
narapolitik.com – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengungkapkan bahwa belum ada komunikasi resmi antara Partai Golkar dengan Joko Widodo (Jokowi) setelah mantan presiden ketujuh itu dipecat dari keanggotaan PDIP. Sarmuji menegaskan pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam mendekati Jokowi.
“Belum, kami juga tidak ingin tergesa-gesa terkesan mendesak beliau,” ujar Sarmuji melalui pesan singkat pada Selasa, 17 Desember 2024.
Terkait kemungkinan Jokowi bergabung dengan Partai Golkar, Sarmuji percaya bahwa mantan Wali Kota Solo itu akan mempertimbangkan segala aspek sebelum mengambil langkah politik berikutnya.
Sebelumnya, Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar, Derek Loupatty, menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, sudah menjadi anggota kehormatan Golkar. Menurut Derek, status ini diberikan berdasarkan jasa mereka bagi bangsa dan negara meskipun keduanya belum memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi.
“Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara. Kalau mereka negarawan, tidak perlu ada KTA,” kata Derek di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis, 5 Desember 2024. Secara formal, penetapan status anggota dewan kehormatan memerlukan Surat Keputusan (SK) resmi dari DPP Partai Golkar.
Di sisi lain, Jokowi mengakui adanya komunikasi antara dirinya dengan Partai Golkar terkait status keanggotaan tersebut. Namun, hingga kini ia belum memutuskan untuk bergabung sebagai kader partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Ya, komunikasi ada, tapi belum (memutuskan untuk menjadi anggota Partai Golkar),” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Senin, 9 Desember 2024.
Sebelumnya, Sarmuji juga sempat menyatakan bahwa Golkar siap menerima Jokowi dengan tangan terbuka jika ia memilih bergabung. Peluang Jokowi untuk bergabung dengan Golkar semakin menguat setelah pemecatannya dari PDIP. Sejumlah pengamat menilai Partai Golkar dapat menjadi tempat yang strategis bagi Jokowi untuk melanjutkan pengaruh politiknya. Selain itu, status anggota kehormatan yang diberikan kepada Jokowi dan Gibran menegaskan bahwa Golkar memiliki pendekatan yang lebih inklusif terhadap tokoh-tokoh nasional.
Kendati demikian, keputusan final masih berada di tangan Jokowi. Langkah politik yang akan diambilnya diprediksi akan mempengaruhi dinamika politik nasional.









