah, ruang fiskal dapat menjadi instrumen untuk membiayai pembangunan. Namun, perubahan aturan juga akan membutuhkan desain pengaman agar peningkatan fleksibilitas anggaran tetap diikuti dengan pengelolaan utang dan defisit yang terukur.