narapolitik.com – Joko Widodo akhirnya membuka secara terang-terangan statusnya sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026), Presiden ke-7 RI itu menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI di hadapan kader.

Jokowi mengatakan dirinya sudah menjadi bagian dari PSI sejak 14 Oktober 2025, atau hampir satu tahun sebelum status tersebut diumumkan secara terbuka di hadapan jajaran PSI Bandung.

“Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya,” kata Jokowi.

Jokowi juga menjelaskan mengapa Bandung dipilih sebagai lokasi untuk mengumumkan statusnya sebagai kader. Menurut dia, struktur organisasi PSI di Bandung sudah lengkap sehingga ia ingin status keanggotaannya diketahui seluruh jajaran partai.

“Saya ingin menyampaikan hal ini juga penting dan saya buka di Bandung. Bahwa saya sesungguhnya kader PSI agar diketahui seluruh jajaran PSI dari DPP, DPW, DPD, DPC dan DPRt,” ujarnya.

Bukan Sekadar Kader, Jokowi Akan Duduk sebagai Ketua Dewan Pembina

Masuknya Jokowi ke PSI ternyata bukan sekadar status sebagai anggota biasa.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali memastikan Jokowi akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI pada November 2026.

Pengukuhan tersebut direncanakan bertepatan dengan Rapimnas dan HUT PSI di Surabaya pada 16 November 2026.

“Mungkin tanggal 16 Oktober eh November 2026 nanti dia akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Di saat hari Rapimnas dan hari ulang tahun PSI. Lokasinya di Surabaya,” kata Ahmad Ali.

Ahmad Ali juga memberikan konteks terhadap aktivitas Jokowi yang belakangan terlihat melakukan konsolidasi dan kunjungan ke sejumlah daerah.

“Tadi Pak Jokowi menegaskan telah ber-KTA sejak beberapa bulan lalu. Jadi keberadaan Pak Jokowi berkeliling itu bukan di-endorse, tapi dia itu adalah kader Partai Solidaritas Indonesia. Dia melakukan konsolidasi-konsolidasi,” ujar Ahmad Ali.

Dengan demikian, struktur kepemimpinan PSI ke depan akan memiliki pembagian peran antara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum dan Jokowi sebagai calon Ketua Dewan Pembina.

Jokowi Bicara Target PSI dan Parliamentary Threshold

Dalam Rakorda tersebut, Jokowi tidak hanya mengungkapkan status keanggotaannya. Ia juga meminta kader PSI tidak terlalu khawatir dengan perdebatan mengenai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Jokowi menyebut berapa pun angka yang nantinya diputuskan, kader harus tetap fokus bekerja.

“Oleh sebab itu saya sampaikan, mau parliamentary threshold 5%, oke, nggak masalah. Mau parliamentary threshold 6%, nggak masalah. Mau parliamentary threshold 7%, nggak masalah. Mau parliamentary threshold 8%, nggak masalah,” kata Jokowi.

Ia kemudian menekankan pentingnya kerja organisasi.

“Asal, as long as, asalkan saudara-saudara bekerja keras untuk partai, strukturnya aktif dan bekerja, hidup dan bekerja,” ujarnya.

Jokowi juga mengatakan PSI sebagai partai baru tidak perlu merasa kecil menghadapi partai-partai yang lebih lama berdiri.

“Karena meskipun PSI ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan,” kata Jokowi.

Ia melanjutkan:

“Wong sama partai baru saja kok takut. Ini partai baru, tapi juga hati-hati. Meskipun partai baru, hati-hati, ini akan menjadi partai besar.”

Endang Tirtana: PSI Semakin Optimistis

Wakil Ketua Umum DPP PSI Endang Tirtana menyambut bergabungnya Jokowi sebagai bagian penting dalam perjalanan PSI menuju Pemilu 2029.

“Dengan bergabungnya Pak Jokowi dalam keluarga besar PSI. Kita semakin optimis, PSI akan menang di Pemilu 2029 mendatang,” kata Endang.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan internal PSI mengenai target politik partai pada Pemilu 2029.

Gerindra: Itu Hak Jokowi

Respons juga datang dari luar PSI. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi status Jokowi sebagai kader PSI sekaligus rencana pengangkatannya sebagai Ketua Dewan Pembina.

Muzani menekankan bahwa keputusan Jokowi masuk partai politik merupakan hak politik setiap warga negara.

“Hak seorang warga negara dalam berpolitik saya kira siapapun berhak untuk mendapatkan hak politik itu,” kata Muzani kepada wartawan di Bandung, Minggu (27/9/2026).

Pernyataan Muzani menunjukkan bahwa dari sisi Gerindra, keanggotaan Jokowi di PSI ditempatkan sebagai bagian dari hak politik warga negara.

Bagaimana dengan Hubungan Jokowi dan PDIP?

Bergabungnya Jokowi ke PSI juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah politiknya bersama PDI Perjuangan.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan hubungan politik Jokowi dan PDIP sudah berbeda jalan.

“Kita sudah bersimpang jalan secara politik, berbeda sudah. PDIP tetap teguh pada pendiriannya,” kata Said pada 14 September 2026.

Sementara Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo ketika ditanya mengenai hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan:

“Kan beliau bilang tidak ada masalah. Ya tidak perlu tanggapan,” kata Ganjar.

Ia kemudian menambahkan:

“Saya kira kita semua bisa menempatkan diri mana urusan politik, mana hubungan antarindividu.”

Konteks tersebut membuat masuknya Jokowi ke PSI menjadi perkembangan baru dalam peta politiknya setelah tidak lagi berada di PDIP.

Dari KTA ke Posisi Strategis PSI

Pengumuman di Bandung akhirnya memperjelas dua hal sekaligus.

Pertama, Jokowi menyatakan secara terbuka bahwa dirinya telah menjadi kader PSI sejak 14 Oktober 2025.

Kedua, PSI memastikan Jokowi akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina pada November 2026.

Posisi tersebut membuat peran Jokowi di PSI bukan hanya simbolik sebagai mantan presiden yang bergabung dengan sebuah partai. Ia akan menempati posisi struktural di dalam partai, sementara Kaesang Pangarep tetap berada sebagai Ketua Umum PSI.

Untuk saat ini, pengukuhan sebagai Ketua Dewan Pembina masih direncanakan pada November 2026. Detail pelaksanaan dan keputusan formal pengangkatan akan terlihat pada agenda Rapimnas dan HUT PSI yang disebut akan berlangsung di Surabaya.

Bagi PSI, kehadiran Jokowi menjadi bagian dari konsolidasi menuju Pemilu 2029. Sementara bagi Jokowi, bergabungnya secara terbuka dengan PSI menandai babak baru perjalanan politiknya setelah sebelumnya dikenal sebagai tokoh utama PDI Perjuangan dan kemudian Presiden Republik Indonesia selama dua periode.