google-site-verification=x07vjbomxlsBvPbIbOjcR7vfc5Jw4mGyIscP06Am1sQ

Putra Tertua PB XIII Dinobatkan Jadi Putra Mahkota Keraton Surakarta Hadiningrat

narapolitik.com – Dalam langkah yang penuh nilai historis dan adat, putra tertua mendiang Paku Buwono XIII, KGPH Mangkubumi, secara resmi dinobatkan menjadi putra mahkota atau penerus tahta Keraton Surakarta Hadiningrat dengan gelar Paku Buwono XIV. Proses ini berlangsung di Sasana Handrawina, Keraton Surakarta, pada Kamis (13/11/2025).

Upacara penobatan tersebut diadakan setelah pengumpulan para anggota kerabat dari generasi ­Paku Buwono XII dan Paku Buwono XIII oleh Penembahan Agung Tedjowulan.
Saat ditemui usai penobatan, KGPH Mangkubumi memilih untuk belum banyak memberi komentar. Ia meminta dukungan dan doa dari masyarakat dan menyatakan bahwa fokusnya saat ini adalah untuk kelangsungan keraton.

Terkait adanya penunjukan saingannya, yaitu KGPAA Hamengkunegoro yang sebelumnya mendeklarasikan diri sebagai Paku Buwono XIV, Mangkubumi menyatakan belum berkomunikasi secara resmi dan meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan lebih lanjut.

Penobatan ini muncul di tengah dinamika internal keraton yang sempat memunculkan dualisme kepemimpinan. Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) menyebut bahwa keputusan itu diambil berdasarkan aturan waris yang berlaku dalam keraton: “jika raja tidak meninggalkan permaisuri, maka putra laki-laki tertualah yang menjadi acuan.”
Hal ini menandakan bahwa masyarakat adat dan kerabat keraton mengakui posisi KGPH Mangkubumi sebagai penerus yang sah. Namun, masih terdapat pekerjaan rumah besar, yaitu legitimasi yang lebih luas, keharmonisan internal, dan kesinambungan adat.

Penetapan Paku Buwono XIV membawa sejumlah implikasi penting:

  • Stabilitas Institusional: Dengan munculnya penerus yang diakui, diharapkan terjadi penguatan struktur keraton dan tata adat yang berkelanjutan.
  • Pengakuan Publik: Legitimasi publik terhadap pemimpin keraton menjadi krusial, terutama di era modern di mana masyarakat semakin mengawasi proses adat dan warisan budaya.
  • Tantangan Sosial-Adat: Dualisme sebelumnya dapat mengganggu citra keraton sebagai pusat budaya dan kebangsaan. Keharmonisan internal dan penataan struktur menjadi prioritas.
  • Peran Masa Depan: Penerus keraton tidak hanya memikul tugas simbolis, tetapi juga sosial-kultural inklusif menjembatani keraton dengan komunitas modern, pelestarian budaya, dan identitas lokal.

Meskipun telah dinobatkan, KGPH Mangkubumi belum menyampaikan secara detail agenda ke depan, termasuk rencana acara “jumenengan” (penobatan raja) yang biasa digelar periode tertentu setelah wafatnya raja sebelumnya.
Kerabat keraton menyatakan akan mengatur jadwal secara lebih lanjut dan memastikan bahwa seluruh keluarga besar telah menyetujui keputusan hari ini.

Penobatan KGPH Mangkubumi sebagai Paku Buwono XIV adalah titik penting dalam perjalanan budaya dan sejarah keraton di Solo. Meski prosesnya berjalan, tantangan besar tetap ada: antara legitimasi adat, pengakuan masyarakat, dan integrasi warisan ke dalam kehidupan modern. Kisah ini bukan sekadar persoalan gelar, tetapi bagaimana sebuah institusi adat bisa tetap relevan dan dihormati di zaman kini.

raditya

Related Posts

Siapa yang Paling Dirugikan Jika Biaya Politik Pilkada Dibatasi? Membaca Peta Kepentingan di Balik Usulan Mendagri

narapolitik.com – Ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pembatasan biaya politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), publik melihatnya sebagai upaya memutus mata rantai korupsi yang selama ini membelit banyak…

Penanganan Kasus Korupsi Dipastikan Tetap Berjalan Meski Jampidsus Mundur

Jakarta – Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak akan terhenti meskipun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah telah mengundurkan diri dari jabatannya.…

Leave a Reply

You Missed

Siapa yang Paling Dirugikan Jika Biaya Politik Pilkada Dibatasi? Membaca Peta Kepentingan di Balik Usulan Mendagri

  • By mintz
  • July 17, 2026
  • 10 views
Siapa yang Paling Dirugikan Jika Biaya Politik Pilkada Dibatasi? Membaca Peta Kepentingan di Balik Usulan Mendagri

Penanganan Kasus Korupsi Dipastikan Tetap Berjalan Meski Jampidsus Mundur

  • By mintz
  • July 12, 2026
  • 13 views
Penanganan Kasus Korupsi Dipastikan Tetap Berjalan Meski Jampidsus Mundur

Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Ujian Penegakan Hukum, Dukungan terhadap Prabowo Menguat

  • By mintz
  • July 12, 2026
  • 29 views
Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Ujian Penegakan Hukum, Dukungan terhadap Prabowo Menguat

Tiyo Ardianto: Oposisi Baru atau Sekadar Variasi Lama dalam Politik Indonesia?

  • By mintz
  • June 18, 2026
  • 25 views
Tiyo Ardianto: Oposisi Baru atau Sekadar Variasi Lama dalam Politik Indonesia?

Alarm Keras di Jalanan: Ketika Parlemen Masuk Angin dan Rakyat Mengambil Alih Fungsi Kontrol

  • By mintz
  • June 16, 2026
  • 15 views
Alarm Keras di Jalanan: Ketika Parlemen Masuk Angin dan Rakyat Mengambil Alih Fungsi Kontrol

Ekonomi yang Katanya Tumbuh, Tapi Mengapa Rakyat Terus Mengeluh?

  • By mintz
  • June 1, 2026
  • 19 views
Ekonomi yang Katanya Tumbuh, Tapi Mengapa Rakyat Terus Mengeluh?