naraPolitik.com – Presiden Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian publik. Dalam peresmian proyek besar Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, Selasa (6/11/2025), Prabowo melontarkan kritik tajam terhadap fenomena yang ia sebut sebagai “budaya kuya-kuya” terhadap para pemimpin. Ucapan itu menjadi sorotan nasional, bukan hanya karena ia membela Joko Widodo, pendahulunya, tetapi juga karena pernyataan itu menggugah refleksi atas moral politik bangsa.

“Saya lihat mulai ada budaya yang tidak baik. Pemimpin dikuyu-kuyu (jawa: kuyo – ), dicari-cari. Saat berkuasa disanjung-sanjung, begitu selesai, dihina. Ini budaya apa? Ini harus kita ubah,” tegas Prabowo.

Menghormati Jejak, Bukan Menghapus Sejarah

Dalam pidato tersebut, Prabowo menyinggung proyek LCI sebagai hasil dari kerja sama diplomatik era pemerintahan Jokowi dengan Korea Selatan.

“Ini dimulai di zaman beliau. Hasil kesepakatan dan lobi beliau dengan pimpinan Korea Selatan,” ucapnya di hadapan tamu undangan.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat: Prabowo ingin menegaskan kesinambungan, bukan pemutusan. Ia menolak gaya politik yang berupaya memutihkan diri dengan menghitamkan pendahulu. Dalam pandangannya, menghormati jejak pemerintahan sebelumnya adalah bagian dari kematangan bernegara.

“Beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia. Inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi bagus. Mari kita jujur,” lanjutnya.

Makna di Balik Kata “Kuya-Kuya”

Istilah “Kuya-Kuya” / “Kuyo-Kuyo dalam bahasa Jawa berarti mempermainkan atau memperolok seseorang. Prabowo memakai istilah ini untuk menggambarkan budaya menghina pemimpin setelah mereka turun dari jabatan, sebuah fenomena yang semakin marak di era media sosial, di mana satire sering kali bergeser menjadi caci maki.

Politik Indonesia, dalam kacamata Prabowo, kerap kehilangan sopan santun dan rasa hormat terhadap mereka yang pernah memegang amanah publik. Kritik yang seharusnya berbasis kinerja berubah menjadi ejekan personal.

Seruan untuk Politik yang Beradab

Pernyataan Prabowo juga bisa dibaca sebagai ajakan moral bagi masyarakat dan elit politik agar kembali ke etika dasar: menghormati pemimpin tanpa menutup ruang kritik. Ia ingin membangun peradaban politik yang tidak hanya keras dalam debat, tapi juga beradab dalam menghargai jasa.

Seruan ini sejatinya menantang dua sisi:

1. Kritik tetap perlu, agar akuntabilitas tidak mati.
2. Namun penghinaan personal, apalagi berbasis kebencian, justru mengikis martabat bangsa.

Dengan gaya khasnya, Prabowo tampak ingin mengembalikan makna “gentleman politics”, politik yang keras dalam prinsip, tapi lembut dalam adab.

Antara Pembelaan dan Strategi Politik

Namun, pembelaan Prabowo terhadap Jokowi tentu tak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang lebih luas. Ia adalah penerus langsung pemerintahan Jokowi, sekaligus presiden hasil koalisi yang sebagian besar dibangun di atas fondasi dukungan Jokowi dan partai-partai pendukungnya.
Pernyataan itu, bagi sebagian analis, bukan sekadar gestur etika, melainkan juga strategi menjaga stabilitas politik di awal pemerintahannya, sekaligus memastikan transisi kekuasaan tetap mulus tanpa luka politik masa lalu.

Menutup dengan Pesan Kebangsaan

Pernyataan Prabowo di Cilegon bukan sekadar pembelaan personal terhadap Jokowi. Ia sedang berbicara tentang wajah bangsa. Tentang bagaimana kita memperlakukan pemimpin, menilai sejarah, dan menjaga kehormatan republik.

Budaya “kuya-kuya” bukan hanya tentang menghina pemimpin; itu cerminan bagaimana masyarakat memperlakukan sejarahnya sendiri.

Dalam politik yang kian bising, Prabowo tampak ingin menegaskan satu hal: bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa bukan terletak pada seberapa keras ia mengkritik, tetapi seberapa beradab ia menghormati.

oleh : Bayo Nandymawa