narapolitik.com – Perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia bukan semata-mata pertarungan melawan kekuasaan kolonial Belanda. Di balik lahirnya gerakan nasionalisme, terdapat persoalan lain yang tidak kalah rumit: struktur sosial yang hierarkis, ketimpangan akses pendidikan, ketergantungan elite lokal kepada penguasa, serta kuatnya tradisi feodal yang membatasi partisipasi rakyat dalam kehidupan politik.

Di Pulau Jawa, persoalan tersebut memiliki akar sejarah yang panjang. Sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, masyarakat hidup dalam tatanan kekuasaan yang mempertemukan pemerintahan kolonial, penguasa tradisional, pejabat pribumi, dan masyarakat kebanyakan. Hubungan di antara mereka tidak selalu berbentuk penindasan langsung, tetapi menciptakan struktur sosial yang membuat kekuasaan dan sumber daya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Di tengah situasi tersebut, muncul generasi terdidik yang mulai mempertanyakan tatanan lama. Mereka tidak hanya menuntut berakhirnya penjajahan, tetapi juga berusaha membangun gagasan baru mengenai bangsa, persamaan, pendidikan, dan pemerintahan.

Politik kolonial dan warisan feodalisme di Jawa

Untuk memahami hubungan kolonialisme dengan feodalisme, kita perlu melihat bagaimana Belanda mengelola kekuasaannya di Jawa.

Pemerintahan kolonial tidak selalu memerintah langsung sampai ke tingkat desa. Dalam banyak situasi, Belanda mempertahankan dan memanfaatkan struktur kekuasaan lokal, termasuk bupati dan pejabat pribumi, untuk menjalankan administrasi, mengumpulkan pajak, serta mengatur tenaga kerja.

Penelitian sejarah mengenai birokrasi Jawa menunjukkan bahwa pemerintahan kolonial beradaptasi dengan struktur aristokrasi yang sudah ada. Akibatnya, birokrasi modern bentukan kolonial tidak serta-merta menghapus hubungan patrimonial dan hierarki tradisional. Keduanya justru dapat berjalan berdampingan.

Sistem tersebut menguntungkan pemerintah kolonial karena pengendalian masyarakat dapat dilakukan melalui elite lokal tanpa harus menempatkan banyak pejabat Eropa di setiap wilayah. Bagi sebagian elite pribumi, jabatan dalam birokrasi kolonial juga memberikan kedudukan, penghasilan, dan pengaruh sosial.

Namun, bagi masyarakat di tingkat bawah, susunan kekuasaan itu dapat berarti berlapisnya kewajiban kepada penguasa, pejabat, dan pemerintah kolonial.

Kajian Maarten Manse dalam Journal of Social History menjelaskan bahwa pemungutan pajak dan kewajiban kerja di Hindia Belanda berakar pada hubungan antara pemerintah kolonial dan elite lokal. Di Jawa, sistem tersebut berkembang melalui praktik pemerintahan tidak langsung dan kerja sama dengan penguasa setempat.

Dengan demikian, kolonialisme dan feodalisme tidak selalu berdiri sebagai dua sistem yang terpisah. Dalam sejumlah konteks, keduanya saling menopang.

Apa sebenarnya feodalisme dalam politik Jawa?

Feodalisme dalam konteks ini perlu dipahami secara hati-hati. Istilah tersebut tidak berarti seluruh kebudayaan Jawa bersifat feodal atau semua pemimpin tradisional menindas rakyatnya.

Yang menjadi persoalan adalah struktur kekuasaan yang menempatkan seseorang berdasarkan keturunan, kedekatan dengan penguasa, status sosial, atau jabatan, bukan semata-mata berdasarkan kemampuan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam tatanan semacam itu, hubungan antara pemimpin dan rakyat cenderung vertikal. Penghormatan kepada pemegang kekuasaan dapat berubah menjadi ketergantungan, sedangkan kritik kepada atasan berpotensi dianggap sebagai pelanggaran terhadap tata krama atau hierarki.

Dalam birokrasi kolonial, sebagian elite priyayi memperoleh posisi penting sebagai penghubung antara pemerintah dan penduduk. Posisi ini tidak selalu identik dengan kepentingan kolonial, tetapi menciptakan dilema: pejabat pribumi dapat sekaligus menjadi bagian dari masyarakat terjajah dan pelaksana kebijakan pemerintah kolonial.

Penelitian tentang transformasi birokrasi Jawa menunjukkan bahwa tradisi patrimonial tidak hilang ketika sistem administrasi Barat diperkenalkan. Sebaliknya, keduanya membentuk birokrasi kolonial dengan karakter tersendiri. [1]

Di sinilah persoalan politik yang mendasar muncul: bagaimana membangun pemerintahan yang tidak hanya bebas dari kekuasaan asing, tetapi juga memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri?

