narapolitik.com – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026 kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada dugaan politik uang dan peredaran dana hingga Rp401 miliar dalam proses suksesi kepemimpinan PBNU.

Dugaan tersebut disampaikan tokoh NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur. Dalam risalah yang diberi judul “NU, Gus Dur, dan Bromocorah Politik”, ia menyebut terdapat dugaan transaksi yang berkaitan dengan proses pemilihan pimpinan PBNU.

Namun, penting dicatat, angka Rp401 miliar tersebut merupakan perhitungan dan dugaan yang disampaikan Gus Lilur, bukan fakta hukum yang telah terbukti. Jawa Pos juga mencatat bahwa tudingan tersebut masih membutuhkan pemeriksaan serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari Mana Angka Rp401 Miliar Muncul?

Gus Lilur menyebut angka tersebut berkaitan dengan estimasi nilai uang yang diduga beredar berdasarkan jumlah suara dan nilai uang yang ia perkirakan untuk setiap suara.

Dalam penjelasannya, ia menyebut 401 suara yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan melalui AHWA. Dengan asumsi nilai sekitar Rp500 juta untuk setiap suara, muncul perhitungan sekitar Rp401 miliar.

Gus Lilur menegaskan bahwa perhitungan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bukti bahwa seluruh uang benar-benar digunakan untuk membeli suara. Menurutnya, angka tersebut merupakan skala dugaan yang perlu diuji lebih lanjut.

Selain itu, ia mengungkap dugaan pemberian uang muka sekitar Rp50 juta kepada sejumlah utusan PCNU dan PWNU serta dugaan penggunaan kupon untuk penukaran uang tunai.

Nama Istana Ikut Disebut

Persoalan semakin menarik perhatian karena muncul narasi yang mengatasnamakan Istana dalam proses Muktamar.

Gus Lilur menyebut adanya pesan dengan narasi “Ada salam dari Istana. Ada salam dari Bapak.” Ia kemudian meminta dugaan pencatutan nama Presiden dan Istana tersebut ditelusuri.

Meski demikian, Gus Lilur sendiri menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak terlibat dan tidak mengintervensi proses pemilihan di Muktamar NU.

PBNU Membantah dan Siapkan Langkah Hukum

Dugaan tersebut sebelumnya telah mendapat bantahan dari Sekretaris Jenderal PBNU periode 2021–2026, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Gus Ipul menyebut tudingan mengenai aliran dana tersebut harus dibuktikan. Ia juga mengatakan PBNU mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang menyampaikan tudingan tanpa bukti.

Pada 25 September 2026, Media Indonesia melaporkan bahwa PBNU berencana melayangkan somasi kepada sejumlah pihak yang dianggap menyebarkan narasi mengenai aliran dana Muktamar.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa Muktamar ke-35 NU berjalan secara terbuka dan demokratis.

Bola Kini Ada pada Pembuktian

Perdebatan mengenai dugaan politik uang di Muktamar NU dengan demikian masih berada pada tahap saling klaim dan tuntutan pembuktian.

Di satu sisi, Gus Lilur meminta sejumlah hal diperiksa, termasuk aliran dana, pertemuan-pertemuan yang disebut berlangsung di sejumlah hotel, perjalanan kendaraan yang dicurigai membawa uang, hingga komunikasi pihak-pihak yang disebut terkait.

Di sisi lain, PBNU membantah tudingan tersebut dan menyiapkan langkah hukum terhadap pihak yang dinilai menyebarkan informasi tanpa bukti.