narapolitik.com – Di Kota Depok, politik bukan sekadar perebutan kursi. Ia adalah pertarungan pengaruh di tengah kota urban yang tumbuh begitu cepat, begitu padat, dan begitu sering “merasa” tertinggal dibanding tetangganya: Bekasi, Bogor, atau Tangerang Selatan. Dalam lanskap seperti itu, nama Edi Masturo muncul sebagai salah satu figur yang menarik dibaca, bukan karena kontroversi besar, melainkan karena pola politiknya yang khas: senyap, konsisten, dan bekerja lewat jalur struktural.

Politikus Partai Gerindra itu kini duduk sebagai anggota DPRD Kota Depok dari Dapil Pancoranmas sekaligus Ketua Fraksi Gerindra. Profil resmi DPRD mencatat ia lahir di Depok pada 1978 dan aktif di Komisi A DPRD Kota Depok.

Namun membaca Edi Masturo hanya dari jabatan formal akan membuat orang kehilangan konteks yang lebih besar: perubahan peta kekuasaan Depok pasca dominasi panjang PKS.

Politik Depok: Kota Urban dengan Mesin Ideologi yang Lama Mengakar

Selama hampir dua dekade, Depok identik dengan PKS. Mesin politik berbasis komunitas, pengajian, dan jaringan sosial membuat politik kota ini relatif homogen. Bahkan diskursus publik di media sosial kerap menyebut Depok sebagai “laboratorium politik Islam urban”. Percakapan warganet di forum daring menunjukkan bagaimana identitas politik Depok dibaca sangat ideologis dan berbasis jaringan komunitas.

Dalam konteks itulah Gerindra mencoba masuk, bukan dengan politik konfrontatif keras, melainkan melalui strategi kedekatan warga, isu pembangunan, dan figur lapangan. Di titik ini, Edi Masturo tampak memainkan peran penting.

Ia bukan tipe politisi nasional dengan retorika besar. Narasi yang dibangunnya justru sangat lokal: drainase, PJU, UMKM, sekolah negeri, puskesmas, dan pengawasan perizinan bangunan.

Itu mungkin terdengar biasa. Tetapi justru di kota seperti Depok, isu “biasa” sering menjadi penentu loyalitas politik warga.

Politik Aspal, Drainase, dan UMKM

Bila ditelusuri dari berbagai pemberitaan lokal, pola komunikasi politik Edi Masturo sangat konsisten. Ia nyaris selalu berbicara soal kebutuhan dasar kota: infrastruktur lingkungan, pelayanan publik, dan ekonomi warga.

Dalam reses di Pancoranmas, misalnya, ia menyebut aspirasi warga didominasi persoalan RTLH, drainase, jalan lingkungan, dan penerangan jalan umum. Ia juga menyoroti kebutuhan pengembangan UMKM warga.

Di kesempatan lain, ia mendorong pembangunan SD negeri dan puskesmas di Rangkapanjaya.

Sementara dalam pembahasan APBD 2026, Edi menekankan agar anggaran daerah “benar-benar dirasakan masyarakat” dan mengkritik program dengan anggaran besar tetapi minim dampak langsung.

Narasi semacam ini menunjukkan satu hal: Edi memahami bahwa politik lokal hari ini bukan lagi soal ideologi besar, melainkan efektivitas pelayanan kota.

Depok adalah kota komuter. Warganya berangkat pagi ke Jakarta, pulang malam dalam kemacetan, lalu menghadapi banjir lingkungan, jalan sempit, dan layanan publik yang belum merata. Dalam situasi seperti itu, politisi yang berbicara tentang drainase kadang lebih relevan dibanding mereka yang sibuk memainkan jargon nasional.

Gaya Politik “Low Profile”, Tapi Terhubung ke Mesin Partai

Meski relatif jarang muncul dalam polemik besar, posisi Edi Masturo sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok membuatnya strategis. Ia berada di titik temu antara aspirasi warga dan kepentingan partai.

Yang menarik, pendekatannya tampak lebih cair dibanding gaya oposisi keras yang lazim dalam politik nasional. Dalam beberapa kegiatan, ia aktif membangun hubungan dengan komunitas lokal, media, hingga organisasi kepemudaan.

Dalam sebuah acara bersama komunitas wartawan, Edi bahkan menyebut “wartawan dan DPRD adalah mitra”.

Kalimat itu terdengar normatif. Namun dalam praktik politik lokal, hubungan dengan media komunitas adalah aset penting. Di kota seperti Depok, persepsi publik sering dibentuk bukan oleh televisi nasional, melainkan grup WhatsApp warga, portal lokal, dan Instagram komunitas.

Penelitian mengenai perilaku politik di Instagram menunjukkan politisi kini membangun pengaruh melalui interaksi digital yang lebih personal dan komunitarian, bukan sekadar kampanye formal.

Edi tampaknya memahami pola itu. Aktivitas politiknya banyak muncul dalam format dokumentasi lapangan: reses, dialog warga, kegiatan pemuda, dan agenda sosial. Ini adalah model politik “kedekatan dan pengalaman visual” di mana kehadiran lebih penting daripada retorika.

Antara Populisme Lokal dan Tantangan Nyata

Tetapi ada pertanyaan yang lebih penting: apakah pola politik seperti ini cukup untuk menjawab problem struktural Depok?

Sebab Depok menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar perbaikan jalan lingkungan. Kota ini bergulat dengan urbanisasi cepat, tekanan tata ruang, persoalan transportasi, banjir, dan ketimpangan pembangunan.

Saat Edi Masturo bicara pengawasan perizinan bangunan, misalnya, ia sebenarnya sedang menyentuh salah satu akar masalah utama kota urban: pembangunan yang tumbuh lebih cepat daripada pengawasannya.

Di sini, tantangannya bukan lagi sekadar menyerap aspirasi warga, tetapi berani berhadapan dengan kepentingan pengembang dan tata kelola kota.

Politik lokal Indonesia sering berhenti di level seremonial: reses, foto warga, lalu selesai. Publik tentu akan menunggu apakah politisi seperti Edi Masturo mampu bergerak melampaui pola itu menjadi legislator yang tidak hanya hadir di lapangan, tetapi juga efektif dalam pengambilan kebijakan.

Depok Sedang Berubah, Politikusnya Juga Harus Berubah

Perubahan politik Depok dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa warga mulai lelah pada dominasi narasi lama. Mereka ingin kota yang lebih kompetitif, lebih modern, dan lebih fungsional.

Dalam situasi itu, figur seperti Edi Masturo menjadi menarik karena ia merepresentasikan model baru politik lokal: tidak terlalu ideologis, dekat dengan isu warga, aktif secara komunitas, dan mencoba tampil pragmatis.

Namun politik pragmatis juga punya risiko: kehilangan arah besar.

Sebab kota tidak hanya membutuhkan politisi yang rajin turun ke warga. Kota juga membutuhkan gagasan. Dan sampai hari ini, pertanyaan terbesar bagi banyak politisi lokal Depok termasuk Edi Masturo masih sama: apakah mereka hanya sedang mengelola aspirasi harian warga, atau benar-benar punya visi tentang seperti apa Depok lima belas tahun mendatang?

berbagai sumber / nandy