Pendidikan membuka jalan bagi lahirnya generasi politik baru

Memasuki awal abad ke-20, pendidikan menjadi salah satu faktor yang mengubah peta politik Hindia Belanda.

Kebijakan yang dikenal sebagai Politik Etis membuka sejumlah kesempatan pendidikan bagi penduduk pribumi, meskipun aksesnya terbatas dan tidak setara. Kebijakan ini juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pemerintah kolonial dalam mengelola wilayah jajahannya.

Namun, pendidikan menghasilkan konsekuensi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan pemerintah kolonial. Sebagian orang pribumi yang memperoleh pendidikan mulai mengenal gagasan kebangsaan, persamaan, demokrasi, sosialisme, dan kemerdekaan.

Penelitian mengenai kemunculan priyayi baru di Jawa mencatat bahwa pendidikan pada masa Politik Etis turut membuka mobilitas sosial bagi kelompok di luar elite tradisional. Hal ini mengubah persaingan status dan kedudukan dalam masyarakat.

Lahirnya kelompok terdidik juga memperluas bentuk perjuangan. Perlawanan tidak lagi hanya mengandalkan peperangan bersenjata atau kekuatan seorang penguasa lokal. Organisasi, surat kabar, perdebatan politik, pendidikan, dan perkumpulan pemuda menjadi sarana baru untuk membangun kesadaran bersama.

Budi Utomo, yang berdiri pada 20 Mei 1908, merupakan salah satu tonggak penting perkembangan organisasi modern di Hindia Belanda. Organisasi ini awalnya banyak bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, terutama di Jawa dan Madura. Perjalanannya juga memperlihatkan perdebatan mengenai seberapa jauh organisasi harus bergerak menuju politik yang lebih tegas.

Perubahan tersebut menjadi awal dari persoalan yang terus dihadapi pergerakan nasional: bagaimana mengubah kesadaran kelompok terdidik menjadi gerakan yang mampu menjangkau masyarakat luas?

Tantangan tersulit: menyatukan rakyat yang hidup dalam struktur berbeda

Salah satu tantangan terbesar perjuangan pra-kemerdekaan adalah membangun identitas politik bersama di tengah masyarakat yang beragam.

Penduduk Hindia Belanda hidup dalam lingkungan bahasa, agama, adat, dan struktur sosial yang berbeda-beda. Ikatan kedaerahan dan loyalitas kepada penguasa lokal tetap memiliki pengaruh besar. Sementara itu, pemerintahan kolonial mengelola masyarakat melalui susunan administrasi dan kategori sosial yang tidak selalu mendorong persamaan.

Dalam kondisi tersebut, gagasan tentang Indonesia sebagai satu bangsa bukan sesuatu yang otomatis terbentuk.

Gerakan nasional harus membangun kesadaran bahwa persoalan yang dialami masyarakat di satu wilayah memiliki kaitan dengan keadaan di wilayah lain. Perjuangan tidak cukup berhenti pada kepentingan kelompok, organisasi, daerah, atau elite tertentu.

Tantangan ini terlihat dalam perkembangan organisasi pergerakan. Budi Utomo memiliki basis awal yang kuat di lingkungan terdidik Jawa, sedangkan Sarekat Islam berkembang melalui jaringan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Organisasi-organisasi lain membawa orientasi politik yang berbeda, mulai dari nasionalisme hingga sosialisme.

Perbedaan tersebut tidak selalu menjadi kelemahan. Perdebatan ideologi turut memperkaya pemikiran mengenai bentuk negara dan cara mencapai kemerdekaan. Namun, perbedaan juga membuat persatuan politik membutuhkan kerja panjang.

Kongres Pemuda II pada 27–28 Oktober 1928 menjadi salah satu titik penting dalam proses tersebut. Para pemuda dari berbagai latar belakang menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan: Indonesia.

Makna politik peristiwa ini lebih luas daripada sebuah ikrar. Para pemuda sedang membangun dasar identitas nasional yang tidak semata-mata ditentukan oleh keturunan bangsawan, asal daerah, atau hubungan dengan penguasa tradisional.

Tokoh-tokoh muda yang menonjol dalam pergerakan nasional

Sejumlah tokoh muda memainkan peran penting dalam mengubah cara masyarakat memandang politik. Mereka berasal dari latar belakang berbeda, memiliki gagasan yang tidak selalu sama, dan menempuh jalur perjuangan yang beragam.

1. Soekarno: membangun nasionalisme melalui organisasi dan pidato

Soekarno lahir pada 6 Juni 1901. Ketika Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan pada 1927, usianya baru sekitar 26 tahun.

