narapolitik.com – Dalam dua pekan terakhir wacana tentang Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang “diramal” merapat ke Partai Gerindra berubah dari bisik-bisik menjadi headline. Pernyataan yang datang bergelombang dari pernyataan dirinya yang menyatakan kesediaan bila diminta, hingga jawaban dingin petinggi Gerindra mendorong sebuah pertanyaan sederhana: ini langkah strategis atau langkah mempertahankan ruang napas politik di tengah badai hukum yang mengikutinya?

Budi Arie bukan sosok baru di panggung politik relawan. Kariernya melewati lintasan aktivisme kampus, partai, hingga organisasi relawan yang ia dirikan: Projo, yang pernah menjadi tulang punggung mesin relawan untuk Jokowi. Dari pengelolaan media hingga posisi wakil menteri, jejaknya jelas: bukan orang remeh. Itu juga membuat setiap langkah politiknya bernilai strategis bagi partai mana pun yang hendak memanfaatkan jaringan relawan dan mesin akar rumput yang sudah ada.

Namun langkah itu datang bukan di ruang hampa: nama Budi Arie terseret dalam pusaran perkara mafia situs judi online yang menyeret beberapa pejabat dan pegawai di lingkungan Kominfo. Pada titik ini, narasi tidak lagi sekadar soal perpindahan politik, melainkan soal risiko reputasi dan politis yang nyata. Laporan penyidikan dan pledoi para terdakwa menyebut “nama” yang berkaitan, sementara Budi Arie berkali-kali membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai framing. Tapi argumen pembelaan itu belum menutup kerikil-kerikil bukti dan narasi yang berkembang di persidangan dan pemberitaan.

Mengapa Gerindra jadi tujuan yang logis dan berisiko?

Secara kalkulus politik, kedekatan antara Projo dan Gerindra pada periode kontestasi dapat dimaknai sebagai usaha memperkuat basis massa: jaringan relawan yang rapi, kemampuan mobilisasi di akar rumput, serta pengalaman Budi Arie memimpin organisasi bisa menjadi aset. Di sisi lain, menerima figur yang tengah disorot hukum menimbulkan biaya politik yang terukur: persepsi publik, peluang diserang lawan, serta gelombang media yang tak ramah bisa memengaruhi elektabilitas partai. Analis opini publik bahkan sudah memperkirakan dampak elektoral yang negatif bila Gerindra “membuka karpet merah” tanpa mitigasi reputasi.

Gerindra sendiri memberi sinyal kehati-hatian: ada syarat-syarat formal yang harus dipenuhi, menurut pejabat partai, dan ruang negosiasi masih terbuka. Sebuah posisi yang mencerminkan kebutuhan pragmatis politik sekaligus kewaspadaan terhadap potensi risiko. Dalam politik pasca 2024, ketika setiap isu hukum mudah berubah menjadi isu moral dan memukul opini, partai yang menerima figur bermasalah harus menimbang lebih dari sekadar keuntungan mesin politik.

“Kasus judol”: titik lemah dan titik tumpu narasi

Inti polemik yang membayangi rencana bergabungnya Budi Arie adalah dugaan keterkaitan dengan praktik pelindungan situs judi online di lingkungan Kominfo, disebut secara populer sebagai kasus “judol”. Laporan investigatif dan dokumen persidangan memperlihatkan jaringan komunikasi, aliran uang yang diklaim jaksa, serta keterlibatan sejumlah pegawai. Bagi publik, ketika nama seorang tokoh politik disebut dalam konteks seperti itu even as an allegation dampaknya adalah penurunan kepercayaan yang cepat dan sulit dibalik. Tempo dan media lain telah menuliskan detail tuduhan dan konteksnya.

Budi Arie sendiri memilih strategi defensif: menyangkal keras, menuduh framing, dan meminta publik melihat bukti secara proporsional. Secara hukum, sampai putusan berkekuatan hukum tetap ada, ia berhak atas presumption of innocence. Namun dalam medan politik, “keterangan” berbeda kerasnya: opini publik seringkali bergerak lebih cepat daripada proses pengadilan. Ini membuat setiap langkah politik oleh figur yang dituduh harus dilihat sebagai manuver mitigasi risiko reputasi atau sebaliknya, sebagai pencarian “proteksi politik” dalam wadah baru.

Skema yang mungkin: tiga skenario yang realistis

1. Gerindra menolak secara tegas. Menangkal potensi dampak elektoral dan reputasi. Akibatnya Projo bisa kehilangan posisi tawarnya, Budi Arie akan lebih terdorong ke strategi komunikasi publik untuk membersihkan nama.
2. Gerindra menerima tegas dengan syarat. Partai menerima Budi Arie tetapi memasang syarat administrasi, klarifikasi publik, atau menunggu proses hukum selesai. Ini mengubah masuknya menjadi proses berlapis: kepentingan politik ditukar dengan jaminan mitigasi reputasi.
3. Masuk “senyap” dan konsolidasi jaringan. Budi Arie menyusupkan struktur Projo ke dalam lingkaran Gerindra tanpa pengumuman besar-besaran, meredam kontroversi sementara tetap menggenjot mobilisasi. Strategi ini berisiko reputasional jangka panjang jika kasus hukum kembali memanas.

Apa yang dipertaruhkan?

Penerimaan terhadap figur yang tengah tersangkut isu hukum bukan sekadar soal satu tokoh, melainkan soal sinyal politik: bagaimana sebuah partai menimbang etika, mesin politik, dan kalkulus elektoral. Bagi Budi Arie, opsi bergabung dengan Gerindra bisa menjadi jalan keluar praktis mengamankan basis organisasi dan mencari perlindungan politik, tetapi juga bisa mempercepat hilangnya legitimasi jika tuduhan belum mereda. Bagi publik dan pengamat, proposisi ini membuka debat seputar akuntabilitas elite politik dan bagaimana negara serta partainya menanggapi politisasi kasus hukum.

Dalam politik Indonesia yang cair, langkah berikutnya akan ditentukan oleh kombinasi: respon hukum yang masih berjalan, keputusan internal Gerindra, dan ujian opini publik. Sampai titik itu, setiap pernyataan publik, setiap surat pembelaan, dan setiap keputusan partai akan dibaca sebagai bagian dari narasi lebih besar: apakah ini soal reinventing power atau rescuing reputation?

oleh : Bayo Nandymawa