Sejak pagi, ribuan demonstran—termasuk mahasiswa, pelajar SMA/SMK, ojek online, dan masyarakat umum—berkumpul di Jalan Gatot Subroto, menuntut pencabutan tunjangan besar bagi anggota DPR serta pembubaran lembaga legislatif tersebut

Pengamanan awal dilakukan oleh aparat gabungan Polri, TNI, dan Pemda DKI, sebanyak 1.250 personel, dengan pendekatan yang bersifat persuasif tanpa senjata api

Aksi memanas, memaksa aparat menembakkan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa

Sejumlah massa berhasil menerobos pintu belakang Gedung DPR, membakar sepeda motor, merusak pos satpam, dan melempari petugas dengan batu serta botol

Hujan deras akhir hari menghamburkan massa di kawasan Pejompongan; sebagian bubar dan aparat meninggalkan lokasi sambil bernyanyi.

Imbas langsungnya: jalan Gatot Subroto, Sudirman, bahkan tol dalam kota dan ruas-ruas penting dialihkan atau ditutup. TransJakarta tetap berjalan, namun kemacetan parah terjadi di sekitarnya

Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, memantau situasi dan menyampaikan dua imbauan penting: Kepada massa demonstran : “Jangan anarkis … Aspirasi sebaik apa pun itu perlu didengar, tapi jangan anarkis. Aspirasi itu adalah rakyat berbicara… sebaik apapun aspirasi, kalau anarki menjadi enggak menarik.”

Sementara kepada aparat keamanan: Meminta pendekatan yang humanis dan persuasif, bukan represif

Aria menegaskan bahwa aksi demonstrasi adalah hak, bahkan perlu dilaksanakan jika memang diperlukan selama tetap tertib

Perspektif Publik: Apakah Kericuhan Rasional?

Ada sebagian masyarakat menyampaikan pandangan bahwa aspirasi hanya akan terdengar melalui kericuhan, karena aksi damai kurang diakomodir media atau DPR:

Efektivitas vs. Etika: Demonstrasi damai sering diabaikan, sehingga sebagian menilai aksi keras sebagai jalan masuk aspirasi. Namun, kericuhan rentan distigma negatif dan mengurangi simpati publik.

Perpetuasi disfungsi sistem demokratik: Jika pintu resmi tak responsif, warga merasa harus “memaksa” suara mereka. Namun, metode semacam ini bisa mencederai legitimasi gerakan itu sendiri.

Aria Bima sendiri mencermati dilema ini: aspirasi harus disampaikan, tapi cara lewat kekerasan justru membuat pesan menjadi “tidak menarik”.

Demonstrasi di DPR pada 25 Agustus 2025 berubah ricuh: massa menyuarakan ketidakpuasan yang mereka rasa tak terdengar lewat saluran formal, dan eskalasi berujung pada kekerasan dan mobilisasi aparat. Jalan ditutup, pengendara dialihkan, dan simbol destruktif seperti pembakaran motor mencuri perhatian publik.

pic : Ai