PNI menjadi salah satu wadah penting bagi perjuangan nasionalis yang menempatkan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan politik. Soekarno memanfaatkan organisasi, pidato, dan tulisan untuk menyebarluaskan gagasan nasionalisme kepada masyarakat.

Perannya memperlihatkan perubahan dari politik yang bertumpu pada elite tradisional menuju mobilisasi politik yang berusaha membangun dukungan berdasarkan identitas kebangsaan.

Namun, aktivitas politik tersebut menghadapi tekanan pemerintah kolonial. Soekarno ditangkap pada 1929 dan kemudian menjalani proses pengadilan. Peristiwa itu menunjukkan bahwa organisasi nasionalis menghadapi risiko nyata ketika menantang kekuasaan kolonial.

2. Mohammad Hatta: mengembangkan gagasan kemerdekaan melalui pendidikan politik

Mohammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902. Ia mengembangkan pemikiran politik melalui pendidikan dan aktivitas organisasi, termasuk Perhimpunan Indonesia di Belanda.

Hatta melihat perjuangan kemerdekaan sebagai persoalan yang memerlukan organisasi, kesadaran nasional, dan pemikiran yang sistematis. Aktivitasnya di luar negeri mempertemukan gerakan Indonesia dengan wacana antikolonial yang berkembang secara internasional.

Jalur yang ditempuh Hatta berbeda dari mobilisasi massa melalui pidato politik di dalam negeri. Ia menekankan pentingnya pendidikan politik, organisasi, dan pembentukan identitas nasional.

Pengalaman Hatta memperlihatkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung di desa, kota, dan pusat pemerintahan kolonial, tetapi juga melalui jaringan mahasiswa serta aktivis Indonesia di luar negeri.

3. Tan Malaka: menghubungkan kemerdekaan dengan persoalan kelas dan ketimpangan

Tan Malaka lahir pada 1897. Ia merupakan tokoh pergerakan yang mengembangkan pemikiran antikolonial dengan pengaruh sosialisme dan komunisme.

Baginya, persoalan penjajahan berkaitan erat dengan kondisi material masyarakat, termasuk kemiskinan, hubungan kerja, dan ketimpangan kekuasaan. Pendekatan tersebut memperluas perdebatan mengenai kemerdekaan: apakah pergantian kekuasaan politik saja cukup jika ketimpangan sosial tetap bertahan?

Tan Malaka aktif dalam gerakan revolusioner dan mengalami pengasingan serta perpindahan lintas negara. Perjalanannya mencerminkan risiko yang dihadapi aktivis yang menentang pemerintahan kolonial.

Pemikirannya juga tidak identik dengan seluruh kelompok nasionalis. Perbedaan ideologi justru menjadi salah satu ciri penting dinamika politik Indonesia sebelum kemerdekaan.

4. Sutan Sjahrir: memperjuangkan perubahan melalui pemikiran dan organisasi

Sutan Sjahrir lahir pada 5 Maret 1909. Ketika Sumpah Pemuda berlangsung pada 1928, usianya baru 19 tahun.

Sjahrir merupakan bagian dari generasi terdidik yang tumbuh ketika gagasan nasionalisme dan perubahan sosial semakin berkembang. Pengalamannya dalam lingkungan pendidikan serta pergaulan politik Eropa ikut membentuk orientasi pemikirannya.

Dalam perkembangan berikutnya, Sjahrir dikenal sebagai tokoh sosialisme demokratik yang menekankan kemerdekaan, demokrasi, dan penolakan terhadap fasisme.

Perjalanan politiknya mengingatkan bahwa generasi muda pergerakan tidak memiliki satu pandangan yang seragam. Mereka memperdebatkan strategi, ideologi, dan bentuk masyarakat yang ingin dibangun setelah kolonialisme berakhir.

5. Tjipto Mangoenkoesoemo: mengkritik kekuasaan dari dalam lingkungan terdidik pribumi

Tjipto Mangoenkoesoemo lahir pada 1886. Ia memang lebih tua daripada sebagian tokoh muda yang tampil pada akhir 1920-an, tetapi kiprahnya penting untuk memahami peralihan dari kritik sosial menuju perlawanan politik yang lebih terbuka.

Tjipto merupakan salah satu tokoh yang mendorong agar pergerakan tidak berhenti pada peningkatan pendidikan dan kebudayaan kelompok tertentu. Ia bersama Ernest Douwes Dekker dan Soewardi Soerjaningrat terlibat dalam Indische Partij, organisasi yang menentang diskriminasi kolonial dan mendorong gagasan kebangsaan.

Kisah Tjipto memperlihatkan bahwa pertarungan melawan kolonialisme juga merupakan pertarungan mengenai siapa yang berhak menentukan masa depan negeri ini. Kritik terhadap pemerintah kolonial menuntut keberanian, terlebih ketika pelakunya berhadapan dengan risiko penangkapan dan pengasingan.

Kelima tokoh tersebut tidak perlu ditempatkan dalam urutan siapa yang paling hebat. Sumbangan mereka terletak pada perbedaan jalur perjuangan yang memperluas cakupan pemikiran politik Indonesia.

Mengapa perlawanan terhadap feodalisme tidak sesederhana melawan Belanda?

Persoalan feodalisme menjadi rumit karena struktur sosial tradisional tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga dengan adat, legitimasi, identitas, dan tata kehidupan masyarakat.

Sebagian penguasa lokal bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Sebagian lainnya menghadapi tekanan atau berusaha mempertahankan ruang kekuasaannya. Sementara itu, masyarakat tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan elite setempat.

Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa semua bangsawan atau priyayi merupakan pendukung kolonialisme, sebagaimana tidak tepat pula menganggap seluruh rakyat berada dalam posisi yang sama.

Tantangan yang lebih mendasar adalah mengubah hubungan politik yang bertumpu pada kedudukan dan ketergantungan menjadi hubungan yang memberi tempat bagi persamaan hak, partisipasi, dan pertanggungjawaban kekuasaan.

Di sinilah pendidikan dan organisasi modern memiliki peran penting. Keduanya membuka kesempatan bagi orang-orang di luar lingkungan elite tradisional untuk terlibat dalam perdebatan mengenai masa depan masyarakat.

Namun, keterbatasan akses pendidikan, tekanan ekonomi, pengawasan pemerintah kolonial, dan perbedaan ideologi membuat perubahan berjalan bertahap.

Kemerdekaan 1945 bukan akhir dari seluruh persoalan

Proklamasi 17 Agustus 1945 menandai berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda sebagai kekuasaan yang sah menurut pernyataan kemerdekaan Indonesia. Namun, kemerdekaan politik tidak otomatis menghapus seluruh struktur sosial yang terbentuk selama berabad-abad.

Birokrasi, jaringan elite, ketimpangan akses pendidikan, dan kebiasaan menempatkan pemimpin di atas kritik merupakan persoalan yang memiliki sejarah panjang. Sebagian warisan tersebut dapat bertahan melalui institusi dan praktik sosial, meskipun bentuknya berubah mengikuti perkembangan zaman.

Penting untuk membedakan kesinambungan sejarah dari anggapan bahwa politik Indonesia masa kini merupakan salinan langsung dari sistem feodal Jawa. Kondisi ekonomi, lembaga negara, hak politik, dan hubungan sosial telah mengalami perubahan besar. Hubungan sebab-akibatnya harus ditelaah melalui bukti pada setiap periode.

Meski demikian, sejarah pergerakan nasional memberikan pelajaran penting: perubahan politik tidak hanya membutuhkan pergantian penguasa, tetapi juga perubahan cara masyarakat memahami kekuasaan dan kedudukannya sebagai warga.

Perjuangan membangun bangsa sekaligus mengubah hubungan kekuasaan

Perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia memperlihatkan dua persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak identik: mengakhiri dominasi kolonial dan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.

Di Jawa, hubungan antara pemerintahan kolonial dan struktur elite lokal membuat persoalan tersebut semakin kompleks. Namun, munculnya organisasi modern, pendidikan, pers, dan generasi pemimpin muda membuka jalan bagi gagasan politik yang melampaui batas daerah dan keturunan.

Soekarno, Mohammad Hatta, Tan Malaka, Sutan Sjahrir, serta Tjipto Mangoenkoesoemo mewakili sebagian dari keragaman pemikiran yang berkembang dalam periode tersebut. Mereka tidak selalu sepakat tentang cara mencapai kemerdekaan atau bentuk masyarakat yang diinginkan. Akan tetapi, aktivitas mereka ikut memperluas perdebatan tentang kedaulatan, persamaan, dan masa depan Indonesia.

Sejarah ini menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan hanya soal siapa yang memegang kekuasaan. Ia juga menyangkut bagaimana kekuasaan dijalankan, siapa yang memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi, dan sejauh mana rakyat dapat menentukan arah kehidupan bersama.

Pertanyaan itulah yang menjadikan sejarah politik kolonial dan feodalisme tetap relevan untuk dipelajari: apakah kemerdekaan politik sudah cukup apabila hubungan antara penguasa dan masyarakat belum sepenuhnya bertumpu pada persamaan hak dan tanggung jawab?

oleh : Bayo Nandymawa | Rakyat Nusantara